Dalam World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum di sektor sumber daya alam. Ia memamerkan langkah penutupan 1.000 tambang ilegal yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami telah menutup 1.000 tambang ilegal, namun masih ada setidaknya 1.000 tambang lainnya yang perlu ditindaklanjuti," kata Prabowo saat berpidato di WEF.
Prabowo mengklaim bahwa dalam satu tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah menjalankan penegakan hukum kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani dan tegas sepanjang sejarah. Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal, serta mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.
"Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, maka kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan tegas dalam sejarah Indonesia," katanya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pengungkapan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia mengklaim bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.
"Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan," ujarnya.
Dengan jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum mencapai 666 perusahaan, Prabowo menegaskan bahwa tidak akan mundur dalam penindakan tersebut. Ia menyebut praktik bisnis ilegal tersebut sebagai greedonomics atau serakahnomics, yang merusak lingkungan, hukum, serta kepentingan rakyat.
"Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur," tegasnya.
"Kami telah menutup 1.000 tambang ilegal, namun masih ada setidaknya 1.000 tambang lainnya yang perlu ditindaklanjuti," kata Prabowo saat berpidato di WEF.
Prabowo mengklaim bahwa dalam satu tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah menjalankan penegakan hukum kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani dan tegas sepanjang sejarah. Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal, serta mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.
"Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, maka kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan tegas dalam sejarah Indonesia," katanya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pengungkapan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia mengklaim bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.
"Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan," ujarnya.
Dengan jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum mencapai 666 perusahaan, Prabowo menegaskan bahwa tidak akan mundur dalam penindakan tersebut. Ia menyebut praktik bisnis ilegal tersebut sebagai greedonomics atau serakahnomics, yang merusak lingkungan, hukum, serta kepentingan rakyat.
"Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur," tegasnya.