Prabowo Subianto, presiden ke-8 RI, kembali menekankan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang sering dilanggar oleh negara-negara besar. Ia mengutip praktik standar ganda kerap dilakukan oleh negara-negara besar dalam menjalankan nilai demokrasi, HAM, dan supremasi hukum.
"Di mana hak asasi manusia, di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Puluhan ribu orang tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam," kata Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Ia menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut sering dikumandangkan, namun justru dilanggar oleh pihak yang mengajarkannya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemahaman sejarah bagi bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi intervensi dan penjajahan. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa, sehingga sejarah harus menjadi pelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.
"Saudara-saudara, kita dianggap 'negara yang mustahil bersatu', tetapi kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti situasi, yang memahami sejarah bangsa kita sendiri," ujarnya. Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dan memperjuangkan kepentingan bangsa dengan sikap tegas dan bermartabat.
Ironisnya, kata Prabowo, banyak negara justru memilih untuk diam dalam menanggapi konflik global yang menelan korban puluhan ribu warga sipil. Ia meminta para pemimpin di Indonesia, termasuk kepala daerah, agar bersikap lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh standar ganda dalam politik global.
"Di mana hak asasi manusia, di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Puluhan ribu orang tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam," kata Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Ia menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut sering dikumandangkan, namun justru dilanggar oleh pihak yang mengajarkannya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemahaman sejarah bagi bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi intervensi dan penjajahan. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa, sehingga sejarah harus menjadi pelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.
"Saudara-saudara, kita dianggap 'negara yang mustahil bersatu', tetapi kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti situasi, yang memahami sejarah bangsa kita sendiri," ujarnya. Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dan memperjuangkan kepentingan bangsa dengan sikap tegas dan bermartabat.
Ironisnya, kata Prabowo, banyak negara justru memilih untuk diam dalam menanggapi konflik global yang menelan korban puluhan ribu warga sipil. Ia meminta para pemimpin di Indonesia, termasuk kepala daerah, agar bersikap lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh standar ganda dalam politik global.