Menteri-menteri yang harus reshuffle, apa itu? Poltracking Indonesia, lembaga survei independen, baru saja melakukan survei terbaru terkait tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, 37,9 persen masyarakat mengatakan bahwa Prabowo harus melakukan reshuffle lagi.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan hasil survei tersebut dalam konferensi pers secara daring, Minggu, 19 Oktober 2025. Menurutnya, ada beberapa kementerian yang dinilai perlu direshuffle, yaitu Kementerian Perekonomian; Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Pangan; Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah hingga Kementerian Politik dan Keamanan.
Hanta menjelaskan bahwa masyarakat memiliki beberapa alasan mengapa Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle menteri tersebut. Salah satu alasan adalah kinerja menteri yang dinilai tidak memuaskan, sampai penyalahgunaan jabatan sebesar 54,6 persen. Menurutnya, ini menjadi faktor yang paling determinan ketika ingin melakukan reshuffle kabinet.
Sementara itu, survei dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 dengan total responden sebanyak 1.220 orang dan margin of error +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh surveyor terlatih.
Apa yang perlu diingat? Hasil survei ini tidak hanya memberikan informasi tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo dan Gibran, tetapi juga memberikan gambaran tentang kebutuhan masyarakat dalam reshuffle kabinet.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan hasil survei tersebut dalam konferensi pers secara daring, Minggu, 19 Oktober 2025. Menurutnya, ada beberapa kementerian yang dinilai perlu direshuffle, yaitu Kementerian Perekonomian; Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Pangan; Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah hingga Kementerian Politik dan Keamanan.
Hanta menjelaskan bahwa masyarakat memiliki beberapa alasan mengapa Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle menteri tersebut. Salah satu alasan adalah kinerja menteri yang dinilai tidak memuaskan, sampai penyalahgunaan jabatan sebesar 54,6 persen. Menurutnya, ini menjadi faktor yang paling determinan ketika ingin melakukan reshuffle kabinet.
Sementara itu, survei dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 dengan total responden sebanyak 1.220 orang dan margin of error +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh surveyor terlatih.
Apa yang perlu diingat? Hasil survei ini tidak hanya memberikan informasi tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo dan Gibran, tetapi juga memberikan gambaran tentang kebutuhan masyarakat dalam reshuffle kabinet.