WALHI minta Polri moratorium pengamanan di perusahaan
Anggota Polri diminta melakukan moratorium pengamanan di perusahaan yang dilakukan oleh mereka. Hal ini disampaikan oleh Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, saat melakukan audiensi dengan Komite Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat.
Moratorium itu diperlukan karena pengamanan oleh polisi di perusahaan menjadi akar dari tindakan represif dan koersif yang menimpa masyarakat sipil, khususnya pejuang lingkungan. Teo mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan segala penggunaan kekerasan dalam menangani berbagai konflik agraria dan protes atas pencemaran lingkungan.
Selain itu, Teo juga meminta Polri menyiapkan suatu badan pengawas eksternal independen yang imparsial dan tidak diisi oleh elemen kepolisian. Badan tersebut diberikan kewenangan untuk mengawasi polisi, memberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah, dan diberikan anggaran yang kuat.
Teo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, menekankan pentingnya melakukan moratorium pengamanan di perusahaan untuk mencegah tindakan represif dan koersif yang menimpa masyarakat sipil.
Anggota Polri diminta melakukan moratorium pengamanan di perusahaan yang dilakukan oleh mereka. Hal ini disampaikan oleh Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, saat melakukan audiensi dengan Komite Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat.
Moratorium itu diperlukan karena pengamanan oleh polisi di perusahaan menjadi akar dari tindakan represif dan koersif yang menimpa masyarakat sipil, khususnya pejuang lingkungan. Teo mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan segala penggunaan kekerasan dalam menangani berbagai konflik agraria dan protes atas pencemaran lingkungan.
Selain itu, Teo juga meminta Polri menyiapkan suatu badan pengawas eksternal independen yang imparsial dan tidak diisi oleh elemen kepolisian. Badan tersebut diberikan kewenangan untuk mengawasi polisi, memberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah, dan diberikan anggaran yang kuat.
Teo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, menekankan pentingnya melakukan moratorium pengamanan di perusahaan untuk mencegah tindakan represif dan koersif yang menimpa masyarakat sipil.