Politikus DPR Kritik Kajari Terima Duit Barbuk Rp500 Juta Tak Dipidana

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Terkait Kasus Investasi Bodong Robot Trading Fahrenheit: "Hukum Harus Menang"

Dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit yang menjerat mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya, terungkap bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari) Hendri Antoro duga-duga menerima aliran dana Rp500 juta. Ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum tak boleh memberikan perlindungan kepada anak buahnya yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi.

Menurut Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo, Hendri Antoro harus segera diperiksa secara hukum. Ia tidak hanya ingin pencopotan dari jabatannya saja, tapi juga ingin memastikan bahwa Hendri Antoro benar-benar terlibat dalam menerima uang hasil penggelapan barang bukti kasus tersebut.

Lallo menekankan pentingnya keberanian kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas. "Kalau ada kuat dugaan melakukan tindak pidana, dia harus pertanggungjawabkan di proses hukum," katanya.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem kehukuman masih perlu ditingkatkan. Ia tidak ingin hanya sanksi internal saja, tapi juga ingin memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut benar-benar dihakimi.
 
Ini kasus nyata yang bikin kejutkan banget! Saya pikir ini bukti bahwa sistem hukum Indonesia masih belum matang, ya... Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini duga-duga menerima uang Rp500 juta hasil kasus bodong robot trading Fahrenheit yang bikin Azam Akhmad Akhsya terjerat. Ini bukti bahwa kekuatan hukum kita masih belum bisa melindungi anak buahnya yang sudah terjebak dalam korupsi.

Saya setuju dengan Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo, Hendri Antoro harus segera diperiksa secara hukum. Saya rasa hanya pencopotan dari jabatannya saja belum cukup, tapi juga harus ada tindakan yang lebih serius. Kalau ada kuat dugaan melakukan tindak pidana, dia harus dihadapkan ke proses hukum dan dipertanggungjawabkan.

Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sistem hukum kita masih perlu ditingkatkan agar bisa melindungi kehakiman dan tidak terus dikorrupti.
 
Haha, kalau gini terjadi lagi, saya bayangin siapa yang bakal ikut terjebak dalam korupsi kasus bodong robot trading 🤦‍♂️. Saya rasa harus ada konsekuensi yang lebih berat daripada sanksi internal saja. Kalau tidak, maka sistem hukum kita jadi sembaran.
 
Kalau ini kasusnya begitu jelas, kenapa ada yang ragu-ragu? Kekuatan hukum harus siap untuk mengambil tindakan secepat kilat! Kalau ada kuat dugaan melakukan tindak pidana, dia harus dipertanggungjawabkan di proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem kehukuman masih perlu ditingkatkan, jangan hanya sanksi internal aja, tapi juga pastikan ada hakim yang benar-benar bijak untuk menghakimi kejahatan-kejahatan tersebut
 
gk tahu apa yang terjadi di Jakarta Barat sih 🤔, tapi apa yang aku lihat sih kasus ini terlalu serius banget! 🙅‍♂️ kalau kajari dan mantan jaksa itu menerima dana hasil penggelapan barang bukti kasus, itu kayaknya sudah pasti ada tindak pidana yang bisa dijawab.

aku rasa keberanian kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas adalah hal yang baik, tapi kalau ada dugaan terlarang, dia harus bertanggung jawab di proses hukum, kan? 🤷‍♂️ sistem kehukuman perlu ditingkatkan agar tidak hanya sanksi internal aja, tapi juga dihakimi secara adil.

ini kasus yang bikin aku penasaran, siapa nih orang yang benar-benar ada di balik ini? 🤑 dan bagaimana caranya kejahatan ini bisa terjadi di dalam kejaksaan sendiri? 🤯
 
ada kalanya aku pikir apa yang terjadi disini bukan soal korupsi tapi soal tentang sistem hukum kita sendiri 🤔. Kalau kajari Hendri Antoro menerima uang hasil penggelapan barang bukti kasus itu, berarti kekuatan hukum kita tidak mampu melindungi dirinya dari tindakan yang salah tersebut. dan kalau kami ingin meningkatkan sistem hukum kita, sebaiknya kami fokus pada menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil bukannya hanya menekankan sanksi internal aja 🙄.
 
wah, kasus ni gede banget! rasanya kalau ada orang yang terlibat dalam korupsi dan tidak ada konsekuensi apa pun. aku rasa ini menunjukkan bahwa sistem kehukuman di Indonesia masih perlu ditingkatkan, jangan cuma sanksi internal aja, tapi juga dihakimi di pengadilan 🤝.

saya paham bahwa kejaksaan harus berani mengambil tindakan tegas, tapi rasanya ini ada batasan yang sangat ketat. kalau ada kuat dugaan melakukan tindak pidana, dia harus dipertanggungjawabkan di proses hukum. tapi tidak peduli siapa yang terlibat, korupsi itu serius banget dan harus dihakimi dengan serius juga 💪.

saya harap agar ini dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang berada di posisi penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pekerjaan mereka. kita harus lebih bijak dalam memilih pihak yang akan dipertanggungjawabkan 🤔.
 
wah kaget banget dengan kasus ini 🤯. sekarang lihat anak buah yang terjun dari balik kejaksaan itu, dan mereka masih bisa saja menikmati keuntungan hasil kerja sama korupsi 🤑. makasih pada Komisi III DPR yang jujur menegosiasikan tindakan yang harus diambil, tapi kita harus ingat bahwa sistem ini perlu ditingkatkan lagi 🚧. sementara itu, saya masih ingat saat-saat kembaran masa lalu ketika aktivis-aktivis dari gerakan sosial itu, kita memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memerangkap orang-orang yang melakukan kejahatan 😔. kini sudah menjadi jejak masa lalu, tapi masih ada harapan kalau generasi muda ini bisa belajar dari kesalahan-kesalahan lama itu 💡
 
Hampir selalu kasus korupsi di Indonesia yang bikin kita berpikir, ya? Sebenarnya apa yang salahnya kalau Kajari Hendri Antoro mau melindungi anak buatnya yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi. Itu seharusnya tindakannya sebagai pejabat negara yang jujur dan transparan. Tapi, kalau dia hanya ingin melindungi diri sendiri saja, itu bikin sistem kehukuman kita masih lemah, ya? Kita butuh keberanian dari kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas dan memastikan bahwa pelaku-pelaku korupsi dipertanggungjawabkan.
 
Maksudnya kalau ada dugaan korupsi pasti harus ditangani dengan serius, kajari harus mau tanggung jawabkan dirinya, tapi apa benernya dia harus dipotong gaji juga?
 
Kasus ini seperti pertandingan bola yang dimenangkan oleh lawan, siapa punya kekuatan! Kajari dan Azam Akhsya terang-terngga terjerat dalam kasus bodong robot trading, kayaknya harus ada pelari untuk melarikan diri dari hukum. Lallo benar-benar ingin membuat hukum ini jadi real, tapi siapa tahu kalau ada kelemahan yang tidak kita ketahui.

Sistem kehukuman seperti sepak bola, harus ada strategi dan taktik untuk menang. Sanksi internal saja tidak cukup, kayaknya perlu ada langkah-langkah lebih keras agar para korupsi ini benar-benar dihakimi.
 
ini gue pikir kasus ini sangat serius... kajari itu pasti tidak ingin jadi semacam contoh bagaimana korupsi bisa terjadi di kejaksaan... tapi apa yang bisa kita lakukan? rasanya saja banyak yang lihat tapi tidak ada tindakan apa pun... dan kalau kita hanya sibuk dengan sanksi internal aja, toh apakah itu cukup? harus ada tindakan yang lebih keras dari itu... seperti pengadilannya di pengadilan... atau bahkan penangkapan... sehingga orang-orang tidak akan berani untuk melakukannyanya lagi... dan kalau kita sudah di situasi seperti ini, maka kita juga harus memastikan bahwa keberanian kejaksaan itu tidak hanya tentang tindakan pidana, tapi juga tentang keseimbangan antara hukum dan moral...
 
🤔 aku pikir ini kasus yang bikin kita penasaran banget siapa yang bisa terlibat dalam kasus korupsi dan bagaimana cara kita bisa mencegah hal seperti ini terjadi lagi... tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? 🤷‍♂️

tentu saja, kejaksaan harus bertindak cepat dan tegas, tapi juga harus ada sistem yang cukup kuat untuk mencegah hal seperti ini terjadi. kayaknya perlu ada perubahan pada sistem hukum kita agar bisa mengatasi kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif... tapi bagaimana caranya? 🤔
 
Gue rasa kasus ini makin jelas banget siapa yang nggak bisa diandalkan lagi di Kajari... Hendri Antoro kayaknya harus dibawa ke pengadilan aja, bukan hanya disantapin di dalam Kajari sendiri 🤔. Gue sabar-sabar kalau ini bakal membuat sistem hukum lebih baik, tapi kalau gak ada tindakan yang tegas dari pihak berwenang, maka kasus ini jadi tidak ada artinya...
 
aku pikir kasus ini adalah bukti yang jelas bahwa sistem hukum Indonesia masih banyak yang berkelana 🤔. Hendri Antoro sebagai Kajari bisa saja hanya menerima dana sebesar Rp500 juta, tapi itu tidak masuk akal lagi apakah dia benar-benar tidak terlibat dalam kasus tersebut 😒. Lallo benar-benar harus berani mengambil tindakan tegas terhadap Hendri Antoro, baik itu melalui proses hukum atau internal kejaksaan. tapi apa yang dibutuhkan adalah peningkatan sistem hukuman untuk memastikan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak bisa menyebar 😊.
 
kembali
Top