Aku pikir itu bagus sekali ya, kalau kita punya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan denda tilang kendaraan bermotor, maka semakin baik pelayanan publik juga. Maaf, aku ga bisa tahu lebih banyak tentang etle nasional presisi, tapi aku harap ini bisa membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan.
PNBP Hasil Denda Tilang Kini Bisa Dipakai Polri, Kejaksaan dan MA
- thread starter Fragile Fla
- mulai tanggal
gampangnya, tiga lembaga itu bisa mengelola denda tilang dengan lebih baik dan transparan. sepertinya ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan juga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk melihat bagaimana dana tersebut digunakan 
.
.hebat banget ya nih, ternyata denda tilang kendaraan bermotor bisa digunakan untuk membuat ETLE Nasional Presisi yang lebih baik! tapi aku pikir 40% keuntungan PNBP tilang itu tidak terlalu adem, kalau mau meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, aku yakin pemerintah bisa cari cara lain yang lebih efektif.
ini pemenangannya, pemerintah akhirnya mengakui bahwa denda tilang bukan cuma milik kejaksaan aja 
. Mungkin ini akan membuat polri bisa fokus lebih banyak untuk penegakan hukum lalu lintas dan tidak hanya sibuk dengan hal-hal lain. tapi masih perlu diawasi agarPNBP tilang ini tidak terbuang-buang, karna kalau seperti itu lagi-lagi akan membuat kita berantem lol 
. Mungkin ini akan membuat polri bisa fokus lebih banyak untuk penegakan hukum lalu lintas dan tidak hanya sibuk dengan hal-hal lain. tapi masih perlu diawasi agarPNBP tilang ini tidak terbuang-buang, karna kalau seperti itu lagi-lagi akan membuat kita berantem lol Kalau gini pemerintah mau bagikan PNBP hasil denda tilang, itu artinya mereka ingin makin transparan banget, ya! Tapi apa yang tidak jelas lagi adalah bagaimana keempat lembaga ini bakal mampu mengelola PNBP tersebut dengan lebih baik. Kita harap bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Dan ini juga bikin aku pikir, bagaimana jika ada kasus-kasus tilang yang tidak tepat dan kita harus bayar ganti rugi, siapa yang bakal terjebak di tengah-tengah? Kita harap semua lembaga tersebut bisa bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan PNBP ini.
sepertinya pemerintah sudah mulai mengakui pentingnya transparansi di dalam pengelolaan PNBP tilang, tapi masih perlu diperhatikan bagaimana keuntungan dariPNBPTilang ini akan dibagikan kepada masyarakat. kalau tidak benar-benar ada transparansi, maka bisa jadi saja uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang bukanlah kebutuhan sebenarnya bagi pengelolaan PNBP Tilang 