Pilkada Lewat DPRD: Terlihat Efisien, Mahal di Balik Layar

Pilkada melalui DPRD kembali terangsung oleh elite politik, padahal ini bukan isu baru. Gagasan tentang pengembalian Pilkada tidak langsung tersebut merupakan wacana lama yang sering muncul sebagai upaya membatalkan salah satu amanat utama reformasi, yaitu pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki kelebihan mengenai efisiensi biaya, tetapi justru menjadi ladang baru transaksi politik. Perputaran uang berpindah ke elite dan bukan lagi kepada pemilih secara langsung. Pilkada melalui DPRD cenderung memutus hubungan akuntabilitas antara kepala daerah dan warga.
 
Pikiranku, apakah itu benar kita terus berulang-ulang siklus seperti ini? Kita ingin pilkada langsung, tapi elite politik tetap menguasai. Nah, apa yang salahnya kalau elite politik itu dihormati karena telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih dalam dalam memimpin daerah? Tapi, padahal itu bukan isu baru, kan? Kita sudah pernah membicarakan ini sebelumnya. Jadi, apa yang salah dengan elite politik kalau mereka diizinkan mengambil keputusan untuk kepala daerah? Atau mungkin kita hanya ingin membiarkan elite politik tersebut terus berkuasa tanpa ada tanggung jawab... 🤔👀
 
ini tahu-tahu, pilkada melalui DPRD masih sama-sama kalah dengan elite politik 😒. padahal ini bukan ide baru, tapi lagi-lagi orang yang berkuasa lagi-lagi yang merancang cara-cara untuk mengontrol rakyat. aku pikir ini bikin kita terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. sebenarnya pilkada melalui DPRD itu punya kelebihan, yaitu biaya efektif dan apa-apa juga bisa dilakukan dengan lebih cepat... tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang bikin rakyat kurang terjaga. seperti apa-apa transaksi uang berpindah tangan lagi ke elite, bukan ke warga. ini bikin akuntabilitas kepala daerah sama sekali tidak ada 🙅‍♂️.
 
Saya pikir itu ide yang keren, tapi apa kalau kita lupa efek jangka panjangnya? Mungkin saja elite politik hanya ingin mengontrol biaya, tapi bagaimana jika mereka tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat? Dan apa kalau mereka hanya membagikan uang untuk memenangkan dukungan warga? 🤑😒 Kita harus berpikir lebih jauh lagi sebelum membuat keputusan. Tapi, saya juga tahu bahwa Pilkada melalui DPRD bisa mengurangi perdebatan dalam proses pemilihan kepala daerah... atau mungkin hanya menimbulkan keraguan. 🤔👀
 
Pilkada melalui DPRD kayaknya jadi pilihan yang tidak enak banget nih 🤔. Aku pikir kalau elite politik kayaknya terlalu suka dengan cara ini karena bisa menghemat biaya, tapi tetap aja kaya transaksi politik yang bikin orang kaget 😱. Bayangkan aja ketika ada masalah di daerah, siapa aja yang harus bertanggung jawab? Kepala daerah atau DPRD? Aku rasa kalau kita terus bikin sistem ini, hubungan antara kepala daerah dan warga punya kesempatan untuk jadi tidak akurat lagi 🤷‍♂️. Mungkin kita perlu memikirkan hal lain yang bisa membuat pemilihan kepala daerah lebih efisien dan akuntabel, seperti bikin sistem yang lebih transparan dan jujur 👀
 
Pikiran saya, sistem pilkada yang dilakukan melalui DPRD itu seperti mainan anak kecil, hanya permainan elit saja aja deh... 🤔 Nah, kalau ingin efisien biaya, kan kita bisa coba cara lain, misalnya like ini: warga daerah langsung memilih kepala daerah. Tapi, justru sistem itu jadi sarang transaksi politik, uang mulai berputar di tangan elit dan bukan lagi ke warga yang mana? 🤑 itu juga bikin akuntabilitas antara kepala daerah dan warga terus dipikirkan. Kita harus bisa membuat sistem pilkada yang lebih adil, sehingga warga daerah benar-benar mendapat kepentingan dari kepala daerah yang dipilih. 🤝
 
Pernah aku pikir, kenapa kita selalu kembali ke cara lama yang sama? Pilkada melalui DPRD lagi-lagi menjadi isu. Aku rasa ini bukan tentang menghemat biaya, tapi tentang bagaimana uang beredar di kalangan elite politik. Mereka yang benar-benar peduli dengan warga, siapa yang mau 'terlibat' itu? Aku pikir lebih baik kita fokus pada cara yang sebenarnya efektif, yaitu langsung dari rakyat. Kemudian kita bisa lihat hasilnya sendiri. Tapi, aku juga tahu itu tidak akan terlalu mudah... 🤔
 
Maksudnya kalau Pemilu kepala daerah hanya dijabat oleh DPRD si elite politik, itu bikin rakyat kecewa ya... Mereka cuma ingin langsung memilih kepala daerah tanpa harus melewati banyak lapisan pihak. Tapi apa yang terjadi, biayanya lebih efisien, tapi transaksi uang berpindah ke orang-orang elite, bukan lagi rakyat. Itu bikin rakyat merasa tidak akurat, siapa itu memang menang? 🤔💸
 
Pilkada di DPRD kayaknya tidak ada yang baik, kayaknya hanya membuat rakyat kewalahan. Jadi, apa kelebihan dari biaya yang efisien itu? Kalau ya, kalau bisa diberikan uang kepada orang-orang biasa, bukan ke elite saja. Nah, sepertinya Pilkada melalui DPRD hanya membuat para elite jadi kaya dan warga di daerah itu pun menjadi tidak ada akuntabilitas lagi sama sekali... 🤷‍♂️
 
Pokoknya masih sama-sama aja, elite politik yang suka mengontrol semua hal 🤔. Mereka bilang bisa efisien biaya, tapi sebenarnya hanya ada cara mereka untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi politik ini. Warga diabaikan lagi dan akunabilitas dari kepala daerah tidak ada lagi... kayaknya reformasi yang dilakukan tahun 1998-1999 tidak berubah apa-apa 🙄. Kita harus lebih bijak dalam memilih pilihan, jangan hanya diarahkan oleh elite politik, ya! 👀
 
kembali
Top