Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut, tragedi kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga tak mampu membeli alat sekolah, merupakan kesalahan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kesalahan ini disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat di lapangan, menurut Pigai.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana lewat APBN untuk mendukung pemenuhan sarana pendidikan dan masyarakat. Namun, kesalahan terjadi pada pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, bukan pada pemerintah pusat itu sendiri.
Pigai juga menekankan bahwa pendataan penduduk menjadi permasalahan besar dalam menyebabkan bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dia berharap dapat membuat perubahan dengan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah NTT, serta memperbaiki administrasi penduduk di daerah tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk pemenuhan HAM, namun masih perlu dilakukan peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana lewat APBN untuk mendukung pemenuhan sarana pendidikan dan masyarakat. Namun, kesalahan terjadi pada pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, bukan pada pemerintah pusat itu sendiri.
Pigai juga menekankan bahwa pendataan penduduk menjadi permasalahan besar dalam menyebabkan bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dia berharap dapat membuat perubahan dengan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah NTT, serta memperbaiki administrasi penduduk di daerah tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk pemenuhan HAM, namun masih perlu dilakukan peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana tersebut.