Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia RI, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menciptakan sejarah baru dalam ranah internasional. Meski Indonesia merdeka selama lebih dari 80 tahun, Presiden RI pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia yaitu Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini merupakan pencapaian yang belum pernah diraih oleh presiden sebelumnya.
Menurut Pigai, posisi Indonesia saat ini sebagai presidennya di PBB tepat di bawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) memperlihatkan perubahan strategis dalam hubungan internasional Indonesia. Hal ini didukung oleh kehadiran Kementerian HAM yang menghadirkan prestasi sekaligus merekam capaian ini.
Selain itu, mantan Komisioner Komnas HAM Pigai menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang merintis Musyawarah Pembangunan Nasional HAM (HAMNas). Pencapaian ini memiliki levelnya yang setara dengan Musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Bappenas).
Pigai juga mengumumkan Indeks HAM Nasional yang dijadikan sebagai baseline kebijakan masa depan dan bersifat resmi. Data ini dapat diakses melalui data statistik nasional, menurutnya.
Dalam keseluruhan, Pigai berharap bahwa indeks ini akan menjadi acuan untuk perkembangan HAM di Indonesia di masa yang akan datang.
Menurut Pigai, posisi Indonesia saat ini sebagai presidennya di PBB tepat di bawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) memperlihatkan perubahan strategis dalam hubungan internasional Indonesia. Hal ini didukung oleh kehadiran Kementerian HAM yang menghadirkan prestasi sekaligus merekam capaian ini.
Selain itu, mantan Komisioner Komnas HAM Pigai menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang merintis Musyawarah Pembangunan Nasional HAM (HAMNas). Pencapaian ini memiliki levelnya yang setara dengan Musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Bappenas).
Pigai juga mengumumkan Indeks HAM Nasional yang dijadikan sebagai baseline kebijakan masa depan dan bersifat resmi. Data ini dapat diakses melalui data statistik nasional, menurutnya.
Dalam keseluruhan, Pigai berharap bahwa indeks ini akan menjadi acuan untuk perkembangan HAM di Indonesia di masa yang akan datang.