Kasus Nadiem Anwar Makarim: Biar Publik Menilai Kejanggalan Kasus Saya
Nadiem yang merupakan terdakwa kasus dugaan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) melalui pengacara Dodi S. Abdulkadir menyampaikan pesan ke publik dengan menulis surat, karena tidak diperbolehkan berbicara dengan media.
Salah satu hal yang disoroti Nadiem adalah tuduhan dirinya memperoleh keuntungan sebesar Rp809 miliar dari pengadaan Chromebook saat menjabat Mendikbudristek. Dia mempertanyakan logika angka tersebut, mengingat omzet Google dari proyek pengadaan Chromebook disebut hanya sekitar Rp621 miliar.
"Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omzet Google, bukan keuntungan ya, kalai omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omzetnya?" tulis Nadiem.
Nadiem juga menyinggung pemilihan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun dibandingkan penggunaan sistem operasi berbayar.
"Apakah masuk akal memilih <i>operating system</i> yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS, yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan keuangan negara. Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih <i>operating system</i> gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?" tanyanya.
Selain itu, Nadiem juga mempertanyakan tuduhan tentang biaya lisensi Chrome Device Management yang disebut mencapai Rp621 miliar. Dia menilai perubahan narasi dakwaan, mulai dari tuduhan Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah yang kemudian hilang dan bergeser menjadi tuduhan harga kemahalan.
"Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh tidak berguna dan menjadi kerugian negara?" ucap dia.
Nadiem juga mengaitkan fungsi pengawasan tersebut dengan upaya melindungi siswa dan guru dari konten negatif, seperti pornografi, kecanduan gim, hingga judi daring. Dia juga menyinggung tentang perubahan kesimpulan hasil audit yang menunjukkan tidak ada kerugian negara atau pelanggaran.
"Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan? Sebagaimana ini menjadi fitur dan kegunaan Chrome Device Management?" tambahnya.
Nadiem berharap publik dapat menilai kasus yang menimpanya secara jernih dan adil.
Nadiem yang merupakan terdakwa kasus dugaan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) melalui pengacara Dodi S. Abdulkadir menyampaikan pesan ke publik dengan menulis surat, karena tidak diperbolehkan berbicara dengan media.
Salah satu hal yang disoroti Nadiem adalah tuduhan dirinya memperoleh keuntungan sebesar Rp809 miliar dari pengadaan Chromebook saat menjabat Mendikbudristek. Dia mempertanyakan logika angka tersebut, mengingat omzet Google dari proyek pengadaan Chromebook disebut hanya sekitar Rp621 miliar.
"Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omzet Google, bukan keuntungan ya, kalai omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omzetnya?" tulis Nadiem.
Nadiem juga menyinggung pemilihan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun dibandingkan penggunaan sistem operasi berbayar.
"Apakah masuk akal memilih <i>operating system</i> yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS, yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan keuangan negara. Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih <i>operating system</i> gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?" tanyanya.
Selain itu, Nadiem juga mempertanyakan tuduhan tentang biaya lisensi Chrome Device Management yang disebut mencapai Rp621 miliar. Dia menilai perubahan narasi dakwaan, mulai dari tuduhan Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah yang kemudian hilang dan bergeser menjadi tuduhan harga kemahalan.
"Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh tidak berguna dan menjadi kerugian negara?" ucap dia.
Nadiem juga mengaitkan fungsi pengawasan tersebut dengan upaya melindungi siswa dan guru dari konten negatif, seperti pornografi, kecanduan gim, hingga judi daring. Dia juga menyinggung tentang perubahan kesimpulan hasil audit yang menunjukkan tidak ada kerugian negara atau pelanggaran.
"Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan? Sebagaimana ini menjadi fitur dan kegunaan Chrome Device Management?" tambahnya.
Nadiem berharap publik dapat menilai kasus yang menimpanya secara jernih dan adil.