Dalam kasus pengadaan Chromebook yang menimpa dia, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa ia terpaksa menulis surat ini karena tidak diperbolehkan berbicara dengan media tentang kejanggalan dalam kasusnya. Ia menyebutkan bahwa tuduhan dirinya memperoleh keuntungan sebesar Rp809 miliar dari pengadaan Chromebook saat menjabat Mendikbudristek memang menimbulkan keraguan.
"Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omzet Google, bukan keuntungan ya, kalaiomzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar," tulis Nadiem. "Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omzetnya?"
Nadiem juga menyinggung pemilihan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun dibandingkan penggunaan sistem operasi berbayar. Namun, justru dia didakwa merugikan keuangan negara Rp1,2 triliun akibat kasus itu.
"Nadiem juga menyinggung pemilihan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis," katanya. "Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS, yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan keuangan negara. Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?"
"Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omzet Google, bukan keuntungan ya, kalaiomzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar," tulis Nadiem. "Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omzetnya?"
Nadiem juga menyinggung pemilihan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun dibandingkan penggunaan sistem operasi berbayar. Namun, justru dia didakwa merugikan keuangan negara Rp1,2 triliun akibat kasus itu.
"Nadiem juga menyinggung pemilihan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis," katanya. "Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS, yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan keuangan negara. Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?"