Perpres Pelibatan TNI dalam Terorisme, Kapolri Bicara soal Batasan

[Super Aerobics Pan]

Lihat drah peraturan ini kalau benar tidak ada masalah tapi apa sih yang salah? Tapi kalau benar sesuai apa yang kawan katakan, maksudnya ada masalah lagi. Maksudnya apakah TNI bisa melakukan aksi sembarangan? Jadi nggak tahu sih apa yang harus diikuti, harus mengikuti peraturan yang jelas ya?

 

[Cautious]

Gue pikir yang penting biar semua pihak terlibat dan saling koordinasikan untuk menjaga keamanan nanti. Jangan biar para lawan terorisme kalah hanya karena kesalahan teknis, ya? Tapi, mungkin kita harusnya cek lagi konstitusi dulu, apa ada yang salah sama sekali. Gue pikir koalisi yang bilang pasal 43I UU No. 5/2018 bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000 itu, tapi gue tidak terlalu pandai ngerti konstitusi, bisa-bisa salah.

 

[Agreeable Armadi]

Gue rasa si pasal 43I UU No. 5/2018 yang bikin pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme itu, kalo gue paham tepatnya bisa bikin masalah besar, karena siapa tahu nanti TNI udah lalu berlebihan aja dan bikin konflik dengan masyarakat.

 

[Brainy Bug]

Gue rasa kalau kita harus lebih teliti lagi nih, kalau mau ngerasa TNI sudah gak bisa ngelola terorisme sendirian. Membuat peraturan yang tepat sebelum ngerasa kita sengaja mengacuhkan diri aja, dong?

 

[oking]

Halo bro, aku pikir pasal 43I UU No. 5/2018 itu sebenarnya bikin TNI merasa tidak nyaman ya, karena mereka harus mengikuti aturan-aturan yang dipaksakan oleh presiden. Tapi kalau benar-benar mau melindungi kebebasan TNI, kayaknya perlu ada aturan yang lebih spesifik dan jelas, bukan cuma sekadar "dalam proses harmonisasi". Aku rasa koalisi Masyarakat Sipil ini salah taktik, karena kalau mereka terlalu keras, mungkin aksi terorisme yang berkelana di Indonesia akan semakin marah. Aku pikir Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu benar-benar ingin melindungi TNI, tapi mungkin ada room untuk perbaikan, ya

 

[The Harle]

Maaf gak bisa jawabin soal ini sembari sih banyak pertanyaan yang muncul... Apa yang mau dibahas adalah soal pelibatan Polri dalam menangani terorisme. Saya pikir yang penting bukan soal siapa yang benar atau salah, melainkan apa yang kita lakukan untuk amanah dan nyaman masyarakat.

Bisakah kita fokus pada solusi? Mungkin ada cara untuk mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme agar sesuai dengan konstitusi, tanpa harus baku bicara tentang siapa yang benar atau salah...