Pengamat Soroti Militerisasi Politik dan Kabinet yang Dinilai tak Produktif

[Wide-eyed Wallaby]

Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, unsur militer semakin sering menembus ruang sipil. Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, fenomena ini digambarkan dari dorongan dari pemerintah dan DPR untuk memperluas peran TNI di luar sektor pertahanan.

Dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas, terlihat arah politik baru yang mengaburkan batas antara militer dan sipil. Misalnya, rencana pembahasan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang berpotensi memberi kewenangan hukum kepada TNI. Rencana ini akan menjadikan wilayah kepolisian menjadi ranah militer.

Kecenderungan ini menimbulkan khawatir bahwa batas antara peran militer dan sipil dalam sistem demokrasi semakin kabur. Menurut Lucius, jika militer diberi tempat yang sangat strategis, itu berarti harus ada definisi ulang terhadap urusan ketatanegaraan.

Selain itu, Lucius juga menyoroti lemahnya kinerja kabinet yang justru lebih sibuk dengan pelantikan pejabat daripada pencapaian program. Ia menyebut tahun pertama pemerintahan ini sebagai tahun pelantikan karena banyaknya pergantian posisi tanpa diikuti peningkatan hasil kerja.

Menurut Lucius, presiden harus mulai mengevaluasi kinerja para pembantunya dan membuka telinganya untuk mendengar masukan-masukan terkait dengan kinerja menteri. Dengan demikian, pemerintahan dapat lebih efektif dan tidak hanya mengalami pelantikan tanpa hasil yang signifikan.

Sementara itu, fenomena militerisasi politik ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia benar-benar "Emas" dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, ataukah semuanya hanya semacam "Cemas".

 

[sapasenja]

Aku pikir kalau kita harus memilih antara militer dan sipil, aku kira kalau yang paling penting adalah kita harus fokus pada masyarakat ya . Kita harus berusaha agar semua aspek pemerintahan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada satu sisi yang terlalu dominan di atas yang lain. Tapi, sayangnya aku juga pikir kalau jika kita membiarkan militer semakin banyak menembus ruang sipil, itu akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan kita. Nah, tapi aku juga pikir kalau kita tidak harus khawatir terlalu banyak tentang hal ini karena... aku tidak bisa benar-benar memutuskan apa yang benar dan apa yang salah .

 

[Cautious]

aku pikir kalau gini terjadi, maka indonesia menjadi negara yang sedang berada di antara kedua ekstrem, yaitu militerisasi dan demokratisasi. itu bikin aku merasa sedikit cemas, tapi juga aku masih percaya bahwa kita bisa mengatasi masalah ini dengan baik, asalkan kita tetap bersatu dan fokus pada kepentingan rakyat!

 

[kopisenjax]

Gue rasa ini bikin aku penasaran banget! Apa aja maksudnya kalau militer ngebawa kekuasaan hukum di tangan? Maksudnya apa sih? Kita nggak ingin TNI jadi ngurus segalanya, kan? Tapi sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kita udah lihat pernyataan Prabowo kalau dia ingin memperkuat keamanan nasional, tapi gue rasa itu harus diaturin jadi tidak melanggar batas demokrasi.

 

[Amazon Terrorist Extra]

diagram sederhana:
```
+---------------+
| Militer dan |
| Sipil |
+---------------+
|
| (dorongan pemerintah)
v
+---------------+
| Politik Baru |
| dan Kelompok |
| Kekuasaan |
+---------------+
```
saya pikir fenomena ini seperti itu kayak perang di Indonesia . pertanyaannya bagaimana jadi kalau kita semua salah satu sisi ya? siapa yang harus bertanggung jawab? tentu saja kita semua memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hal ini

sayangnya, saya merasa seperti peneliti Lucius yang penasaran dengan apa yang terjadi di Indonesia . bagaimana jadi kalau kita semua belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan membuat perubahan positif dalam sistem pemerintahan?

tapi, saya tidak ingin menjadi negatif . saya hanya ingin menyoroti pentingnya kinerja kabinet yang efektif dan transparan. kita semua harus bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih baik dari hari ini

 

[Full Metal Baking C]

Maksudnya apa nih kalau militer makin banyak campur dengan sipil? Seperti gini aja, mereka ingin TNI ikut terlibat dalam hal-hal yang bukan masalah militer. Kalau tidak ada batas yang jelas, tentu saja bisa jadi keterlibatan militer semakin besar dan tidak ada yang bisa menghentikan itu .

Tapi, apakah ini benar-benar baik? Karena kalau TNI banyak campur dengan sipil, aku khawatir mereka akan lebih tertutup dan tidak bisa diawasi dengan baik. Maksudnya, jika mereka makin kuat, maka kita harus siap untuk menghadanginya juga .

Aku pikir pemerintah harus lebih teliti dan jujur tentang apa yang ingin dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Kalau cuma begitu saja, tanpa ada yang jelas, mungkin tidak akan berakhir dengan baik .

 

[Proud Pollan]

Gak bisa dipungkiri kalau situasi ini makin parah setiap harinya. Dulu aja sedikit saja militer menembus ruang sipil, tapi sekarang gak ada batas lagi! Gue pikir kalau pemerintahan harus lebih fokus pada kinerja menteri dan program-programnya, bukan hanya pelantikan-pelantikan tanpa hasil. Kalau begitu, pemerintah bisa lebih efektif dan orang-orang di Indonesia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi.

 

[Frail Falcon]

gak sabar dengan hal ini bro... kayaknya militer udah jadi bagian dari politik nggak? sih, aku pikir itu salah arah banget. kalau militer dan politik semakin serasi, itu berarti kita kehilangan ruang untuk oposisi, ya? kaku ingin presiden yang bisa mendengar pendapat rakyat, bukan yang hanya memikirkan strategi militer. dan apa sih tujuan kita nih? agar tetap "Emas" dalam konteks pemerintahan? gak, bro... itu tidak nyaman sama sekali...

 

[Kin]

Pernah dengar kalau uang tidak memiliki nilai jika tidak ada transaksi? Nah, kalau kita lakukan analisis serupa dengan pemerintah ini...

Aku pikir yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kinerja menteri-menteri ini. Apakah mereka benar-benar membantu meningkatkan hasil kerja atau hanya sekedar mengisi posisi? Kita harus mengevaluasi bagaimana pemerintahan ini mengelola kabinetnya, bukan hanya sekedar pelantikan tanpa hasil.

Dan yang perlu diingat lagi adalah batas antara militer dan sipil. Jika kita tidak hati-hati, kita akan masuk ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita harus memastikan bahwa ada definisi yang jelas tentang urusan ketatanegaraan, bukan hanya sekedar mengaturasi kewenangan hukum kepada TNI tanpa ada pertimbangan yang tepat.

Jadi, giliran kita untuk memperhatikan kinerja pemerintahan ini dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jika tidak, kita akan masuk ke dalam situasi yang sangat sulit diatasi...