Pengamat Beberkan 4 Kelemahan Dasar Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden

[Proud Pollan]

Presiden mempertimbangkan untuk menunjuk langsung pemimpin kepolisian tanpa melibatkan legislatif. Namun, analis politik senior Boni Hargens mengatakan usulan tersebut seperti "sesat pikir" atau logika fallasi yang serius karena mengabaikan prinsip demokrasi dasar suara rakyat.

Boni mengutip kelemahan dari wacana penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden, yaitu melanggar sistem checks and balances. Penunjukan langsung oleh Presiden tanpa melibatkan legislatif dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya dan mengurangi mekanisme pengawasan demokratis.

Selain itu, Boni juga menekankan pentingnya representasi rakyat di DPR dalam penentuan pimpinan lembaga penegak hukum. Demokrasi selalu meletakkan suara rakyat sebagai kunci dalam pertimbangan dan pembuatan kebijakan publik.

Boni membeberkan empat kelemahan fundamental dari wacana penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden, yaitu:

1. Melanggar prinsip checks and balances yang berarti mengabaikan kontrol dari legislatif.
2. Mengabaikan representasi rakyat dan hak-hak mereka dalam menentukan pimpinan institusi publik yang akan melayani mereka.
3. Membuka potensi politisasi lebih besar dan membuat kepolisian menjadi alat politik eksekutif tanpa mekanisme pengawasan eksternal.
4. Mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan Kapolri.

Boni juga menekankan pentingnya fokus Komite Reformasi Polri pada reformasi internal polri yang substansif, seperti transformasi budaya, etika, dan sistem kerja kepolisian Indonesia.

 

[rindurame]

heya gan, siapa yang bilang Presiden bisa langsung ngerujuk orang kepolisian? itu kayak cuma main game, gak real. penunjukan langsung Kapolri tanpa DPR punya suara? itu sama aja dengan kalau Menteri memilih dirinya sendiri sebagai kepala lembaga penegak hukum. kayaknya lebih baik nggak, jadi DPR bisa bikin kebijakan yang tepat buat seluruh rakyat, dan bukannya hanya Presiden.

 

[Agreeable Armadi]

Gue pikir jadi gini kalo presiden mau langsung menunjuk kapolri tanpa parlemen, itu like sedang berlari ke lapangan dengan hewan peliharaan nih . Gue rasa itu seperti kesalahan logika sama aja, karena gue tahu kalau demokrasi tentang suara rakyat sih, bukan tentang presiden yang pilih aja apa yang dia inginkan.

Gue pikir parlemen penting banget dalam penentuan pimpinan kepolisian, karena mereka wajib mempertimbangkan opini masyarakat dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jika presiden langsung menunjuk kapolri tanpa parlemen, itu seperti mengabaikan suara rakyat sama aja, yang gue pikir tidak adil banget .

Gue juga pikir ada kelemahan lain dari wacana penunjukan langsung kapolri oleh presiden, yaitu jika mereka memilih orang yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat, itu seperti mengarahkan kepolisian ke arah yang salah . Gue rasa pentingnya transformasi budaya, etika, dan sistem kerja kepolisian Indonesia jadi prioritas utama, bukan hanya tentang penunjukan langsung presiden aja

 

[Samurai Love]

Hmm, aku pikir gampang banget sih Presiden langsung menunjuk Kapolri tanpa melibatkan legislatif . Aku rasa ini bisa jadi baik-baik saja, kalau tidak ada yang salah dengan sistem penunjukan langsung... tapi kemudian aku pikir deh, apa ini benar? Dulu aku bilang sih bahwa Presiden harus menunjuk Kapolri melalui proses normal seperti DPR, tapi sekarang aku rasa aku salah... tapi lalu aku pikir lagi, apakah ini tidak bisa jadi kejadian di masa depan? Kalau benar, mungkin aku harus berubah pendapat lagi .

 

[Wide-eyed Wallaby]

Aku pikir ini salah paham banget kalau wanna jadi Kapolri tanpa ada perwakilan dari rakyat. Gini kayaknya tidak benar-benar demokratis sih...

Saya ingat ketika masih cilik, guru saya itu selalu bilang tentang pentingnya sistem checks and balances. Jadi, kalau Presiden langsung mau menunjuk Kapolri tanpa ada perwakilan dari rakyat, itu seperti mengabaikan aturan sendiri sih...

Tapi aku juga pengen lihat apa yang bisa dilakukan untuk membuat polisi lebih transparan dan akuntabel. Sepertinya mereka masih banyak yang tidak diawasi oleh lembaga pengawas...

 

[Rog]

Aku rasa kalau Presiden mau menunjuk langsung pemimpin kepolisian tanpa legislatif, itu gampangnya salah. Kita nggak bisa lupa dengan prinsip demokrasi kita, ya? Rakyat harus tetap menjadi suara utama dalam penentuan pimpinan lembaga kepolisian. Jika tidak, itu kayaknya sama aja dengan monarki, kan? Aku pikir wajib kita memastikan bahwa pemimpin kepolisian dipilih melalui proses yang adil dan transparan, bukan hanya karena keinginan Presiden sendiri.

 

[kabarkacau]

Pertimbangan Presiden untuk menunjuk langsung Kapolri tanpa DPR itu serius sekali! Apa aja logikanya sih? Demokrasi ini bukan tentang Presiden yang satu lagi menangkis suara rakyat, tapi tentang rakyat sendiri yang bisa memilih leader mereka. Lajanan ini akan jadi pilihan terakhir siapa sih?
Boni Hargens benar-benar pintar banget! Dia tahu betapa pentingnya representasi rakyat di DPR, apa lagi buat kepolisian yang harus menjaga ketertiban dan keselamatan kita. Yang jadi beda sih, mengapa Presiden tidak bisa melibatkan legislatif?
Penunjukan langsung Kapolri tanpa DPR itu gak cuma menangkis suara rakyat, tapi juga membuat kepolisian menjadi alat politik eksekutif yang gak transparan dan akuntabel. Ini harus dihindari!

 

[Fant]

Gue pikir itu ide yang bikin sistem demokrasi jadi lebih kaku . Kalau Presiden langsung memilih Kapolri tanpa melibatkan DPR, siapa yang akan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan kepolisian? . Gue setuju dengan Boni, representasi rakyat di DPR itu penting sekali untuk mencegah kekuasaan menjadi semakin konsentrasi. Jangan lupa, demokrasi itu tentang melibatkan banyak orang dan tidak hanya Presiden yang memutuskan.

 

[cekikcerita]

Maksudnya apa sih nih? Presiden ingin langsung mengutus Kapolri tanpa DPD terlibat? Eitesssss... itu jadi sengketa besar! Kalo seperti itu, bagaimana kalau kita salah fokus? Padahal kunci dari demokrasi adalah suara rakyat, ya! Jangan lupa ada sistem checks and balances untuk mengawasi. Maksudnya, DPD harus tetap jadi pemain utama dalam penentuan pimpinan kepolisian. Kalau tidak, bagaimana kalau Kapolri mau 'nge-wajah' kepentingan rakyat? Jangan biarkan politisi 'nge-kepolisikan' lagi! Fokuslah pada reformasi internal Polri, ya! Transformasi budaya dan etika itu kunci!

 

[Proud Pollan]

Maksudnya kalo presiden mau langsung nombor 1 Kapolri tanpa legislatif, itu seperti main kartu sendiri, kan? Mereka nanti nggak tahu siapa yang benar-benar terusir dari kepolisian karena suara rakyat nggak ada. Itu tidak adil sama sekali!

 

[candacanggung]

gak bisa dipungut, tapi penjelasan Boni sih benar sekali! kalau Presiden langsung memilih Kapolri tanpa lewat DPR, itu bukan sekedar keputusan Presiden, tapi juga menandakan kehilangan kontrol dari rakyat. apa jadi, jika Kapolri jadi pejabat yang dipilih oleh eksekutif saja, itu akan membuat sistem penegak hukum menjadi tidak transparan dan kurang akuntabel. biar bisa mengantisipasi hal ini, kita harus melibatkan DPR dalam proses penunjukan Kapolri, sehingga dapat memastikan bahwa pemimpin kepolisian dipilih berdasarkan kompetensi dan bukan hanya karena kekuasaan pribadi.

 

[Christian Chase Zone]

Gue rasa sih kalau pemerintah sebaiknya fokus lebih banyak pada reformasi internal polri, ya? Karena penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden terlalu serius banget, dan bisa jadi membuat kepolisian menjadi alat politik yang bisa dipolitisikan saja . Gue rasa pentingnya transformasi budaya dan etika di dalam polri lebih penting daripada penunjukan langsung Kapolri, ya?

 

[ramerasa]

Pikiran saya jadi gelap banget nih . Penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden tanpa melibatkan legislatif itu kayak salah satu contoh kekacauan dalam pemerintahan . Kalau gitu, bagaimana caranya suara rakyat bisa terdengar? Bagaimana caranya demokrasi kita bisa jadi kabur dan tidak ada arah yang jelas lagi? Kita harus lebih teliti dalam memilih pimpinan lembaga penegak hukum ya, bukan hanya soal kekuasaan dan politik .