Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2026. Proses pendaftaran telah dibuka sejak Rabu (7/1/2026) dan berlangsung hingga 23 Januari mendatang, dilakukan secara online untuk 500 formasi yang akan ditempatkan di berbagai wilayah kerja KemenHAM.
Pada dasarnya setiap pelamar yang lolos seleksi PPPK KemenHAM 2026 wajib menerima lokasi penempatan yang nantinya ditentukan untuknya. Setelah diterima sebagai PPPK di lokasi penempatan, pelamar tidak diperkenankan untuk mengajukan mutasi atau permohonan pindah lokasi kerja.
Hak mutasi PPPK, sebagaimana diatur KemenPAN-RB, diperbolehkan secara internal. Maksudnya, PPPK boleh berpindah tugas dari satu unit kerja ke unit kerja lain, selama jabatan pokok dan instansinya tetap sama.
Sementara itu, hal ini berbeda dengan PNS yang "kontrak kerja"-nya dibuat antara pegawai dengan negara. Oleh karenanya, cakupan lokasi kerja PPPK terbatas pada instansi yang mempekerjakannya. Dengan begitu, PPPK di sebuah daerah tidak bisa dimutasi ke daerah lainnya.
KemenHAM membuka pendaftaran untuk para lulusan D-III, D-IV, dan S1 dengan jurusan sesuai dengan bidang formasi yang dibuka. Formasi yang dibuka KemenHAM kali ini berkisar pada jabatan: analis sumber daya manusia ahli pertama, perencana ahli pertama, apoteker ahli pertama, penata layanan operasional, dan pengelola layanan operasional.
Kelima jabatan itu dibutuhkan di banyak lokasi penempatan, baik di pusat maupun daerah. Penempatan PPPK KemenHAM 2026 tidak hanya terbatas pada kegiatan pemerintahan, tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti kegiatan sosial dan kegiatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, perlu diingat bahwa pelamar PPPK harus bersedia ditempatkan di mana pun dibutuhkan. Hal ini merupakan salah satu poin dari surat pernyataan yang wajib dilampirkan pelamar ketika mendaftar. Oleh karenanya, setiap pelamar yang lolos seleksi PPPK KemenHAM 2026 wajib menerima lokasi penempatan yang nantinya ditentukan untuknya.
Pada dasarnya setiap pelamar yang lolos seleksi PPPK KemenHAM 2026 wajib menerima lokasi penempatan yang nantinya ditentukan untuknya. Setelah diterima sebagai PPPK di lokasi penempatan, pelamar tidak diperkenankan untuk mengajukan mutasi atau permohonan pindah lokasi kerja.
Hak mutasi PPPK, sebagaimana diatur KemenPAN-RB, diperbolehkan secara internal. Maksudnya, PPPK boleh berpindah tugas dari satu unit kerja ke unit kerja lain, selama jabatan pokok dan instansinya tetap sama.
Sementara itu, hal ini berbeda dengan PNS yang "kontrak kerja"-nya dibuat antara pegawai dengan negara. Oleh karenanya, cakupan lokasi kerja PPPK terbatas pada instansi yang mempekerjakannya. Dengan begitu, PPPK di sebuah daerah tidak bisa dimutasi ke daerah lainnya.
KemenHAM membuka pendaftaran untuk para lulusan D-III, D-IV, dan S1 dengan jurusan sesuai dengan bidang formasi yang dibuka. Formasi yang dibuka KemenHAM kali ini berkisar pada jabatan: analis sumber daya manusia ahli pertama, perencana ahli pertama, apoteker ahli pertama, penata layanan operasional, dan pengelola layanan operasional.
Kelima jabatan itu dibutuhkan di banyak lokasi penempatan, baik di pusat maupun daerah. Penempatan PPPK KemenHAM 2026 tidak hanya terbatas pada kegiatan pemerintahan, tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti kegiatan sosial dan kegiatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, perlu diingat bahwa pelamar PPPK harus bersedia ditempatkan di mana pun dibutuhkan. Hal ini merupakan salah satu poin dari surat pernyataan yang wajib dilampirkan pelamar ketika mendaftar. Oleh karenanya, setiap pelamar yang lolos seleksi PPPK KemenHAM 2026 wajib menerima lokasi penempatan yang nantinya ditentukan untuknya.
500 formasi yang bakal ditawarkan di seluruh wilayah kerja KemenHAM, kan? Artinya ada banyak kesempatan bagi lulusan D-III, D-IV, dan S1 untuk mendapatkan pekerjaan di bidang apa aja! 
Ayo cek tabel berikut ini, ini adalah 5 formasi yang bakal ditawarkan: 
. Dengan demikian, mereka bisa memiliki pekerjaan yang stabil dan berkembangin ke depannya. Bayangkan kalau setiap lulusan bisa menemukan kerjaannya dengan mudah, ini akan sangat membantu pengembangan diri mereka dan juga masyarakat luas.
. Aku rasa lebih baik itu dari kalau aku harus jalan-jalan ke luar kota nih. Selain itu, aku juga suka dengan ide bahwa PPPK tidak hanya terbatas pada pemerintahan, tapi juga meliputi kegiatan sosial dan kegiatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin aku bisa membuat perbedaan di daerahku 
itu artinya banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan di kemenham 
aku already lulus S1 dan aku mau ditempatkan di mana pun dibutuhkan 
aku juga suka banget dengan lima jabatan yang dibuka oleh kemenham, seperti analis sumber daya manusia ahli pertama dan penata layanan operasional 
Akhir tahun 2025 ini gini aja, aku tidak percaya kapan lagi pemerintah bisa menemukan seseorang yang mau bekerja di KemenHAM! 
Jadi, apa yang ada bukan cuma pendaftaran PPPK 2026 lagi, tapi juga arti bahwa kamu harus menerima lokasi penempatan yang tidak kamu inginkan 
. Kalau gak bisa diterima, kabar baiknya kamu bisa berpindah tugas, tapi kalau itu nggak bisa, kamu diangkat ke tempat lain yang sama kayak kayak! 
Dan paling beruntung, kamu harus menerima semua kegiatan di lokasi penempatan itu, mulai dari pemerintahan hingga sosial 
. Kalau gak mau, apa aja kabar? 