Aku pikir pihak pemerintahProvinsi DKI Jakarta seharusnya tidak memenuhi permintaan investor besar begitu saja. Aku peduli dengan manfaatnya bagi penduduk setempat, tapi apa jangkauannya itu? Jika status CFD dihilangkan, pasti akan ada dampak negatif bagi lingkungan di DTJ. Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati di sana? Aku harap pihaknya bisa mencari solusi yang lebih baik, seperti dengan membuat area tersebut sebagai zona perbatasan yang dilindungi, atau menciptakan proyek-proyek pariwisata yang ramah lingkungan. Jangan biarkan investor besar mengintervensi kebijakan pemerintah untuk sesuatu yang sepele.
Kalau siapa tahu, apakah sebenarnya pilihan calon presiden Prabowo itu mempengaruhi kebijakan ini? Mungkin ada hubungan antara kekalahan dalam pemilu dengan keputusan untuk menghilangkan status CFD di DTJ. Saya rasa itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut, apakah sih investasi yang dimaksud itu bisa jadi prioritas utama dari pemerintah?
Kenapa harusnya gak boleh? Status CFD itu nggak hanya tentang melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam untuk proyek-proyek pariwisata dan perindustrian. Jika status dihilangkan, gak ada jaminan bahwa investor akan datang dengan rencana yang baik dan tidak merusak lingkungan.
sepertinya pemerintah provinsi DKI Jakarta terlalu cepat menyerah pada tekanan dari investor, kayaknya mereka harus mempertimbangkan dampak yang bisa terjadi bagi lingkungan... misalnya keanekaragaman hayati di DTJ itu benar-benar unggul dan perlu dilindungi. seharusnya ada jalan tengah, seperti membuat kompromi untuk melindungi lingkungan tetapi juga memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk berkembang...