Pemilu di Jepang: Blok Penguasa Berharap Memperoleh Mandat Publik
Jepang kembali mengadakan pemilu, dan Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya memperoleh mandat publik guna memajukan kebijakan ekonomi dan keamanannya bersama sekutu koalisi baru Partai Demokrat Liberal. Pemungutan suara dimulai di seluruh Jepang pada Minggu untuk pemilihan umum, yang merupakan langkah penting dalam upaya Takaichi memperkuat kemampuan pemerintahannya.
Takaichi, yang menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada Oktober lalu, berjanji akan "segera mengundurkan diri" sebagai pemimpin Jepang jika koalisi tersebut gagal memperoleh mayoritas di majelis rendah. Pemilu ini merupakan kesempatan penting bagi Takaichi untuk menunjukkan kemampuan pemerintahannya dan memajukan kebijakan-kebijakannya.
Jepang mengadakan pemilihan umum pada Februari untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, sebuah langkah yang diambil oleh Takaichi yang menuai kritik karena hujan salju lebat di banyak wilayah menyulitkan kampanye. Pemilu sebelumnya pada Oktober 2024 terbukti menjadi momen penting karena LDP, di bawah pendahulu Takaichi, kehilangan kendali mayoritas di parlemen bersama mitra koalisinya saat itu, partai Komeito.
Blok penguasa tersebut berharap memperoleh mandat publik untuk memajukan kebijakan-kebijakannya, terutama dalam hal keamanan. Mereka juga berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan dan meningkatkan belanja terkait tengah. Namun, pemilu ini masih dihadapi rintangan dari partai oposisi yang menantang blok konservatif yang dipimpin LDP.
Aliansi Reformasi Sentris, sebuah partai oposisi utama yang baru, berharap koalisi partai tersebut menjadi pilihan alternatif bagi para pemilih yang prihatin dengan apa yang mereka anggap sebagai lanskap politik yang "cenderung kanan" di negara itu. Pemilu ini juga merupakan kesempatan pertama untuk mengukur penerimaan publik terhadap kemitraan yang dulunya tidak mungkin terjadi dan membantah kritik bahwa mereka bergabung hanya untuk kepentingan kampanye pemilu.
Sementara itu, pengamanan pendanaan alternatif dan penentuan waktu pelaksanaannya menjadi inti dari janji kampanye, terlepas dari kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang. Takaichi juga menargetkan meningkatkan kemampuan pertahanan dan meningkatkan belanja terkait tengah dalam usaha memperkuat kemampuan pemerintahannya.
Jepang kembali mengadakan pemilu, dan Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya memperoleh mandat publik guna memajukan kebijakan ekonomi dan keamanannya bersama sekutu koalisi baru Partai Demokrat Liberal. Pemungutan suara dimulai di seluruh Jepang pada Minggu untuk pemilihan umum, yang merupakan langkah penting dalam upaya Takaichi memperkuat kemampuan pemerintahannya.
Takaichi, yang menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada Oktober lalu, berjanji akan "segera mengundurkan diri" sebagai pemimpin Jepang jika koalisi tersebut gagal memperoleh mayoritas di majelis rendah. Pemilu ini merupakan kesempatan penting bagi Takaichi untuk menunjukkan kemampuan pemerintahannya dan memajukan kebijakan-kebijakannya.
Jepang mengadakan pemilihan umum pada Februari untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, sebuah langkah yang diambil oleh Takaichi yang menuai kritik karena hujan salju lebat di banyak wilayah menyulitkan kampanye. Pemilu sebelumnya pada Oktober 2024 terbukti menjadi momen penting karena LDP, di bawah pendahulu Takaichi, kehilangan kendali mayoritas di parlemen bersama mitra koalisinya saat itu, partai Komeito.
Blok penguasa tersebut berharap memperoleh mandat publik untuk memajukan kebijakan-kebijakannya, terutama dalam hal keamanan. Mereka juga berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan dan meningkatkan belanja terkait tengah. Namun, pemilu ini masih dihadapi rintangan dari partai oposisi yang menantang blok konservatif yang dipimpin LDP.
Aliansi Reformasi Sentris, sebuah partai oposisi utama yang baru, berharap koalisi partai tersebut menjadi pilihan alternatif bagi para pemilih yang prihatin dengan apa yang mereka anggap sebagai lanskap politik yang "cenderung kanan" di negara itu. Pemilu ini juga merupakan kesempatan pertama untuk mengukur penerimaan publik terhadap kemitraan yang dulunya tidak mungkin terjadi dan membantah kritik bahwa mereka bergabung hanya untuk kepentingan kampanye pemilu.
Sementara itu, pengamanan pendanaan alternatif dan penentuan waktu pelaksanaannya menjadi inti dari janji kampanye, terlepas dari kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang. Takaichi juga menargetkan meningkatkan kemampuan pertahanan dan meningkatkan belanja terkait tengah dalam usaha memperkuat kemampuan pemerintahannya.