Pemerintah Rogoh Rp60 Miliar untuk Ubah Sampah Jadi Listrik

Pemerintah kian giat menggelontorkan dana untuk mengubah sampah menjadi energi listrik, yaitu Rp60 miliar. Yang dimaksud itu adalah biaya kebersihan di Surabaya. Meski begitu, tidak diketahui berapa besar dana yang dimiliki pemerintah pusat dari APBN untuk proyek Waste-to-Energy (WtE). Karena itu, biaya proyek ini akan lebih banyak ditanggung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Saat ini pengeluaran dana untuk kebersihan kota juga harus menjadi prioritas. Sebab setiap tahunnya, pemerintah pusat menggelontorkan dana kepada daerah untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kota-kota besar dan destinasi wisata.

Tentu saja, seperti halnya pengelolaan sampah di Bali yang sudah bertahun-tahun ditunda karena perbedaan kepentingan antarpemerintah daerah. Padahal, kebersihan lingkungan Bali menjadi korban dari tidak adanya proyek pengelolaan sampah di Pulau Dewata.
 
Laku ngerasa biar-biar ada kemajuan kaya ini tapi sebenarnya gak jarang muncul pertanyaan seperti apa sih asal dana Rp60 miliar itu? Kenapa gak langsung munculin di luar dari APBN ya? Sepertinya ada kesalahpahaman yang terjadi disini, biar-biar kerenasainya gak berarti biaya juga tidak perlu diangkat. Dan apa aja hasilnya kalau dana Rp60 miliar itu digunakan untuk mengubah sampah menjadi energi listrik? Tunggu apa lagi biar-bari ada pembicaraan yang tak beresolusi? ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
Aku pikir gampang banget pemerintah kian giat menggelontorkan dana untuk proyek Waste-to-Energy. Tapi, apa yang aku lihat, masih banyak rahasia ๐Ÿค. Karena itu, aku ingin bertanya, kapan kita akan tahu pasti berapa besar dana yang dimiliki pemerintah pusat? ๐Ÿค‘ Dan siapa nanti yang akan menanggung beban biaya proyek ini? ๐Ÿ˜• Aku pikir pengeluaran dana untuk kebersihan kota harus menjadi prioritas, tapi ada perbedaan antara apa yang dibicarakan. Seperti halnya di Bali, aku rasa perlu ada proyek pengelolaan sampah yang lebih cepat dan efisien ๐Ÿ•’๏ธ. Aku harap pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih transparan ๐Ÿ˜Š.
 
Biayanya ngerasa susah banget! Rp60 miliar untuk Surabaya aja, bagaimana kalau kota-kota kecil? Mereka berpotensi menjadi penyebab masalah lingkungan tapi gak mendapatkan sinyal dari pemerintah. Aku pikir biaya ini lebih baik ditanggung oleh Daerah sendiri agar mereka bisa memperhatikan kebutuhan masing-masing warga. Jangan sampai kebersihan kota lagi mengecewakan kita semua! ๐Ÿ™„๐Ÿ’”
 
Aku pikir gampang banget untuk pemerintah mengelabui kita tentang biaya proyek Waste-to-Energy itu ๐Ÿ˜’. Rp60 miliar untuk Surabaya, tapi gimana dengan biaya sebenarnya yang dianggarkan dari APBN? Kalau memang benar-benar mau berubah sampah menjadi energi listrik, maka pemerintah harus jujur dengan rakyat tentang anggaran apa aja yang akan ditanggung. Dan kalau sudah ada, tentu saja biaya proyek ini tidak harus ditanggung oleh BPI atau Danantara, tapi pemerintah pusat sendiri. Kita butuh kejelasan lebih lanjut tentang ini ๐Ÿ˜.
 
Pemerintah gini kayaknya membeli energi listrik dari sampah ๐Ÿค”. Rp 60 miliar biaya nih untuk kebersihan Surabaya, tapi bagaimana kalau tahu seberapa besar anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat? Mungkin akan lebih banyak ditanggung oleh Danantara aja ๐Ÿ˜•. Yang penting adalah pengeluaran dana untuk kebersihan kota menjadi prioritas ya. Di Bali, sampah punya masalah sama-sama ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ. Tahun-tahun nanti lagi ditunda karena perbedaan antar pemerintah daerah, tapi kalau di Balikumutuh kita juga punya masalah sama sama ๐ŸŒด
 
Gak bisa dipungut, aja Rp60 miliar untuk biaya kebersihan Surabaya itu masih kalah dengan biaya pembangunan proyek WtE nih ๐Ÿค”. Bagaimana kalau proyek ini tidak perlu lagi? Kita bisa jalan-jalan santai sambil tumpuk sampah di daerahnya, kan ๐Ÿ˜‚. Tapi, serius aja, gak ada yang tahu berapa biaya dari APBN untuk WtE itu sih... Mungkin itu juga harus ditanggung oleh BPI dan Danantara aja ๐Ÿค‘. Yang jelas, kebersihan kota juga penting banget, tapi apa salahnya kalau dana lebih banyak digunakan buat proyek lain yang lebih seru ๐Ÿ˜‚?
 
Gue pikir kalau biaya Rp60 miliar itu terlalu sedikit banget nih untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Gue bayangkan kalau semua dana tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Bali, jadi sampah tidak lagi berantakan dan makin mudah dicerna oleh binatang-binatang kecil di sana ๐Ÿ˜Š. Tapi gue juga tahu kalau ini proyek yang nantinya akan diluncurkan bersamaan dengan dana APBN, artinya biaya itu akan dipbagi antara BPI Danantara dan pemerintah daerah, jadi makin berat tanggungan bagi masyarakat lokal. Gue kira gila juga kalau kita tidak fokus pada pengelolaan sampah terlebih dahulu, bukan hanya mengubahnya menjadi energi listrik aja ๐Ÿ’ก
 
Gue penasaran sama kebijakan ini, tapi gue rasa kota-kota besar seperti Surabaya harus punya prioritas lain, yaitu mengatasi lalu lintasnya yang parah! Sampah di Surabaya itu cuma sekedar gejala dari masalah lain. Maukah pemerintah pusat fokus sama solusi yang lebih serius? ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
Saya pikir kalau pemerintah harus fokus terlebih dahulu pada menghentikan pertumbuhan jumlah sampah kota, ya? Jika bisa mengurangi jumlah sampah, maka kita juga tidak perlu khawatir tentang energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah. Dan kalau udah mengurangi jumlah sampah, maka biaya proyek Waste-to-Energy akan jadi lebih murah. Saya pikir ini adalah prioritas utama, bukan memanggil dana Rp60 miliar tanpa tahu kebutuhan apa yang sebenarnya.
 
Gue rasa biaya Rp60 miliar untuk kebersihan Surabaya agak berkurang jika dibandingkan dengan biaya proyek Waste-to-Energy itu. Biar gak salah lagi, siapa tahu nanti kita sudah punya teknologi pengolahan sampah yang lebih maju dan bisa menghasilkan energi listrik itu dengan hemat. Gue juga penasaran apakah ada perbedaan dalam dana pengelolaan sampah antara Surabaya dan Bali? Pulau Dewata pasti membutuhkan biaya kebersihan yang lebih banyak karena wisatawan banyak banget yang datang disitu
 
Gue pikir ini gak beres banget! Pemerintah ngerasa capek menerima tekanan dari masyarakat tentang kebersihan kota, jadi mereka ganti- Replace dana dengan proyek Waste-to-Energy yang benar-benar nggak perlu. Dan siapa yang akan menanggung biaya itu? BPI Danantara, itu kan perusahaan swasta! Gue rasa ini bukan solusi yang baik. Masyarakat Surabaya udah capek dengan sampah, nanti apa jadinya? ๐Ÿค”๐Ÿšฎ
 
Makasih pemerintah sudah ngerapak-erap biaya kebersihan Surabaya, tapi kalau mau tahu, gini ya. Ada yang perlu diingat, dana Rp60 miliar itu hanyalah sebagian kecil dari dana APBN yang benar-benar dimiliki pemerintah pusat. Dan apa lagi, ada banyak daerah lain yang juga butuh kebersihan, tapi karena bisa nggak bercanda, biaya-nya jadi sorotan di Bali. Bali itu sudah terlalu lama diprioritaskan, tapi sekarang gini aja, kalau mau ngerawat kebersihan daerah lain, harus duluhin dulu.
 
Apa sih asal biaya Rp60 miliar itu? Pemkab Surabaya punya anggaran untuk kebersihan sendiri, gini sih bagaimana cara kerjanya? Pasti ada proses yang lebih panjang, seperti ini, pemkab harus menyiapkan dokumen-dokumen, kemudian lamaran dana... Sama-sama aja kalau biaya proyek ini lebih banyak ditanggung oleh BPI. Tapi siapa nggak tahu tentang kebutuhan kebersihan di kota-kota besar di Indonesia? Ada yang tahu sih apa besarnya biaya yang dimiliki pemerintah pusat dari APBN untuk proyek WtE? Belum ada jawabannya aja!
 
Kalau mau bikin sampah jadi energi listrik itu biayanya nggak murah-murahan kok ๐Ÿค‘. Rp60 miliar untuk kebersihan di Surabaya aja, tapi gini apa sih dana APBN? Kita tahu kalau BPI dan Danantara bakal bilang kiri-kanan aja, jadi biayanya sebenarnya masih banyak banget ๐Ÿคฏ. Yang penting, setiap tahunnya pemerintah pusat masih bikin dana untuk kebersihan, tapi nggak ada prioritas sih kok. Bali udah lama ditunda aja karena masalah kepentingan, padahal pulau Dewata itu harus dipertimbangkan juga ๐ŸŒด. Jadi, gini caranya bikin sampah jadi energi listrik yang baik?
 
Kalau nggak ada dana yang cukup, gak bisa buat kota menjadi lebih rapi ๐Ÿค”. Maksudnya, Rp 60 miliar untuk Surabaya saja kurang aja banget! ๐Ÿค‘. Sementara itu, kebersihan di Bali juga perlu perhatian. Sepertinya, pemerintah daerah dan pusat harus kerjasama. Jika APBN memberi biaya sebesar 50% untuk proyek WtE, sisa 50% bisa jadi diberikan kepada BPI Danantara. Kalau begitu, biaya proyek ini tidak terlalu berat untuk pemerintah daerah. ๐Ÿ“Š Saya pikir, perlu dibuat rencana yang lebih matang sebelum dijalankan.

Sampai saat ini, pengeluaran dana kebersihan kota masih di bawah kontrol. Jika bisa dijadikan prioritas dan diprioritaskan, pasti pemerintah dapat menjaga kebersihan lingkungan yang baik. Dulu di Bali, ada program pengelolaan sampah yang sudah diputuskan, tapi karena tidak adanya dukungan dari pemerintah pusat, maka proyek itu ditunda ๐Ÿšฎ. Saya berharap, keberadaan APBN dan BPI dapat membantu meningkatkan kualitas proyek pengelolaan sampah di daerah-daerah yang membutuhkannya ๐Ÿ’ช.

Rumusnya, jika kita tidak punya rencana yang baik, maka semua biaya akan berakar di root ๐ŸŒฑ.
 
kembali
Top