pixeltembok
New member
Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta yang terbilang tinggi tidak akan mengganggu program-program pemerintah yang langsung terkait dengan masyarakat kelas bawah, jaminan Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim.
Menurutnya, Bappeda (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sedang melakukan analisis untuk memastikan dana yang ada dapat digunakan secara optimal. "Belum, belum ada, belum ada," kata Chico saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025). Namun, dia menekankan bahwa pemerintah provinsi harus tetap mengingatkan agar tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat khususnya di tingkat bawah.
Pemotongan DBH Jakarta mencapai angka Rp 15 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurun dari Rp 95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun. Chico mengatakan bahwa Pemprov Jakarta akan mematuhi kebijakan pusat terkait hal tersebut dan berbagai upaya untuk mengatasinya.
"Kita harus jalankan, kita tetap optimis," kata Chico. "Jakarta ini banyak sekali ruang-ruang yang bisa diisi oleh swasta, ya kan? Creative financing, jadi pendanaan yang kreatif melalui kerjasama, investasi dan lain-lain."
Chico juga mengatakan bahwa Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memberikan arahan agar tidak memotong sedikitpun program-program seperti KJP (Kepala Jagung Perdeso) maupun KJMU (Kepala Jagung Miskin Usia). Menurutnya langkah itu dinilai tepat.
"Juga yang pasti, yang pasti Pak Gub mengingatkan jangan ada pemangkasan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat," kata Chico. "Misalnya KJMU, KJP, itu tetap enggak boleh dipangkas bahkan tetap ditambah kalau memang ada kebutuhannya."
Menurutnya, Bappeda (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sedang melakukan analisis untuk memastikan dana yang ada dapat digunakan secara optimal. "Belum, belum ada, belum ada," kata Chico saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025). Namun, dia menekankan bahwa pemerintah provinsi harus tetap mengingatkan agar tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat khususnya di tingkat bawah.
Pemotongan DBH Jakarta mencapai angka Rp 15 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurun dari Rp 95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun. Chico mengatakan bahwa Pemprov Jakarta akan mematuhi kebijakan pusat terkait hal tersebut dan berbagai upaya untuk mengatasinya.
"Kita harus jalankan, kita tetap optimis," kata Chico. "Jakarta ini banyak sekali ruang-ruang yang bisa diisi oleh swasta, ya kan? Creative financing, jadi pendanaan yang kreatif melalui kerjasama, investasi dan lain-lain."
Chico juga mengatakan bahwa Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memberikan arahan agar tidak memotong sedikitpun program-program seperti KJP (Kepala Jagung Perdeso) maupun KJMU (Kepala Jagung Miskin Usia). Menurutnya langkah itu dinilai tepat.
"Juga yang pasti, yang pasti Pak Gub mengingatkan jangan ada pemangkasan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat," kata Chico. "Misalnya KJMU, KJP, itu tetap enggak boleh dipangkas bahkan tetap ditambah kalau memang ada kebutuhannya."