Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam memperbaiki distribusi pupuk pertanian di Indonesia, terutama setelah kelangkaan ini menyebabkan ketidakpastian bagi petani. Secara resmi, pemerintah telah menurunkan jumlah tahap distribusi pupuk dari 145 menjadi hanya 3 tahap. Keputusan ini diharapkan dapat mengatasi masalah kelangkaan pupuk yang sering menjadi penyebab ketidakpastian bagi petani.
Menurut sumber, langkah tegas ini telah menimbulkan hasil yang positif, yaitu peningkatan akses pupuk untuk petani. Saat ini, tidak ada lagi keluhan dari para petani terkait kelangkaan pupuk, karena pemerintah telah mengeluarkan regulasi di sektor pangan yang mendukung pelacakan dan distribusi pupuk secara lebih efektif.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan telah dijalankan dengan gencar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi pupuk dan membantu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.
Menurut sumber, langkah tegas ini telah menimbulkan hasil yang positif, yaitu peningkatan akses pupuk untuk petani. Saat ini, tidak ada lagi keluhan dari para petani terkait kelangkaan pupuk, karena pemerintah telah mengeluarkan regulasi di sektor pangan yang mendukung pelacakan dan distribusi pupuk secara lebih efektif.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan telah dijalankan dengan gencar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi pupuk dan membantu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.