Pemerintah Optimalkan Instrumen Fiskal Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi target 8% hingga 2029, seperti yang ditetapkan Presiden Prabowo. Upaya ini dilakukan dengan cara pembukaan blokir atau efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga ataupun transfer ke daerah, insentif untuk kelas menengah, dan penguatan daya beli masyarakat.

Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kemenkeu Andriansyah mengatakan bahwa efisiensi dari sisi kami sudah dilakukan, terakhir-terakhir kami membuka blokir anggaran ke kementerian/lembaga atau daerah. Namun, untuk belanja tahun depan pihaknya masih berpegang pada APBN 2026 dan belum ada rencana mengubah atau usulan perubahan.

Adapun terkait insentif untuk kelas menengah, pemerintah melanjutkan insentif pada sektor perumahan (PPN DTP) untuk pembelian rumah senilai Rp2 miliar-Rp5 miliar pada 2026 dan program magang nasional. Program ini harap dijadikan salah satu pendorong penyerapan tenaga kerja dan daya beli.

Kemenkeu juga akan melanjutkan program injeksi likuiditas pada perbankan pelat merah sekitar Rp276 triliun untuk menggenjot daya beli. Injeksi ini diharapkan dapat meningkatkan demand kredit dan memperkuat supply.

Namun, kebijakan fiskal tidak bisa sendirian menopang pertumbuhan ekonomi. Perlu juga dorongan sektor riil, dunia usaha, dan masyarakat. Andriansyah mengatakan bahwa Kemenkeu hanya dapat menjadi katalisator dan membutuhkan dukungan dari sektor lainnya.

Kepada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyoroti perlambatan peredaran uang dan kredit di masyarakat. Ia juga mengakui bahwa pertumbuhan kredit lebih terkendala atau ada constraint pada sisi permintaan dan membutuhkan dorongan bukan hanya dari kebijakan fiskal, tapi juga kebijakan kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha.
 
Makasih dengerin kabar bahwa Kemenkeu sedang optimalkan instrumen fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi target 8% hingga 2029 📈. Aku pikir hal ini tepat, karena perlu kita terus upayakan agar pertumbuhan ekonomi tidak kembali menjadi sesuatu yang buruk. Tapi, aku juga khawatir kalau hanya dengan kebijakan fiskal saja belum cukup, perlu juga dorongan dari sektor riil dan masyarakat 🤔.

Aku pikir program injeksi likuiditas pada perbankan pelat merah itu punya potensi besar, tapi juga perlu diawasi agar tidak ada efeknya yang negatif, seperti peningkatan utang nasional 📊. Aku juga rasa kalau kita harus fokus meningkatkan daya beli masyarakat, bukan hanya dengan menambah insentif saja 🛍️.

Aku setuju dengan Josua Pardede, bahwa pertumbuhan kredit tergantung pada sisi permintaan, dan kita perlu meningkatkan aktivitas dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 💼. Aku harap Kemenkeu dan lembaga lain dapat bekerja sama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 📈.
 
Aku pikir kalau pemerintah sudah berusaha gede-gede membuat instrumen fiskal yang lebih baik, tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Seperti apa sih tujuan dari program injeksi likuiditas jika gak ada efek nyata? Dan bagaimana caranya nih masyarakat bisa menikmati insentif- insentif tersebut kalau gak ada akses ke uang?

Aku rasa perlu ada peningkatan transparansi dan antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Kalau kita tidak bisa saling mengerti, tentu saja akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Aku juga pikir penting banget memperkuat daya beli masyarakat, tapi apa sih jadi daya beli kalau kita gak punya uang untuk dimulai? 🤔💸
 
Makasih giliran Kemenkeu lagi ngoptimalkan instrumen fiskal mereka. Nah, kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, saya rasa bukan cuma Kemenkeu aja yang perlu berubah. Pertumbuhan ekonomi target 8% hingga 2029 itu kan kayak ganti rugi? Apakah kita benar-benar yakin bahwa kebijakan fiskal saja bisa membuat kita capai target tersebut? Saya pikir kita butuh kebijakan lebih komprehensif, yang melibatkan sektor riil dan dunia usaha. Nah, mungkin kita perlu bercandain dengan Kemenkeu dan meminta mereka untuk lebih fokus pada aspek lainnya.
 
Makasih ya info nih... Formatnya kayak gila bro 🤯 Kemenkeu terus optimalkan instrumen fiskal, tapi apa yang diharapkan? Masih kalah sama kebijakan kementerian/lembaga lain, kan? 😐

Dan apa itu program magang nasional, sih? Tampak agak tidak efektif, bro 🤔. Cuma bikin masyarakat lebih bersantai aja, bukan semat-matian ekonomi.

Kepada saya, Kemenkeu harus fokus sama-sama buat meningkatkan daya beli masyarakat, giliran giliran. Tidak perlu terus bikin program-program yang hanya bikin orang lebih bersantai 🤷‍♂️.

Dan pertanyaannya, apa sih konsep "katalisator" itu? 🤔 Siapa yang diharapkan untuk bikin efeknya jadi nyata? Kemenkeu kayak gila bikin program-program, tapi orang lain yang harus bikin efeknya menjadi nyata? 😒
 
Gue pikir kalau gue harus memberi pendapat tentang ini, aku rasanya biar jalan menyerap blokir anggaran belanja kemenkeu karena mau membuka kancah bisnis di Indonesia yang sebenarnya ada banyak potensi tapi masih di luar fokus. Gue rasa kalau kita harus memperkuat aktivitas usaha yang ada, gak usah hanya bantu-antu aja orang kelas menengah atau bukan?
 
Eh bisa banget, pertumbuhan ekonomi ini masih tergantung pada pihak swasta aja 🤑. Kemenkeu saja udah buka semua instrumen fiskal, tapi kalau tidak ada dorongan dari swasta, apa lagi? 😐
 
apa sih yang bikin ngerasa biaya bulanan kita masih tinggi banget? aku pikir harus ada cara agar pengeluaran kita bisa lebih fleksibel, nggak cuma pemerintah yang mengatur aja, tapi juga perusahaan-perusahaan dan bank. kalau tidak, kita akan terjebak dalam cicarik biaya yang tak berubah. apa sih solusinya?
 
aku pikir pemerintah gak bisa nggak salah lagi nih... apa ada yang diubah aja dari tahun sebelumnya? kembali lagi buat kelas menengah dan perbankan, tapi apa kebijakan fiskal gak cukup? aku rasa kita butuh dorongan sektor riil ya, bukan hanya saja kebijakan fiskal aja... contohnya seperti program investasi atau promosi bisnis... 🤔💡
 
kembali
Top