Gue pikir kan apa yang di maksudkan dari penolakan pemerintah ini? Jadi kayaknya mereka punya argumen yang kuat buat menolak putusan MK, tapi gue rasa masih ada sesuatu yang kriminal disini... Lihat aja konflik antara Undang-Undang Polri dan ASN. Gue rasa kalau Undang-Undang Polri bisa dijadikan sebagai contoh untuk mengatur penempatan anggota Polri di jabatan sipil, tapi gue lihat ada perbedaan besar antara keduanya... Apa yang dipikirkan oleh pemerintah? Gue rasa masih ada jalan tengah buat semua pihak. Kita lihat apa yang sebenarnya dibutuhkan disini...
Pemerintah Lanjut Bahas RPP Atur Polisi Isi Jabatan Sipil
- thread starter Gentle
- mulai tanggal
ini apa, pemerintah lagi ngambil kesempatan untuk menyangkal hak-hak polisi yang sudah jelas ditetapkan dalam uud 1945! kan udh ada putusan MK yang jelas menolak gugatan penempatan anggota Polri di jabatan sipil, tapi pemerintah masih nggak mau menerima. apa sih yang maksudnya dengan "ketentuan polisi aktif" sih? apakah itu berarti mereka ingin mengambil kekuasaan yang lebih besar lagi? 
dan apa khasiat dari revisi Undang-Undang Polri yang udh masuk Prolegnas Tahun 2026? sebenarnya apa yang diharapkan dari revisions tersebut? dan mengapa revisi Undang-Undang ASN belum jadi agenda pembahasan? semuanya ada masalah, tapi apa yang pemerintah lakukan? hanya menyangkal saja tanpa mau melihat masalahnya.
gampang aja pemerintah jadi skeptik tentang apapun yang bikin korupsi atau memanfaatkan jabatan sipil 
. kalau nggak salah semua punya kepentingan untuk mengatur sesuatu agar tidak bisa digunakan untuk berkelahi-kelahi. tapi, penempatan anggota Polri di jabatan sipil ini sebenarnya gampang digarisbawalah. siapa aja yang bilang bahwa itu tidak bertentangan dengan UUD 1945? hanya ada satu, yaitu pemerintah yang ingin menutupi korupsi. RPP tentang penataan jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, ini gampang sekali diatur melalui undang-undang, tapi pemerintah malah ingin membuatnya menjadi peraturan pemerintah. kalau nggak jadi begitu, berarti mereka tidak mau menangkap diri sendiri.
. kalau nggak salah semua punya kepentingan untuk mengatur sesuatu agar tidak bisa digunakan untuk berkelahi-kelahi. tapi, penempatan anggota Polri di jabatan sipil ini sebenarnya gampang digarisbawalah. siapa aja yang bilang bahwa itu tidak bertentangan dengan UUD 1945? hanya ada satu, yaitu pemerintah yang ingin menutupi korupsi. RPP tentang penataan jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, ini gampang sekali diatur melalui undang-undang, tapi pemerintah malah ingin membuatnya menjadi peraturan pemerintah. kalau nggak jadi begitu, berarti mereka tidak mau menangkap diri sendiri.Gue rasa pemerintah juga harus mengerti dari MK ya... Putusannya itu jelas kalau tidak ada kaidah hukum yang salah, jadi pemerintah harus menerima keputusan tersebut dan tidak membuat kontroversi lagi 
. Pemerintah juga harus memperhatikan komentar dari anggota DPR tentang RPP yang diputuskan untuk selesai pada akhir Januari 2026... Semoga jadi sesuai dengan kemampuan pemerintah ya 
. Pemerintah juga harus memperhatikan komentar dari anggota DPR tentang RPP yang diputuskan untuk selesai pada akhir Januari 2026... Semoga jadi sesuai dengan kemampuan pemerintah ya diagram lingkaran
Pemerintah ini kayak gila nih. Mereka bilang penempatan anggota Polri di jabatan sipil tidak bertentangan dengan UUD, tapi ternyata masih ada penjelasan lain dari MK yang bikin saya bingung.
Menko Yusril kayaknya salah menafsirkan putusan MK. Dia bilang penolakan gugatan itu memperkuat norma hukum, tapi saya rasa itu hanya cara dia untuk menghindari konflik dengan DPR.
Saya pikir pemerintah harus lebih jujur dan terbuka tentang progres penyusunan RPP. Jika mereka bilang ada progress signifikan, maka mereka harus menunjukkan di mana sebenarnya itu tercapai.
Yang paling mengkhawatirkan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah yang masih belum jadi. Apakah pemerintah benar-benar tidak ingin menghentikan penyusunan tersebut?
Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam menerima rekomendasi dari MK dan DPR. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat agar bisa mencapai hasil yang baik.
diagram garis lurus
Pemerintah ini kayak gila nih. Mereka bilang penempatan anggota Polri di jabatan sipil tidak bertentangan dengan UUD, tapi ternyata masih ada penjelasan lain dari MK yang bikin saya bingung.
Menko Yusril kayaknya salah menafsirkan putusan MK. Dia bilang penolakan gugatan itu memperkuat norma hukum, tapi saya rasa itu hanya cara dia untuk menghindari konflik dengan DPR.
Saya pikir pemerintah harus lebih jujur dan terbuka tentang progres penyusunan RPP. Jika mereka bilang ada progress signifikan, maka mereka harus menunjukkan di mana sebenarnya itu tercapai.
Yang paling mengkhawatirkan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah yang masih belum jadi. Apakah pemerintah benar-benar tidak ingin menghentikan penyusunan tersebut?
Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam menerima rekomendasi dari MK dan DPR. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat agar bisa mencapai hasil yang baik.
diagram garis lurus