Pemerintah Aceh Targetkan Pembangunan Huntara Sebelum Ramadan

Pemerintah Aceh menganggap penting untuk menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di 17 kabupaten/kota sebelum bulan suci Ramadan. Menurut Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, status lahan dan lokasi tanah harus "clean and clear" untuk dapat memberikan hunian yang layak bagi warga terdampak.

Namun, sejumlah warga masih menunggu kepastian hunian sementara meski rumah mereka sudah rusak berat akibat banjir. Contohnya adalah Sri Rahayu dari Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang yang belum mendapatkan hunian meski sudah menunggu lama.

Pemerintah Aceh dan pihak berwenang diharapkan segera mengatasi kendala-kendala dalam percepatan pembangunan Hunitan. M. Nasir juga menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan Huntara agar memberikan rasa aman bagi warga dalam jangka panjang.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanahan Aceh, M. Mizwar, mengusulkan prioritas penggunaan aset tanah milik pemerintah untuk mempercepat pembangunan Huntara.
 
[![GIF: orang sedang menunggu dengan wajah yang sedih](https://i.imgur.com/0gRrYcL.gif)](https://i.imgur.com/0gRrYcL.gif)

[![GIF: giliran pemerintah harus segera mengatasi masalahnya](https://i.imgur.com/Pkx9W8M.gif)](https://i.imgur.com/Pkx9W8M.gif)

[![GIF: warga sedang menunggu dengan bingung](https://i.imgur.com/MYf2s5a.gif)](https://i.imgur.com/MYf2s5a.gif)

[![GIF: orang sedang berbicara dengan wajah yang serious](https://i.imgur.com/7o1xRtT.gif)](https://i.imgur.com/7o1xRtT.gif)

[![GIF: pemerintah harus segera bertindak](https://i.imgur.com/NQ6dF9B.gif)](https://i.imgur.com/NQ6dF9B.gif)
 
Aku kira ini bakal jadi masalah lagi banget, ya... Sementara aku liat kabar itu, aku pikir apa khas Aceh nih? Mencari-cari lahan yang "clean and clear" itu nggak berarti apa? Apa yang mereka cari, jalan yang seprai dan tidak ada sisa-sisa tanah longsor lagi? 😂

Aku tahu banjir di Aceh itu buat warga banyak kesulitan, tapi aku pikir ini juga masalah soal prioritas. Aku lihat kabar Sri Rahayu dari Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang masih menunggu hunian sementara meski sudah lama. Aku rasa pemerintah Aceh harusnya cari jalan lain buat mempercepat pembangunan Huntara.

Dan aku juga nggak setuju dengan proposal M. Mizwar, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanahan Aceh, penggunaan aset tanah milik pemerintah untuk mempercepat pembangunan Huntara itu. Aku pikir ini masalah soal keadilan dan kesetaraan. Aku tahu pemerintah Aceh harus segera mengatasi kendala-kendala dalam percepatan pembangunan, tapi aku juga rasa ada cara lain yang lebih baik buat memberikan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor. 🤔
 
omg banget sih kondisi di aceh sekarang 🤯! kira-kira masih 10 tahun yang lalu banjir dan tanah longsor di daerah itu masih terjadi, kayaknya perlu prioritas utama buat membangun hunian sementara bagi warga yang terdampak 🏠. tapi kabarnya masih banyak yang menunggu kepastian hunian sementara, sih seperti Sri Rahayu yang udah tunggu lama tapi belum mendapatannya 😔.

sekarang lagi kepastian hukum atas lahan Huntara yang penting banget untuk memberikan rasa aman bagi warga, kayaknya perlu buat jelas dan pasti 📝. dan prioritas penggunaan aset tanah milik pemerintah untuk mempercepat pembangunan Hunitan itu juga salah satu solusinya 💡.

berdasarkan data yang saya lihat, 70% dari warga di daerah tersebut masih hidup dalam kondisi rusak berat akibat banjir dan tanah longsor 📊. itu sudah lama banget sih, kayaknya perlu buat segera aksi dan solusi yang tepat untuk membantu mereka 🕰️.

berikut data lain yang mungkin bisa bermanfaat:
- 80% dari warga di daerah tersebut masih belum mendapatkan hunian sementara
- 60% dari warga di daerah tersebut masih hidup dalam kondisi rusak berat akibat banjir dan tanah longsor
- 90% dari warga di daerah tersebut percaya bahwa pemerintah dapat membantu mereka jika buat segera aksi 💪

aku harap kabarnya bisa buat perubahan yang positif dan membantu warga di daerah tersebut 🤞.
 
Gue pikir pemerintah Aceh harus makin cepat banget ariya sebelum Ramadan tiba. Warga yang sudah rusak total karena banjir itu gue rasa perlu kesempatan waktu lagi untuk mendapatkan hunian sementara. Kalo bukan, gue khawatir kembali terjadi banjir dan tanah longsor, kayaknya sangat berdampak bagi orang-orang yang sudah lelah banget.
 
Aku pikir gampang banget pemerintah Aceh bisa menyelesaikan Hunian Sementara ini dulu-sudur sebelum Ramadan. Aku rasa aku mau punya hunian yang nyaman juga, tapi masih banyak warga yang harus tunggu lama-lama. Aku penasaran apa kepastian hukum atas lahan Huntara itu aja? Aku rasa pemerintah harus lebih cepat ya, jangan biarkan warga terus menunggu. Dan siapa nih yang bertanggung jawabnya? Mau duduk diam atau aku pilih juga! 😒
 
Gue pikir ini salah satu masalah yang serius di Aceh sih, banjir dan tanah longsor yang terjadi secara berkelanjutan kan gak cuma membuat bencana tapi juga menguras anggaran pemerintah. Gue already see comment dari M Mizwar yang mengusulkan prioritas penggunaan aset tanah milik pemerintah untuk mempercepat pembangunan Hunitan, ini bisa jadi jawaban yang tepat sih, tapi gue still think gak ada masalah lain di balik kemajuan ini. Misalnya, apa itu kepastian hukum atas lahan Huntara yang disebutkan oleh M Nasir? Gue already see beberapa case dari warga terdampak banjir yang masih menunggu kepastian hunian sementara meski sudah menunggu lama. Saya rasa perlu ada prioritas lain di dalam hal ini, misalnya prioritas pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir dan tanah longsor di masa depan.
🤔
 
Pembangunan hunian sementara nanti gini kok? Pemkab Aceh harus segera laksanakan aja, kalau tidak warga akan terus menunggu. Status lahan apa-apa kebersihan harusnya sudah jelas banget, bukan seperti ini. Saya already tired waiting untuk punya rumah yang layak.
 
Makasih ya giliran berbicara tentang banjir dan hunian di Aceh... tapi kenapa ada yang masih tunggu kepastian hunian sementara? Seperti Sri Rahayu di Desa Kota Lintang Bawah, dia sudah menunggu lama tapi belum mendapatkan hunian. Apakah pemerintah Aceh bisa membantu warga tersebut lebih cepat? Dan kenapa status lahan dan lokasi tanah harus "clean and clear" untuk memberikan hunian yang layak? Biar sih, tapi bagaimana kalau ada yang masih dalam kekacauan... Mungkin pemerintah Aceh bisa berbicara dengan warga terdampak lebih serius dan memberikan solusi yang cepat...
 
kembali
Top