"Rakyat MBR Harus Dijadikan Prioritas Pemda"
Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan kualitas layanan untuk rakyat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kepala daerah yang menekankan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, harus juga meningkatkan penerbitan PBG tersebut.
Tito mengatakan bahwa PBG adalah simbol kepedulian kepala daerah terhadap rakyat. Namun, jika kepala daerah menekankan penerbitan PBG tetapi tidak meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat, maka itu berarti bahwa mereka tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat.
Pemda harus mensosialisasi program pembangunan rumah bagi MBR dan tidak hanya meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) saja. Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR, namun meminta daerah yang angka penerbitannya masih rendah untuk segera meningkatkan jumlah tersebut.
Program Pembangunan Tiga Juta Rumah adalah contoh kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat. Menurut Tito, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah tetapi juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
Tito juga mengharapkan pemda untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan. Ia juga menyebut bahwa program ini tidak hanya dibangun oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat sendiri.
Pemda di Sumatera Utara telah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat MBR. Namun, ada daerah lain yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR. Tito meminta kepala daerah di wilayah tersebut segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat.
Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan kualitas layanan untuk rakyat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kepala daerah yang menekankan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, harus juga meningkatkan penerbitan PBG tersebut.
Tito mengatakan bahwa PBG adalah simbol kepedulian kepala daerah terhadap rakyat. Namun, jika kepala daerah menekankan penerbitan PBG tetapi tidak meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat, maka itu berarti bahwa mereka tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat.
Pemda harus mensosialisasi program pembangunan rumah bagi MBR dan tidak hanya meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) saja. Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR, namun meminta daerah yang angka penerbitannya masih rendah untuk segera meningkatkan jumlah tersebut.
Program Pembangunan Tiga Juta Rumah adalah contoh kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat. Menurut Tito, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah tetapi juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
Tito juga mengharapkan pemda untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan. Ia juga menyebut bahwa program ini tidak hanya dibangun oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat sendiri.
Pemda di Sumatera Utara telah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat MBR. Namun, ada daerah lain yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR. Tito meminta kepala daerah di wilayah tersebut segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat.