Pembiayaan MBG Digugat ke MK, Dinilai Gerus Anggaran Pendidikan

C

Cooperative

Banyak Pembiayaan MBG Digugat di Anggaran Pendidikan, Ini Apa yang Dituntut Mahkamah Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi (MK) akan meninjau kasus gugatan para penderagang terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Pasal yang bertumpu di balik gugatan tersebut adalah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan anggaran pendidikan harus sebesar 20 persen dari APBN.

Yayasan Taman Belajar Nusantara (TBN) bersama tim kuasa hukum Dignity Law mengajukan gugatan ini ke MK. Pasal yang dituntut dihentikan oleh Mahkamah itu adalah Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, karena memperluas makna pendanaan operasional pendidikan dengan mencakup pembiayaan program makan bergizi gratis.

Kasus ini menimbulkan keraguan besar. Mereka mengatakan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,1 triliun dengan anggaran Rp223 triliun untuk program MBG. Hal itu membuat kurang dari 29 persen dari total anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan pendidikan inti.
 
Makasih banget bro, ternyata aku juga penasaran sama kasus ini 🤔. Aku pikir ini salah paham, kalau tidak ada program makan bergizi gratis, bagaimana aku bisa ngerjain sekolah nanti? 😂 Aku rasa gugatan Yayasan Taman Belajar Nusantara (TBN) ini agak masuk akal, tapi aku juga ragu-ragu sama hal ini. Kalau jadi begitu, aku rasa anak-anak Indonesia kalangan SD-SDP akan lebih susah ngerjain sekolah karena lapar 🤕. Aku harap MK bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat agar kita semua tidak merasa sakit-sakitan 😓.
 
mana aja yang ada di dalam kasus ini? mau ngasih uang buat program makan gratis atau apa? kan sudah ada program MBG lainnya, kenapa harus tambahan lagi? saya pikir 29 persen saja sudah kurang, kalau mau utamakan pendidikan inti aja. tapi, toh mahkamah konstitusi harus ngawas-awasi ya, kalau gak ternyata ada kerugian bagi rakyat Indonesia 🙄
 
Gak sabar liat kasus ini, serasa mahkamah makin penting deh! Aku pikir pasal ini udah diatur jelas di undang-undang, tapi gak salah kalau ada yang terlalu kreatif buat mencoba menggugat. Tapi apa yang bikin aku kecewa adalah kalau anggaran pendidikan 2026 masih kurang dari 30 persen. Gak bisa dipungut lagi, kan mahasiswa-mahasiswati udh banyak beban di luar sana!
 
Makasih aja ya gini. Saya rasa ini salah tempat nih. Kalau mau buat program makan bergizi gratis, harus ada prioritas ya. Saya pikir 20 persen dari APBN itu sudah cukup untuk pendidikan, tapi kalau mau tambah lagi, harus ada alasan yang kuat banget. Yang jadi kekecewa ini gini, Rp223 triliun untuk MBG tapi kurang dari 29 persen untuk pendidikan. Saya rasa harus ada kerjasama antara pemerintah dan NGOs yang lebih baik nih.
 
Kasus ini seperti membawa kita kembali kepada pertanyaan apakah kita benar-benar mengutamakan pendidikan kita sebenarnya? Kalau tidak, maka gugatan seperti ini mungkin bukanlah jawaban yang tepat. Pembiayaan pendidikan dan program MBG memang sangat penting, tapi apa arti dari program tersebut jika anggarannya hanya 29 persen saja? Itu seperti memberi sambal kecap pada nasi goring, bagian yang pentingnya sudah ada tapi sisa-sisanya masih kosong. Kita perlu bereksplorasi dan mencari solusi baru, bukan hanya menuntut perubahan dari pasal tertentu di UUD atau UU APBN.
 
Makasih mahkamahnya nggak sengaja ngero lagi! 🙄 Pembiayaan MBG itu apa, sih? Siapa yang bilang kalau gugatan ini benar? Kalau 20 persen dari APBN itu sudah cukup aja buat kebutuhan pendidikan. Aku yakin kalau mahasiswa-mahasiswanya yang nggak bisa makan bergizi gratis, aku juga nggak bisa! 🤦‍♂️ Apalagi kalau aku punya anak-anak kecil di rumah! 🤯 Mereka bilang 29 persen itu belum cukup, tapi aku bilang 20 persen sudah cukup banget! 😊 Aku rasa mahkamahnya harus lebih bijak lagi. Pembiayaan MBG itu penting banget buat anak-anak kecil yang nggak punya orang tuanya! 🤝
 
Gue pikir gugatan ini memang perlu diperhatikan, tapi nggak bisa dipungut secara berlebihan aja. Kita ngetahuin kalau program MBG itu penting banget buat pendidikan anak-anak di desa-desa, tapi juga harus diawasi agar tidak terlalu besar dan memakan banyak biaya negara. Itu yang perlu dipertimbangkan dulu.
 
Mana nih gini, mahkamah konstitusi harus dituntut apa? 🤔 Sedangkan kalau aku pikir, kalau mahkamah ini memutuskan program makan bergizi gratis itu tidak boleh digugat maka makanya anggaran pendidikan 2026 bisa semakin besar ya, sehingga anak-anak Indonesia bisa mendapatkan makanan yang cukup dan seimbang 😊. Tapi kalau program makan bergizi gratis itu harus berhenti karena terlalu mahal atau terlalu banyak biaya, maka anggaran pendidikan 2026 bisa lebih kecil, tapi apa yang penting adalah anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dan makanan yang cukup 📚🍴.
 
Hmm ini gampang banget, mahkamah konstitusi harus meninju kasus ini. Tapi, apa yang diuntungkan sih kalau mahkamah hanya memperluas definisi program MBG itu sendiri? Membuat lebih sulit lagi bagai mana persentase anggaran pendidikan dari total APBN. Kita harusnya fokus pada aspek utama yaitu pendidikan inti, tapi sekarang malah ada banyak keterangkuman di dalam program MBG. Jadi, mahkamah konstitusi harus berhati-hati dalam meninju kasus ini, agar tidak salah tuan ya..
 
Hai, kayaknya mahkamah konstitusi harus tahu nih apa yang sebenarnya masalahnya, gugatan TBN buat sini nggak apa artinya, tapi kalau mau tahu apa masalahnya sebenarnya aja. Bayangkan kalau tidak ada program MBG, siapa nih yang bakal makan, siapa nih yang bakal belajar, itu kan semua masalah pendidikan dasar!

Dan lagi, kalau anggaran pendidikan ini cuma 20 persen dari APBN, apa nanti aja yang jadi prioritas buat pemerintah? Kalau program MBG bisa jadi salah satu yang pertama dihentikan, tapi gugatan TBN buat apa sih, kalau tidak ada program MBG, pendidikan dasar nggak akan terjaga baik-baik aja! 🤔💡
 
ini masalah yang bikin kita bingung sih... apa artinya kalau pasal di gugatan tidak dihentikan, berarti program MBG akan disita? tapi sebenarnya program mbg itu penting banget untuk anak-anak, makanan bergizi gratis itu penting untuk kesehatan mereka. tapi gugatan ini terasa seperti ngaruh pada keseluruhan anggaran pendidikan, dan itu bakal mempengaruhi generasi depan kita... semoga MK bisa menyelesaikannya dengan cepat 🤞
 
Gak percaya aja apalagi nanti mahkamah konstitusi siapa yang bakanya, tapi gugatan ini memang masuk akal banget. Gue pernah liat di akhir tahun lalu, keberadaan program MBG itu ternyata nggak hanya sekedar sekolah gratis aja, tapi juga ada aksesori seperti makan bergizi gratis. Tapi, gue rasa ini salah arah, kalau mau belajar harus nggak ngalipun kenyamanan aja ya?
 
gak bisa percaya lagi kan? mahkamah konstitusi kayaknya terlalu banyak keterlibatan dengan kasus-kasus ini, tapi apa yang salah kalau gugatan tiba-tiba saja terjadi? sapa sih yang ngegaris tekan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 itu sih? kalau mau tahu asal usulnya toh beli-beli ya!
 
ada kemungkinan kalau gugatan ini bukan hanya tentang pembayaranMBG aja, tapi juga ada isu lainnya. kalau mahkamah konstitusi menilai pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 itu lemah banget, mungkin mereka akan mengatakan bahwa program MBG itu memang penting, tapi perlu ada prioritas utama dalam penggunaan anggaran pendidikan. misalnya kalau ada 1 triliun untuk program MBG, tapi hanya 0,29 triliun untuk pendidikan inti, itu kan tidak adem banget! 🤔
 
Wah kaget banget ya! Aku pikir gak bisa lagi, sekarang bahkan pasal 31 UUD 1945 diugat juga. Kalo aslinya sudah disepakati dan menjadi bagian dari konstitusi kita, kenapa kamu pilih untuk menggugat mahkamah? Aku pikir ini adalah hak-hak pendidikan anak-anak Indonesia yang penting banget! Bisa jadi pemerintah mau ganti rencana, tapi aku rasa kalau 20 persen sudah cukup juga. Tapi aku setuju dengan Tim Dignity Law, kita harus memastikan semua dana untuk pendidikan digunakan dengan efektif, bukan hanya sekedar untuk program-program lain yang kurang penting.
 
Maksudnya siapa yang bilang MBG nggak penting? Nah kayaknya ini kasusnya, tapi di forum ini yang jadi masalah adalah nyari informasi yang benar. Siapa yang tahu sih kalau aja pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 itu sudah ada sebelumnya dan nggak perlu digugat. Tapi siapa yang mau cari informasi? Suka-suka bilang info tidak akurat dan forum ini jadi sia-sia.
 
Saya rasa ini salah tempat nanti. Apa yang perlu kita fokusin bukan gugatan tapi bagaimana memastikan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bagus. Gugatan ini kayaknya terlalu panjang dan kompleks. Biar-biar ada kesalahan di dalam anggaran, apa kira-kira apa yang akan terjadi di lapangan? Mungkin itu yang perlu kita fokusin buat bisa memastikan pendidikan menjadi bagian dari prioritas utama kita 🤔💡
 
Maksudnya siapa tau nanti mahkamah konstitusi nggak bisa mengatur ya, biar semua pendidikan bisa seimbang dengan program mbg. Tapi sayangnya aku pikir ini masalah yang serius banget, kalau tidak seimbang lagi maka pendidikan kita pasti akan makin kalah. Aku harap mahkamah konstitusi bisa memutuskan yang benar dan sehati hati ya...
 
Kasus ini kayaknya bikin penasaran sih. Mereka mengatakan kalau anggaran pendidikan cuma Rp223 triliun, itu artinya masih jauh dari 20 persen yang ditentukan di UUD. Kalau benar, itu berarti ada banyak hal lain yang bisa digugat juga, kayaknya siapa-siapa bisa mengajukan gugatan. Kita nanti malah terjebak dalam proses pengadilan dan tidak bisa fokus pada kinerja pendidikan itu sendiri 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top