ini gampang banget sekali. pemerintah lagi-lagi membuat persyaratan yang lebih ketat dan kriptik. apa artinya kalau desa tidak bisa panjatkan dana desa karena belum punya Kopdes Merah Putih? itu bayak berisiko buat desa kecil, makanya mereka harus berhati-hati dan lihat persyaratan ini apakah benar-benar perlu. tapi salah satu yang beda adalah menkeu yang bilang ada dana desa yang harus dibawa untuk bayar cicilan Kopdes Merah Putih... itu jelas gak transparan!
Pembentukan Kopdes Merah Putih Jadi Syarat Pencairan Dana Desa
- thread starter Aero Pokem
- mulai tanggal
Eh, ini apa? Pemerintah gini, membuat persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan pencairan Dana Desa... tapi aku pikir ada sesuatu yang tidak beres disini. Jika desa belum memiliki Kopdes Merah Putih, maka dana desa tidak bisa dipanjang... tapi apa kalau ada kesalahan informasi atau ada orang yang ingin membeli Kopdes Merah Putih sebagai investasi? Aku pikir ini seperti manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan uang. Dan Menkeu yang bilang sebagian dana desa dibawa untuk bayar cicilan Kopdes Merah Putih... aku curiga kalau ada sesuatu yang tidak jelas disini. Aku akan menunggu informasi lebih lanjut tentang ini... 
Hehe, siapa sangka desa di Indonesia harus beli aset Kopdes Merah Putih? Nah gini ya, kalau kamu ingin mendapatkan Dana Desa, harusnya kamu memiliki rekening bank yang baik aja, tapi tidak apa-apa kalau kamu mau membayar cicilan untuk aset ini. Menkeu memang keren dengan ide ini, tapi sebenarnya kayaknya lebih fokus pada meningkatkan infrastruktur desa dan membantu pendidikan, bukan hanya membeli aset. 
Aku pikir ini sangat tidak masuk akal, kan? Mereka harus lebih serius dalam mengatur dana desa, jangan membuat orang kewalahan dengan pembayaran cicilan yang terus-menerus. Dan apa dengan sih aset Kopdes Merah Putih itu? Bagaimana kalau desa tidak bisa memenuhi syaratnya dan ingin menggunakan Dana Desa untuk hal lain?
Aku pikir ini sangat tidak masuk akal, kan? Mereka harus lebih serius dalam mengatur dana desa, jangan membuat orang kewalahan dengan pembayaran cicilan yang terus-menerus. Dan apa dengan sih aset Kopdes Merah Putih itu? Bagaimana kalau desa tidak bisa memenuhi syaratnya dan ingin menggunakan Dana Desa untuk hal lain?
Wah, pemerintah ini apa aja kabarnya? Membuat persyaratan yang lebih ketat lagi untuk mendapatkan pencairan Dana Desa... nggak ada logika sih! Seharusnya mereka mau mempermudah prosesnya buat desa-smada, tapi malah membuat semuanya sulit dan bikin desa kurang mampu. Dan apa dengan dana yang mereka bawa untuk bayar cicilan Kopdes Merah Putih? Ternyata ada di dalam Dana Desa sendiri! Maksudnya siapa nanti harus membayar gaji Menkeu ya?