Pembebasan PPN Tak Berefek ke Penjualan Apartemen, Ini Sebabnya

K

kabarkacau

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diberlakukan untuk sektor properti dianggap belum memberikan dampak yang kuat terhadap penjualan apartemen. Menurut Colliers Indonesia, hal ini disebabkan oleh pola penerapan kebijakan yang hanya diperpanjang setiap tahun, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengembang.

Kepala Departemen Riset Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa perbedaan antara sektor rumah tapak dan apartemen atau hunian vertikal adalah sifat kebijakan yang tidak permanen. "Yang jadi kendala adalah PPN DTP ini selalu dikeluarkan setiap tahun. Jadi setiap tahun dia diperpanjang sampai periode tertentu, nanti habis itu diperpanjang lagi. Jadi dia bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian," ujar Ferry dalam media briefing daring.

Kebijakan PPN DTP ini biasanya memberikan keringanan 100 persen di semester pertama dan 50 persen di semester kedua dalam setahun, sebelum akhirnya berpotensi diperpanjang lagi di tahun berikutnya. Namun, hal ini menjadi masalah karena PPN DTP hanya berlaku untuk unit ready stock atau yang sudah siap serah terima.

"Bangun apartemen itu dari konstruksi sampai dia jadi misalnya, butuh 2-3 tahun untuk bangun sampai dia bisa ready atau siap untuk serah terima. Sementara PPN DTP-nya cuma berlaku setahun. Dan tahun berikutnya tidak ada kepastian apakah dia akan diperpanjang atau nggak," papar Ferry.

Kondisi ini membuat pengembang enggan memproduksi banyak stok apartemen siap jual. Mereka khawatir, jika aturan tidak diperpanjang, mereka tidak dapat mengejar manfaat dari insentif pajak tersebut. "Orang khawatir, kalau bikin banyak-banyak nanti abis itu peraturannya nggak berlaku lagi. Terus nggak bisa ngejar keuntungan dari PPN DTP," tambahnya.

Padahal, nilai insentif ini sangat signifikan bagi pembeli, yakni sekitar 10-11 persen dari harga jual. Untuk apartemen senilai Rp1 miliar, potongan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta.
 
Pajak ini nggak berarti apa-apa kalau tidak ada ketentuan yang pasti. Saya bayangin kalau saya ingin membeli apartemen, tapi karena kebijakan ini hanya diperpanjang setiap tahun, saya khawatir sih kalau kebijakan ini gak akan berlaku lagi. Saya pikir pemerintah harus membuat aturan yang lebih tegas, seperti membuat durasi PPN DTP yang pasti, sehingga pengembang bisa melihat manfaat dari insentif pajak tersebut dengan jelas. Kalau tidak, maka pengembang enggan memproduksi stok apartemen siap jual, dan itu akan menekan penjualan apartemen. Saya rasa ini sangat masalah besar bagi industri properti di Indonesia 🤔
 
ya ga kabar sih? soal PPN DTP di properti itu kayaknya kurang efektif ya... kalau tidak ada kepastian apakah aturan diperpanjang atau tidak, pengembang nggak mau ngerjak banyak stok apartemen siap jual. padahal nilai insentif itu sangat besar untuk pembeli... tapi mungkin karena ini masalah pola penerapan yang hanya diperpanjang setiap tahunnya, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengembang... aku rasa perlu ada solusi yang lebih permanen dari ini...
 
Wow, kayaknya pengembang properti benar-benar khawatir dengan PPN DTP. Bisa bayangkan kalau mereka punya stok apartemen siap jual tapi tidak ada kepastian apakah aturan itu akan diperpanjang atau tidak, tentu akan membuat mereka ragu-ragu nih 😂. dan juga kayaknya pengembang properti yang mau memproduksi banyak stok harus lebih berani untuk mengambil risiko ini, padahal insentif pajak yang ditawarkan sangat besar. Hmm, mungkin pemerintah harus mulai membicarakan hal ini agar tidak ada pengembang yang enggan memproduksi apartemen siap jual lagi 😊
 
Gue rasa PPN DTP ini nggak tepat banget, kaya nggak memberikan dampak yang kuat terhadap penjualan apartemen! Nah, karena aturan ini cuma berlaku setahun, maka pengembang enggan memproduksi banyak stok apartemen siap jual. Gue rasa perlu ada aturan yang lebih stabil dan permanen, gila-gila aja diperpanjang setiap tahun... kayaknya tidak memberikan kepastian bagi pengembang ya!
 
"Kesabaran adalah kemampuan menunda kegagalan." 🙏 Karena ini masalah pengembangnya yang harus sabar-sabi menunggu aturan PPN DTP diperpanjang, ya?
 
aku pikir pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan PPN DTP ini, ya 🤔. tapi aku juga tidak tahu apakah mereka bisa membuat aturan yang lebih stabil dan terjamin. kalau tidak, pengembang pasti akan enggan memproduksi banyak stok apartemen siap jual. aku pikir kalau pemerintah harus bisa memberikan kepastian kepada pengembang, jadi mereka bisa ngejar manfaat dari insentif pajak tersebut. tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin melihat harga apartemen naik terlalu tinggi karena inflasi 🤑. perlu dicoba cara yang lebih bijak, ya 😊.
 
Gak percaya lagi dengerin dari Colliers Indonesia ini, PPN DTP sebenarnya tidak ada masalahnya, tapi pengembang kaget karena bener-benar tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Mereka udah mempersiapkan diri dengan memperoleh persetujuan dari investor, tapi masih terkesan ketidakpastian itu. Nah, kalau mau jadi lebih sederhana, kita harusnya bayangkan seperti ini: "Jika kamu punya toko, kamu tidak akan bermaksud untuk membuka toko jika kamu udah tahu pasti apa yang bakal terjadi di masa depan, yaitu bahwa ada aturan baru yang akan diterapkan. Nah, gimana kalau kalau kamu membangun apartemen, dan kalian udah menerima insentif pajak dari pemerintah... jangan salah lagi! 😂🤣
 
Eh, aku pikir kalau pemerintah harusnya cari cara yang lebih konsisten buat kebijakan ini. Jadi, setiap tahunnya kan masih diperpanjang? Apa tujuannya, kalau gak ada ketidakpastian? Aku punya ide, kan kita bisa lakukan konsesi dengan pengembang, seperti menyesuaikan waktu pengerjaan atau harga apartemen. Tapi, sepertinya lagi-lagi ada kesalahpahaman antara pemerintah dan pengembang. Kalau gak mau beban saja, mungkin perlu cari cara lain, seperti mengurangi pajak secara umum. Jadi, semua orang bisa merasa nyaman.
 
Pajak DTP gini sih terlalu ngeliat aja, pengembang tidak percaya ke pastian aja 😂. Kalau mau efisien kan harus ada aturan yang jelas dan stabil, tapi ini seperti ngelomong 1 tahun kemudian aja, sih 😐. Maka dari itu, semoga pemerintah bisa membuat peraturan yang lebih stabil, ya! 🤞
 
Pajak yang bikin pengembang enggol membuat apartemen! Mereka harus mau tunggu 2-3 tahun dan masih nggak tau kalau aturan ini di extension atau nggak. Sementara itu, pengembyang harus penasaran, siapa yang bakal ngejar potongan pajak yang serasa cukup besar, ya?

Bener-bener bikin kesulitan bagi pengembang memproduksi stok apartemen baru. Mereka harus mulai dari awal lagi untuk mendapatkan pajak yang diinginkan. Sementara itu, pengembyang justru puas kalau bisa menikmati potongan pajak yang serius! Wajar sih, tapi apa yang harus dilakukan nanti?
 
Pajak DTP itu bikin pengembang kaget aja. Mereka harus memprediksi kalau aturan ini akan diperpanjang atau tidak. Apalagi kalau mereka udah menabung banyak untuk biaya konstruksi, nanti apa? Itu gampang banget menjadi masalah. Sementara kalau pengembang enggol produksi banyak stok apartemen siap jual, itu bikin pasaran kurang terjangkau bagi masyarakat. Kita butuh kebijakan yang lebih stabil, tidak terus-terusan seperti ini ya... 🤔
 
Sekarang ini punya banyak masalah nih... apa yang pentingnya lagi? Pajaknya sudah terlalu banyak juga nggak? 😩 Nah, kalau dilihat dari sisi pengembang, mesti sedih banget karena tidak bisa menikmati insentif pajak itu ya. Mereka harus memprediksi kalau kebijakan ini akan berlaku atau tidak, dan kalau nggak berlaku juga, mereka harus mengeluarkan uang yang sudah terbuang nih... 💸 Dan kalo kamu membeli apartemen dengan harga 1 miliar, itu berarti kamu harus kehilangan potongan pajak sekitar 100 juta! 🤑 Eits, itu banyak banget! Mungkin salah satu solusinya adalah membuat sistem yang lebih stabil dan tidak terlalu memprediksi nih... atau kalau punya ide lain yang bisa mengatasi masalah ini...
 
Kepada mereka yang nanya tentang PPN DTP, aku pikir ini gampang banget aja. Kalau punya uang untuk membeli apartemen, siapa mau bayar 10-11 persen saja, bisa jadi biaya yang lebih murah. Tapi, kalau kamu punya dana yang terbatas, kayaknya harus berhati-hati. Aku rasa ini semua karena kerumitannya sendiri, bukan karena adanya masalah. Misalnya, aku beli apartemen di tahun 2005 dengan harga Rp500 juta, tapi kalau aku mau menjualnya sekarang, biaya PPN DTP-nya akan mencapai Rp55 juta. Keren? Aku pikir ini cara yang lebih baik, jangan harus menunggu tahun-tahun.
 
Gue pikir PPN DTP itu bikin kesulitan bagi pengembang apartemen sih. Mereka khawatir kalau aturan itu diperpanjang atau tidak, karena itu bikin perencanaan mereka nggak jelas 😐. Dan sekarang udah terjadi, banyak pembeli yang menunggu harga jual turun, tapi gue rasa itu ketergantungan pada pemerintah sih 🤷‍♂️. Gue berharap aturan ini bisa lebih stabil, sehingga pengembang apartemen bisa lebih percaya diri dalam membuat proyek mereka 💼.
 
Maksudnya apa sih kalau kinerja PPN DTP ini nggak stabil? Bayangkan aja kalau kamu mau membeli apartemen senilai Rp500 juta dan insentif pajaknya sekitar 10-11 persen, tapi setiap tahun insentif itu terus berubah... seperti apa caranya seseorang bisa yakin? Saya pikir harus ada aturan yang lebih stabil lagi di sini 🤔
 
Pajak DTP ni keren banget, tapi kalau diimplementasikan dengan cara yang tidak efektif aja, aku pikirnya nggak ada manfaatnya. Karena pengembang rumah tapak dan apartemen senang-senang diperpanjangnya DTP tiap tahun, bukan? Mereka udah siap bangun, apa lagi kepastian kapan DTPnya berakhir? Kalau aku harus memilih, aku coba banter dengan pengembang tapi nggak ada jawabannya. Aku rasa perlu ada aturan yang lebih pasti dan jelas, tidak hanya dipanjangkan tiap tahun.
 
kaya kira mereka punya pikiran yang cerdas sih... kalau dulu aja kita masih sibuk dengan pajak apa-apa, sekarang sudah ada aturan lagi yang terus berubah... nggak sabar deh karena nggak tahu apa nanti! tapi aku rasa pengembang harusnya bisa lebih bijak dalam mengelola risiko ini... dan apalagi sih apa kira itu pajak sih... miskin-miskin aja kalau harus membayar yang banyak kayak gini...
 
Gue pikir kalau kementrian hukum dan keuangan perlu bantuin hal ini dengan membuat aturan yang lebih stabil dan tidak terkelupas setiap tahun seperti sekarang. Seringkali apa yang dipikirkan adalah "apa kalau kita buat aturan jangka panjang, 5-7 tahun? Jadi pengembang bisa plan dan investasi dengan lebih jelas tanpa khawatir kapan aja aturan ini akan berlaku atau tidak". Karena sekarang gue lihat pengembang sangat ragu-ragu dalam memproduksi apartemen siap jual karena takut nanti PPN DTP-nya tidak diperpanjang lagi.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top