PDI Perjuangan (PDIP) memilih untuk tidak masuk ke dalam kabinet pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan alasan bahwa partai tersebut ingin menjadi penyeimbang pemerintah. Menurut Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP, sikap tersebut bukanlah sebagai oposisi, tetapi sebagai bentuk cermin penggala.
"Kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah. Kami ingin menjadi suatu bentuk antitesis, tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi," ujarnya.
Seno juga menyebutkan bahwa sikap PDIP telah dilaksanakan sejak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca Pilpres 2024. Partai tersebut telah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa PDI Perjuangan tidak akan di dalam pemerintahan Pak Presiden.
"Kami sampaikan jauh-jauh hari, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno.
Menurutnya, sikap PDIP telah mengambil langkah menjadi penyeimbang pemerintah sesuai dengan peraturan konstitusi. Partai tersebut dapat berperan sebagai mitra kritis atau mitra strategis.
"Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.
Salah satu sikap PDIP yang ditunjukkan sebagai penyeimbang pemerintah adalah dengan menolak pilkada melalui DPRD. Menurut Seno, dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.
"Dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia?" ujarnya.
"Kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah. Kami ingin menjadi suatu bentuk antitesis, tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi," ujarnya.
Seno juga menyebutkan bahwa sikap PDIP telah dilaksanakan sejak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca Pilpres 2024. Partai tersebut telah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa PDI Perjuangan tidak akan di dalam pemerintahan Pak Presiden.
"Kami sampaikan jauh-jauh hari, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno.
Menurutnya, sikap PDIP telah mengambil langkah menjadi penyeimbang pemerintah sesuai dengan peraturan konstitusi. Partai tersebut dapat berperan sebagai mitra kritis atau mitra strategis.
"Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.
Salah satu sikap PDIP yang ditunjukkan sebagai penyeimbang pemerintah adalah dengan menolak pilkada melalui DPRD. Menurut Seno, dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.
"Dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia?" ujarnya.