PDIP Tolak Pilkada via DPRD, Puan Komunikasi ke Fraksi Lain

Puan Maharani, ketua DPP PDIP, menegaskan bahwa partainya akan berkomunikasi dengan seluruh fraksi di DPR RI untuk memastikan Pilkada dilaksanakan secara langsung sesuai keputusan Rakernas PDIP. Menanggapi hasil Rakernas PDIP yang menyatakan PDIP menolak diberlakukannya Pilkada secara tak langsung, melalui DPRD.

"Dengan jelas, kami akan berkomunikasi dengan seluruh fraksi," kata Puan. "Kami selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi. Jadi, komunikasi tidak pernah tertutup, kami selalu terbuka dan selalu berkomunikasi."

Namun, Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu yang akan mengatur soal Pilkada akan dibahas pada masa sidang ini. "Saat ini masih momen pembukaan masa sidang," katanya.

Pembahasan masih bergantung pada dinamika komunikasi politik yang berjalan, kata Puan. "Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan. Karena kan pilkadanya aja masih lama yang akan berjalan duluan itu nanti kan Pileg dan Pilpres. Pileg dan Pilpresnya aja belum."

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP, menyampaikan sikap tegas partainya yang menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penegasan ini disampaikan dengan merujuk pada landasan hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

"DPI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD," kata Megawati. "Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis."
 
Pilkada langsung itu keren banget, tapi siapa tau kalau ada yang mau mengubah Undang-Undang pemilu kita. Saya pikir PDIP udah jujur ketika mereka bilang tidak mau pilkada melalui DPRD, kayaknya bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih baik lagi. Saya rasa Puan Maharani udah tahu apa yang terbaik untuk pilihan rakyat kita, tapi mungkin ada yang penasaran apa rencana mereka nanti. Aku pikir itu penting banget agar tidak ada kebisingan lagi tentang pilkada.
 
Gak ngerti kenapa PDIP selalu menggali masalah yang sama, aja bikin Pilkada langsung aja kalau gak bisa jadi tak langsung. Sih, kalo serius ingin Pilkada dilaksanakan langsung, sih coba cari solusi lain, bukan hanya kayak ini. Misalnya, buat rapat khusus dengan para calon, atau buat forum diskusi yang aduh, jelas aja tujuan dan prosesnya. Kalau masih nggak ada, mungkin PDIP harus ambil keputusan lebih matang, bukan hanya mengutak-atik undang-undang saja.
 
Aku pikir kalau Puan Maharani benar-benar tidak ingin langsung Pilkada berlangsung, tapi kemudian dia bilang akan berkomunikasi dengan seluruh fraksi di DPR RI. Aku curious kok apa khasiat komunikasi itu sih? Apa jadi kalau dia nggak mau bicara secara langsung? Dia bilang akan "lihat lagi nanti" bagaimana komunikasinya itu berjalan, tapi aku pikir itu cara penipuan sama aja. Aku seneng melihat Megawati yang tegas, dia bilang penolakan itu bukan sekedar politik, tapi ideologis dan konstitusional. Mungkin dia benar-benar ingin melindungi hak rakyat, tapi aku masih ragu-ragu apakah dia benar-benar siapa aja yang diinginkan oleh PDIP.
 
Pokoknya PDI-P masih sama-samanya 😊. Makin lama mereka ngobrol, makin pasti hasilnya tidak kalah dengan yang diprediksi. Jangan salah paham, aku tidak mendukung PDIP, tapi aku juga tidak bisa tidak menyadari bahwa mereka tetap sama-sama bersemangat. Mereka punya alasan yang teks-tekstunya bagus, tapi yang penting adalah hasilnya yang akan ditentukan oleh rakyat 🤔. Aku harap pilkada 2025 bisa jadi pilihan bagi semua orang dan tidak hanya para loyalis seperti aku 😅.
 
Kalau gitu kayaknya komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR RI harusnya bisa dilakukan secara efektif agar Pilkada bisa diselenggarakan secara langsung. Tapi, masih bingung kenapa ada perbedaan pendapat antara PDIP dan DPRD tentang cara menyelenggarakan Pilkada. Kalau PDIP sudah pasti ingin langsung melaksanakan Pilkada, maka harusnya DPRD juga ikut menyetujui atau memiliki pandangan yang sama. Saya rasa komunikasi yang baik harus dilakukan secara serius dan tidak hanya sekedar bicara-bicara.
 
Makasih aja PDIP yang jujur banget kira-kira mereka mau nge-lobby saja, tapi tidak mau kalah. Walaupun masih bingung kan siapa yang harus mengatur Pilkada secara langsung, tolong kita fokus pada soal konstitusional ya, karena itu penting banget. Saya harap PDIP bisa membuat revisi Undang-Undang Pemilu yang benar-benar menyingkat proses pilkadanya. Jangan sampai lama lagi dan semuanya jadi komplikasi. 😒
 
Kalo aku nonton news ini, aku pikir Puan dan Megawati benar-benar serius kalau mau memastikan Pilkada dilaksanakan secara langsung. Aku setuju dengan PDIP bahwa soal Pilkada harus diatur jelas di Undang-Undang Pemilu. Nah, saya rasa kalau DPRD nanti tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, mungkin perlu ada koordinasi yang lebih baik antara DPR dan Pemerintah. Aku harap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada konflik yang membuat pilkada terganggu 😊
 
Pikiran saya saat membaca tentang ini, pasti masih ada yang jaduh kembali masa lalu. Kenapa harus begitu rumit? Dulu kalinya, pilkada sudah lumayan seru, tapi gini, sekarang kayaknya jadi urusan yang besar-besaran. Saya ingat saat-saat Megawati masih menjadi presiden, dia bilang ada sistem yang bisa memastikan kepala daerah dipilih secara langsung. Nah, kini dia lagi bercanda tentang revisi undang-undang. Tapi, apa masalahnya? Pilkada sudah begitu serius, bukan? Saya khawatir kalau kita tidak fokus pada hal ini, pilkada akan jadi semacam bisnis politik yang rumit.
 
ada mimpinya sih, pilkada dijaksa secara langsung, jadi orang tidak perlu khawatir sih tentang pilpres atau pilg, itu semua bisa dilakukan setelah pilkada. tapi apa sih yang harus kita lakukan sibuknya berbicara dan tidak melakukan apa-apa? kira-kira ada cara untuk membuat pilkada langsung lebih cepat, gak bisa sih? contohnya seperti buat sasaran waktu atau apa, agar tidak terlalu lama lagi.
 
Pilkada nih, kayaknya masih bikin kerumunan. Ingat aja ketika Pilgub di Jawa Barat, aku masih inget ketika itu. Aku punya temen yang jadi kades, tapi karena pilgub tidak langsung, dia harus ikut DPRD dulu. Biar gampang, kan? Tapi kayaknya sekarang PDI-P ingin jadi 'tengah' ya. Berkomunikasi dengan semua fraksi, tapi masih tidak pasti revisi Undang-Undang Pemilu apa lagi. Aku rasa ini seperti main kartu, aku tidak fokus pada detail, tapi aku tahu kalau pilkada akan bikin kerumunan lagi 😅
 
Gue rasa komunikasi dengan fraksi di DPR RI itu penting banget, tapi aku rasa Puan Maharani terlalu cepat nih 🤔. Aku pikir mereka harus lebih teliti dulu, bukan langsung berkomunikasi aja. Mereka harus memahami apa yang ingin dicapai dari komunikasi itu, ya? Jangan jadi kompromi tanpa benar-benar mempertimbangkan kepentingan masing-masing fraksi 🤝
 
Luar aja sih, Puan Maharani bilang mau berkomunikasi dengg seluruh fraksi di DPR RI, tapi masih gak jelas kok bagaimana caranya. Aku pikir kalau PDIP mau dilaksanakan pilkada secara langsung, sebaiknya mereka sudah ada rencana yang spesifik, sih... Tapi aku rasa Puan Maharani bilang itu kayak "tidak ingin menyesatkan" atau apa? Aku kira kalau PDIP sudah ada keputusan pasti mereka tidak mau berkomunikasi dengg orang lain... Atau mungkin ini just another example of how complex politics can be in Indonesia 🤯🇮🇩
 
Pilgadah apa lagi yang bikin bingung? #PilgadahBikinKebingungan 😕 Dengan jelas, PDIP akan berkomunikasi dengan semua fraksi di DPR RI, tapi masih banyak hal yang tidak terjelajahi. Misalnya, revisi Undang-Undang Pemilu yang harus dibahas nanti. Bagaimana bisa lagi? #PilgadahHarusBisaDilaksanakan 🙏 Kemudian, apa yang artinya dengan "komunikasi tidak pernah tertutup" itu? Kalau begitu, kenapa masih banyak kontroversi? #PilgadahTidakBisabikinKontroversi 😒
 
Kita tahu kan kalau PDIP itu sangat berani untuk melawan keputusan MK, tapi aku rasa mereka juga harus sadar bahwa ini bukan sekedar permainan politik. Mereka harus fokus pada apa yang benar-benar penting yaitu Pilkada. Aku masih ragu-ragu tentang bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini, tapi aku juga yakin bahwa PDIP tidak akan menyerah mudah 💪🏽🔥
 
Pikiran aku, kalau PDIP benar-benar ingin Pilkada dilaksanakan secara langsung, mereka harus siap untuk menghadapi tantangan yang besar. Aku pikir revisi Undang-Undang Pemilu itu tidak boleh diprioritaskan di masa sidang ini, karena kalau demikian, Pilkada mungkin akan tertunda lagi.

Saya lihat, Partai PDIP benar-benar ingin menjadi contoh bagi partai-partai lainnya, tapi aku rasa mereka harus lebih fokus pada kekuatan internal mereka sendiri. Kalau mereka bisa mengelola kekuatan internal dengan baik, maka mungkin mereka dapat menyerap dukungan dari masyarakat dan membuat Pilkada menjadi realitas.

Aku juga pikir, kalau PDIP benar-benar ingin memastikan Pilkada dilaksanakan secara langsung, mereka harus siap untuk menghadapi lawan-lawan politis yang ceroboh. Tapi aku percaya, Partai PDIP memiliki kekuatan dan strategi yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
 
ya kayaknya PDIP sih gak mau pilkada langsung nih, mungkin karena mau mempertahankan otoritas di DPRD 🤔. tapi gini kan sudah ada putusan MK yang mengatur bagaimana pilkada harus dilaksanakan, kemudian PDIP sih masih mau tegas dan menolak? itu kayaknya bikin konflik politik agak panas nih 😬. saya rasa PDIP harus jujur dengan masyarakat, apakah mereka benar-benar ingin memastikan Pilkada dilaksanakan secara langsung atau tidak? 🤷‍♂️
 
Pikiran saya kayaknya kalau PDIP gak ingin pilkada langsung, mungkin harus ada cara lain yang lebih baik lagi untuk memilih kepala daerah ya 🤔. Kalau gak langsung, bisa dilakukan via sidang DPRD atau apa sih? Saya rasa kalau Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri benar-benar ingin pilkada langsung, mereka harus menemukan solusi yang lebih baik lagi daripada hanya menolaknya. Yang jelas, saya setuju dengan sikap PDIP yang menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD, tapi saya rasa perlu ada cara lain untuk membuat pilkada langsung terlaksana 🙏.
 
kembali
Top