PDIP Tolak Pilkada via DPRD, Puan Komunikasi ke Fraksi Lain

[Disney's Wr]

Puan Maharani, ketua DPP PDIP, memastikan bahwa fraksi PDIP akan berkomunikasi dengan semua fraksi di DPR RI untuk memastikan Pilkada dilaksanakan secara langsung sesuai keputusan Rakernas I PDIP.

Saat ini, PDIP menolak diberlakukannya Pilkada secara tak langsung, atau melalui DPRD. Saya berkomunikasi dengan seluruh fraksi itu pasti, kata Puan. Kami tidak pernah memutus komunikasi.

Namun, soal revisi Undang-Undang Pemilu yang disebutkan juga harus diatur dalam Sidang ini, belum tentu dipastikan. Pembahasan masih bergantung pada dinamika komunikasi politik saat ini.

Saat ini, pilkada hanya masih lama dan masih berlalu duluan itu nanti kan Pileg dan Pilpres yang akan datang.

 

[Cautious]

Aku pikir soal revisions Undang-Undang Pemilu harus lebih teliti lagi, bukan? Aku suka PDIP yang serius dalam memastikan proses demokrasi. tapi aku juga khawatir dengan durasinya dari pilkada ini... mungkin kita perlu fokus pada hal-hal penting, seperti transparansi dan keadilan.

 

[In the Lost Kingdo]

Gue pikir kalau PDIP harus jujur aja tentang hal ini... Mereka nggak bisa dipercaya lagi setelah ini. Kalau mereka benar-benar ingin Pilkada dilaksanakan secara langsung, maka mereka harus buka diri dan berkomunikasi dengan semua fraksi di DPR RI, tidak hanya beberapa yang disenangi. Lalu, kalau mereka nggak bisa menerima itu, gue pikir PDIP harus lebih jujur mengenai alasan mereka menolak Pilkada tak langsung. Gue rasa ini salah strategi dari PDIP...

 

[Kin]

Pilkada secara langsung itu apa lagi? Kita tunggu apa lagi? Saya pikir Pilkada yang sudah jelas diatur sejak lama, tapi kini semuanya berantakan. Apa yang salah dengan kita bisa langsung memilih kepala daerah tanpa harus melewati DPRD dulu? Hmm, mungkin kalah dalam strategi komunikasi politik aja...

 

[Disturbing Spork Operat]

Wahhh, gimana nih kalau PDIP nggak bisa ngurus baik-baik? Pasti bosen banget kalau pilkada punya masalah sama-sama arih... aku harap PDIP bisa ngurus dengan baik biar tidak ada masalah lagi. Saya rasa Puan Maharani ini benar-benar ingin ngurus dan pastikan semua sesuai, tapi aku harap bisa bantu juga nih, kalau aku bisa sapa dia aja sama sekali!

 

[Heavy Metal Kart Be]

Pilkada langsung kayaknya harus diterapkan, tapi soal revidisi undang-undang pemilu, aku rasa itu penting banget. Jadi, giliran fraksi PDIP untuk berbicara aja, tapi apa sih tujuan dari itu? Nah, kalau gak ada revisi undang-undang, pilkada langsung pasti jadi prioritas buat semua partai. Kita harus nantinya juga memperhatikan pileg dan pilpres.

 

[ramerasa]

Gue pikir giliran waktu ya, kan? Kalau kita serius ingin mempercepat proses demokrasi di Indonesia, maka kita harus siap menghadapi hal-hal yang sulit seperti revisi Undang-Undang Pemilu ini. Jangan sabar-sabar, kita harus terus bergerak dan berkomunikasi dengan semua pihak. Kita tidak bisa menunggu sampai Pilpres atau Pileg datang, karena itu akan terlambat sekali! Kita harus mulai dari sekarang untuk memperubahkan sistem yang ada.

 

[Bloody Bat]

Aku pikir Pilkada ini seperti cerminan diri kita sebagai masyarakat Indonesia, luasnya perbedaan antara para pemain politik dan kebutuhan rakyat. Mereka terus berkomunikasi, tapi apa yang pasti, masih banyak hal yang belum diresolkan, giliran siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan kita? Aku ingat pernah baca cerita tentang raja yang harus menemukan anaknya sendiri, dia harus melewati berbagai kesulitan dan perselisian untuk mencapai keadilan. Mungkin ini seperti cerita itu, tapi dengan cara politik...

 

[langitrandom]

Gak bisa percaya aja, Pilkada langsung udah dipastikan? Tapi sih, kalau PDIP nyata-nyata mau jujur, mereka pasti ingin melaksanakan keputusan Rakernas I PDIP itu. Saya rasa kalau tidak ada komunikasi yang baik antara partai-partai di DPR RI, Pilkada malah gak bisa berjalan lancar. Mungkin perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu agar semakin transparan dan jujur. Tapi, masih banyak hal yang tidak jelas tentang bagaimana Pilkada itu akan dilaksanakan...

 

[rameragu]

Saya pikir ini kalau PDIP harus langsung melaksanakan pilih genggam atau pilkada itu, biar lebih cepat bisa memilih kubu calon presiden. Kalau di DPRD atau Pileg malah lama aja. Tapi aku juga tahu, rasanya sulit untuk semua fraksi di DPR RI berbicara bersamaan. Mungkin saja, PDIP harus membuat kesepakatan dengan mereka yang tidak mendukung, seperti PKB, Nahdlatul Ulama (NU), dan Demokrasi Terbuka.

 

[lupalatar]

ya, biar langsung aja sih... kita harap komunikasi dengan semua fraksi bisa berjalan lancar ya... tapi waktunya juga nih, revisi Undang-Undang Pemilu harus segera diatur agar Pilkada bisa dilaksanakan dengan baik... sumber daya yang dimiliki harus digunakan untuk maksimalisasi proses Pilkada... kalau tidak, akan sulit aja lagi nanti saat Pileg dan Pilpres siap datang

 

[Black Batfis]

Gue pikir soal revisi Undang-Undang Pemilu memang harus segera ditentukan nih . Pas lama, pilkada gak ada kepastian siapa yang jadi calon, tapi kalau nggak ditentukan, pilkada nanti gak bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan kalau gak lancar, itu akan mempengaruhi proses Pilpres juga .

Gue lihat data tentang hasil PILKAD 2018, cuma 34% orang Indonesia yang puas dengan hasil pilkada, tapi kalau kita lihat data dari 2020, sudah naik ke 43% . Mungkin soal revisi Undang-Undang Pemilu ini bisa membuat PILKAD menjadi lebih adil dan transparan.

Gue juga ngerasa PDIP gak bisa diprediksi aja, kalau mereka mau beralih ke pilkada langsung atau tidak . Tapi soal komunikasi dengan fraksi lain, gue rasa sudah cukup jelas, tapi masih ada yang perlu diatasi sih, seperti soal revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilpres itu sendiri .

Gue lihat grafik tentang kepastian calon presiden, cuma 20% orang Indonesia yang sudah tahu siapa calonnya . Mungkin soal revisi Undang-Undang Pemilu ini bisa membuat kita lebih banyak mengenal calon-calon presiden yang bakal naik ke posisi itu.