PDIP: Secara Matematis, Usul Pilkada via DPRD Sudah Berhasil

Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa secara matematis usul pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD telah berhasil di DPR. Dengan demikian, usul ini mendapat dukungan dari enam fraksi di DPR, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

Sedangkan, PKS ingin pilkada hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan untuk gubernur dan wali kota tetap dipilih secara langsung. Namun, Deddy meyakini akan ada dinamika ke depan. Terlebih, hingga kini belum ada jadwal pembahasan RUU Pemilu atau Pilkada yang akan mengatur usul pilkada lewat DPRD.

PDIP menolak usul pilkada melalui DPRD, dan berharap masyarakat untuk ikut menyuarakan penolakan yang sama. Deddy juga menegaskan bahwa usul ini merupakan wujud dari demokrasi elite, sedangkan sebenarnya demokrasi Indonesia harus berdasarkan pada proses deliberatif.

Demokrat baru saja putar haluan dari semula menolak usulan Pilkada via DPRD, tapi masih dalam koalisi dengan partai-partai lainnya. Sedangkan Fraksi PDIP--satu-satunya partai parlemen di luar koalisi pemerintah--sejauh ini tegas menyatakan menolak usulan Pilkada lewat DPRD.
 
Maksud apa sih kalau pilkada hanya ada di tingkat kabupaten aja? Kenapa harus begitu? Saya pikir semua wilayah pasti memerlukan kepala daerah yang baik, ya! πŸ€”

Saya senang mendengar bahwa masih banyak partai yang menolak usul ini, terutama PDIP. Mereka harus fokus pada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk partainya sendiri. Saya berharap pilkada bisa menjadi lebih transparan dan adil, jadi semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar layak menjadi kepala daerah. 🌟
 
Gue pikir kalau ide pilkada melalui DPRD bule-bule, tapi masih ada kelemahan nih... kalau pilkada langsung saja, biar lebih transparan dan jujur hasilnya. Kalau via DPRD, bisa jadi ada manipulasi ya... tapi gue juga paham bahwa partai-partai politik ingin memiliki kontrol atas proses ini. Gue juga rasa perlu adanya debat lanjut tentang hal ini sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan...
 
aku pikir itu gak bijak banget si Deddy! kalau mau pilkada melalui DPRD, kenapa harus ada partai-partai kecil yang tidak ingin ikut? semoga masyarakat bisa memberi penilaian yang jujur & bukan hanya ikut-ikutan aja... πŸ˜’
 
Haha, apa yang terjadi sih? Kita sudah butuh pilkada langsung aja, tapi kini ada usul lewat DPRD yang bikin kita ragu-ragu. Saya nggak setuju dengan ide ini, karena kalau demikian tentu membuat pembubuhan orang baru di daerah sambil orang lama tetap mengontrol. Jangan nyesel, Demokrat itu baru saja putar haluan, tapi aku masih percaya bahwa pilkada harus langsung aja, jadi semua orang bisa berpartisipasi dan memilih kepala daerah yang benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat.
 
aku pikir kalau mereka memutuskan pilkada melalui DPRD, itu bisa memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan, loh! tapi aku juga tahu kalau ada yang khawatir kalau ini akan membuat demokrasi elite jadi lebih kuat. tapi aku masih optimis, mungkin dengan adanya perdebatan yang lebih banyak, kita bisa menemukan solusi yang baik untuk semua pihak.
 
Wah, kan bikin aku penasaran nih! Usul pilkada melalui DPRD ternyata sudah mendapat dukungan dari 6 fraksi di DPR πŸ€”. Saya pikir itu bagus sekali, karena itu menunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi, aku juga paham dengan pendapat Deddy yang mengatakan usul ini merupakan wujud dari demokrasi elite 😊. Aku rasa Demokrat sebenarnya sudah melakukan putaran haluan, tapi masih dalam koalisi dengan partai-partai lainnya, kan? πŸ€·β€β™‚οΈ Saya harap kita bisa semua bersatu untuk mencapai kebebasan pilihan yang adil untuk masyarakat.
 
😐 aku pikir kalau pilkada melalui DPRD memang memiliki kelebihan, tapi juga perlu ada kesadaran masyarakat ya... kita harus tidak terburu-buru terlalu cepat-cepat dalam memberikan pendapat. πŸ€” perlu waktu dan diskusi yang lebih panjang untuk memahami keduanya. sementara itu aku pikir salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah pilkada melalui pemilu umum, jadi semua masyarakat yang memiliki hak suara bisa berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah. 😊
 
hehehe, gimana nih? aku pikir kalau pilkada melalui DPRD itu bikin banyak ketidakpastian, apalagi kalo tidak semua daerah sama-sama bisa dipilih oleh DPRD. aku sendiri sih lebih suka pilkada langsung, jadi kita tahu siapa yang akan jadi wali kota atau gubernur, aja kan? tapi aku juga mengerti kalau ada keuntungan dari pilkada melalui DPRD, yaitu bisa lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan. tapi apa yang penting, kita harus selalu memastikan bahwa demokrasi ini tidak hanya untuk elite, tapi juga bagi rakyat biasa aja! πŸ€”πŸ‘
 
ini bikin bingung kan? saya rasa kalau pilkada melalui DPRD itu kurang tepat, tapi gak ada yang salah juga sih. saya suka ide dari Fraksi PDIP untuk koordinasikan semuanya melalui DPRD, tapi kemudian PKS dan Demokrat menolak. Saya rasa kita harus makin serius dengan proses deliberatif, bukan hanya mengambil keputusan secara cepat-cepat. dan apa salahnya jika paksa juga seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada? tapi saya tidak bisa bermimpi sih kalau usul ini jadi kenyataan...
 
Loh, apa kabar dengan pilkada nih? Saya pikir kalau itu harusnya bisa dilakukan bersama-sama di DPRD, tapi Deddy ini bilang sudah berhasil di DPR. Maksudnya apa lagi? Saya tidak paham kenapa PKS hanya ingin pilkada tingkat kabupaten, sementara yang lain ingin langsung. Saya rasa seharusnya semua tingkat bisa dilakukan bersama-sama. Dan sayangnya PDIP ini juga menolak usul itu. Saya rasa kalau kita semua tidak ikut berdiskusi tentang ini, hasilnya akan sama kayak pilkada lama, yaitu hanya siapa yang punya uang dan kontak yang banyak aja bisa menang πŸ€‘πŸ‘Š
 
Saya pikir ini salah satu contoh di mana teknologi dan demokrasi yang kita gunakan bisa berbeda-beda dalam cara kerjanya 😊. Saya lihat dari kalangan Fraksi PDIP, mereka ingin pilkada melalui DPRD, tapi kemudian ada partai lain seperti PD yang menolak dan memilih jalur langsung. Jika ini benar-benar demokrasi elite, maka saya rasa kita harus lebih teliti dalam menganalisis bagaimana sistem ini bekerja πŸ€”.

Saya tampilkan konsep ini di bawah:
```
+---------------+
| Pilkada |
| DPRD (PDP)|
+---------------+
|
|
v
+---------------+
| Pilkada |
| Langsung (PL)|
+---------------+

~ (dapat dipertimbangkan untuk kabupaten saja)

```
Saya ingin melihat bagaimana kita bisa menggabungkan kedua cara ini agar lebih efektif dan transparan. 🀝
 
gak jelas sih, kalau DPRD udah bisa melaksanakan pilkada, kenapa masih perlu dibahas di DPR? padahal, sudah banyak kabupaten yang sudah menggunakan sistem ini...

kira-kira ada apa di balik usul pilkada melalui DPRD? mungkin ada tekanan dari suku tertentu? jadi, masyarakat harus tetap waspada dan menyuarakan pendapatnya.

perlu diingat, demokrasi bukan hanya tentang proses deliberatif, tapi juga tentang partisipasi masyarakat...
 
πŸ€” apa sih yang keren akhirnya kita bisa melihat hasil dari kerja keras anggota DPR, tapi gampang banget ditempa kanan kiri oleh para partai politik! πŸ™„ pernyataan Deddy Yevri ini seperti dia punya ilmu matematika nggak? πŸ˜‚ apa artinya usul pilkada melalui DPRD udah terbukti, tapi masih banyak hal yang belum jelas kayak aja. gimana caranya kita bisa memastikan bahwa demokrasi elite tidak berakhir di sini? 🀝
 
Gue rasa kalau pilkada melalui DPRD gini bukan benar-benar demokrasi ya, malah kaya elite yang suka mengatur yang lain. Gue suka kan demokrasi Indonesia yang berdasarkan deliberatif, bukan hanya karena bisa dipilih-pilih oleh elite saja. Dan PDIP kayaknya udah jelas menolak usulan ini, tapi gue rasa giliran Fraksi PKS untuk beralasan apa lagi kalau mereka nggak mau pilkada langsung? Gue malu sih kalau demokrasi kita kalah dengan elite yang suka mengatur, kan? πŸ€¦β€β™‚οΈ
 
Gue pikir kalau pilkada melalui DPRD gampang ngalahin masyarakat. Kamu aja bisa memilih bocah-bocahan yang kamu suka, tapi tidak ada jaminan siapa yang bakal menjadi pemenang. Gimana kalau tidak ada kebebasan untuk memilih orang mana yang kamu inginkan? Itu gini pilkada melalui DPRD.
 
Pikiran saya bikin kebingungan kalau suaranya pilkada via DPRD sudah mendapat dukungan dari 6 fraksi di DPR 🀯! Tapi, saya pikir perlu dipertimbangkan kembali siapa yang benar-benar ingin menjadikan demokrasi Indonesia. Usul ini terlalu elite aja, apa lagi kalau tidak ada deliberatif 😐. Masyarakat harus tetap aktif menyuarakan pendapatnya, kan? πŸ—£οΈ
 
Maksudnya siapa yang bilang pilkada harus di DPRD? kok sih cara itu bikin kapan aja bisa dipilih? misalnya aku mau jadi wali kota jakarta, tapi aku tidak punya hubungan dengan banyak orang Jakarta, dan aku tidak punya uang untuk kampanye. bagaimana aku bisa jadi wali kota? πŸ€”
 
Maaf, aku tidak nyaman banget dengar kalau pilkada melalui DPRD. Aku pikir itu bukan cara yang tepat untuk memilih kepala daerah. Bagaimana caranya kita bisa yakin bahwa siapa yang dipilih adalah orang yang benar-benar baik untuk masyarakat? πŸ€”

Aku masih ingat saat-saat aku masih aktif dalam organisasi sosial, aku banyak kali melihat bagaimana sistem ini mempengaruhi hasil kegiatan kita. Kadang-kadang, orang yang dipilih karena dukungan dari partai-partai besar, bukan karena kemampuan dan visinya sendiri. πŸ’”

Aku tidak tahu apa kebaikan dari usul ini, tapi aku harap masyarakat bisa tetap mengawasi dan menyuarakan pendapatnya. Jika kita ingin demokrasi yang sebenarnya berjalan dengan baik, kita perlu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk dipilih secara adil. 🌟
 
Gue pikir kalau pilkada melalui DPRD itu kayak nontil ke jalan... masing-masing daerah punya pilihan sendiri, tapi gue curhatin kalau itu bikin lebih kompleks aja... gimana kalau pilkada di setiap kabupaten sendiri saja? Gue rasa lebih mudah dipahamin dan terorganisasi juga. Sama-sama, kalau ada yang mau pilkada melalui DPRD gue jujur gue tidak pakai jawabannya 😊
 
kembali
Top