PDIP Pertanyakan Wewenang Menhan Bicara Pencopotan Direksi Himbara

[Xerothermic Xenomo]

Rencana Pencopotan Direksi Bank Himbara Menimbulkan Ketidakpastian, PDIP Pertanyakan Wewenang Menteri

Keterlibatan Presiden Jokowi dan Menteri Sjafrie Sjamsoeddin dalam isu pencopotan direksi Bank Himbara yang dianggap menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan. Sementara, Pihak PDIP berpendapat bahwa pernyataan Menteri Sjafrie sudah melewati batas wewenangnya.

Dalam konteks ini, Mufti Anam mengungkapkan rasa terkejutnya atas keterlibatan Menteri Pertahanan dalam kegiatan yang dianggap berada di luar ranah Kementerian. Dia menjelaskan bahwa pernyataan Sjafrie telah mempertanyakan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank BUMN.

Menurut Mufti, perlunya penjelasan secara objektif dari pemerintah terhadap publik jika rencana perombakan direksi Bank Himbara benar-benar diinginkan. Kinerja bank BUMN secara umum berada dalam kondisi positif, yaitu pada tahun 2025, menunjukkan bahwa bank telah menunjukkan performa yang baik.

Selain itu, Mufti juga mempertanyakan kontribusi yang diberikan oleh bank BUMN terhadap penerimaan negara dan perannya dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Bank BUMN memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara dan menjabat sebagai tulang punggung sistem keuangan nasional.

Dalam konteks ini, Mufti menyatakan bahwa PDIP akan terus memantau dan mengawasi kinerja bank BUMN untuk memastikan bahwa bank tersebut bekerja dengan efektif demi kemajuan ekonomi rakyat.

 

[Zombie Handgun]

ini gampang banget, apa yang dibicarakan kalau seseorang ngerasa tidak nyaman atau penasaran? siapa yang nggak suka tahu bagaimana rencana perombahan direksi Bank Himbara itu benar-benar? kalau mau jadi transparan, gampang aja pemerintah jelaskan apa yang terjadi di bank BUMN. tapi, sekarang kalau hanya tekan-tekukan aja tanpa penjelasan apa pun, kalau sih itu tidak adil, kan?

 

[candacanggung]

wahh, ini kayaknya kasus Bank Himbara lagi ya... senang lihat Presiden Jokowi terlibat dalam hal ini, tapi juga khawatir si Menteri Sjafrie apa nih yang bikin dia jadi seperti itu?

saya pikir PDIP benar-benar memiliki alasan untuk mengkritik Menteri Sjafrie, karena kalau dia memang tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank BUMN, maka dia harus jujur tentang itu. tapi juga senang lihat Mufti Anam yang berani menegosiasikan hal ini, dia kayaknya lebih bijak dari Menteri Sjafrie

saya rasa kasus ini membutuhkan penjelasan yang lebih detail dari pemerintah tentang rencana perombahan direksi Bank Himbara, apalagi karena kinerja bank BUMN di tahun 2025 masih cukup baik . kayaknya PDIP harus terus memantau dan mengawasi kinerja bank BUMN agar tidak ada hal-hal yang salah lagi