PDIP Nilai Pemerintah Abaikan Publik Tolak Soeharto Pahlawan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto karena ia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan penolakan dari masyarakat dan melakukan verifikasi dokumen serta telaah akademik sebelum mengajukan nama-nama untuk dianugerahi gelar tersebut.

Andreas berpandangan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional semestinya tidak hanya mempertimbangkan keputusan elit, tetapi juga kehendak kolektif bangsa. Dia menekankan pentingnya proses penetapan yang transparan, inklusif dan berbasis pada kriteria objektif.

Dia juga menyebutkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus mencerminkan perlawanan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, korupsi, disinformasi dan ketimpangan sosial. Tidak hanya itu, Andreas juga menegaskan pentingnya kesadaran tentang sisi gelap sejarah untuk menghargai jasa tokoh bangsa secara reflektif dan tanggung jawab, bukan melalui glorifikasi.
 
Gak percaya sih kalau ada yang mau memberi gelar pahlawan nasional ke Soeharto! Soeharta itu sering dianggap tidak berbeda jago dari ibu-ibu rumah tangga. Kalau memang melanggar HAM, gak sabda ke mana ia bisa meresponin. Saya rasa lebih baik jika kita fokus pada tokoh-tokoh yang benar-benar berkontribusi buat bangsa, seperti Ibu Burhanudin Arifin atau Ibu Eni Mustikoh. Mereka yang terus berjuang untuk hak-hak bangsa dan tidak peduli siapa yang menentangnya.
 
Gelar pahlawan nasional itu kayak gila banget! Soeharto dianggap melanggar HAM, tapi apa sih? Kita harus punya kebijakan yang jelas, ya! Jangan cuma mempertimbangkan keputusan elit aja, tapi juga perlu mempertimbangkan apa yang diinginkan rakyat. Tapi, soalnya Soeharto itu sudah lama banget, tapi gilirannya kita juga harus menangani masalah-masalah modern seperti korupsi dan kemiskinan. Kita harus bijak dalam menghargai tokoh-tokoh bangsa, tidak hanya dengan memperlombakan mereka sebagai pahlawan, tapi juga dengan menganalisis sisi gelap sejarahnya. Kita perlu punya kritik yang sehat agar kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu! ๐Ÿค”๐Ÿ‘Ž
 
Pembicaraan Andreas Pareira tentang pemberian gelar pahlawan nasional ke Soeharto memang cukup penting di tengah masyarakat yang sedang berdebat. Saya rasa dia benar-benar masuk akal ketika ia mengatakan bahwa gelar itu harus didasarkan pada kehendak kolektif bangsa dan bukan hanya keputusan elit. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perlawanan Soeharto terhadap tantangan-tantangan bangsa sebenarnya, apakah benar-benar ada atau hanya sekedar memperkuat kekuasaan pemerintah?

Saya pikir langkah Andreas untuk melakukan verifikasi dokumen dan telaah akademik juga wajar. Tetapi saya berharap dia tidak terlalu fokus pada aspek praktis dan birokrasi saja, tapi juga mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang diusung oleh Soeharto tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan bangsa sekarang. ๐Ÿค”
 
Gue pikir pemberian gelar pahlawan nasional harus lebih teliti lagi, gak boleh sembarangan aja sih... Soeharto memang pernah diadili karena pelanggaran HAM, tapi mungkin ada dokumen atau bukti yang terlupakan? Gue pikir pemerintah harus lebih saksian lagi dalam menilai siapa yang layak dianugerahi gelar tersebut. Dan kalau punya, gue setuju dengan Andreas bahwa proses penetapan harus transparan dan inklusif. Tapi, gimana jadi? Soeharto sudah lama tidak ada lagi di pemerintahan, tapi masih bisa dianugerahi gelar pahlawan nasional? Gue rasa perlu dipertimbangkan lebih teliti lagi... ๐Ÿ˜
 
Soal pahlawan nasional, aku pikir kalau ini bukan tentang membangun rasa bangga, tapi lebih tentang memahami sejarah kita. Sebaliknya nggak terlalu banyak perhatian pada hal-hal yang salah di masa lalu, pasti kalau hari ini kita bisa belajar dari kesalahan itu. Kita harus jujur dengan diri sendiri, pahlawan nasional bukan hanya tentang orang yang berani, tapi juga tentang orang yang tahu mengakui kelemahan dan sedang bekerja untuk memperbaikinya ๐Ÿ˜Š
 
Mengenai keputusan menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, aku pikir itu sudah waktunya kita rasakan dampak dari kejahatan-kejahatan yang ia lakukan selama masa kekuasaannya... tapi mungkin itu adalah cara untuk membalas dosa-dosa masa lalu dengan melakukan penegesan sejarah. Aku rasa ada yang salah ketika kita melanggar hukum dan melakukan tindakan yang tidak manusiawi, tapi kita juga harus mempertimbangkan proses penetapan yang transparan dan inklusif... tapi bagaimana caranya membuat semua orang terlibat dalam keputusan tersebut? Aku pikir itu perlu adanya dialog lebih lanjut antara pemerintah dengan masyarakat.
 
Saya pikir makin lama makin keren Soeharto sih, tapi apa artinya dia masih dianggap pahlawan? Sebenarnya dia melanggar banyak hak asasi manusia, nih! ๐Ÿค” Saya nggak setuju dengan Andreas itu, yang menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Masyarakat Indonesia benar-benar perlu diwaspadai karena ini jadi ajang politisi untuk memperoleh suara massa. Yang penting adalah Indonesia harus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu agar tidak terulang lagi, bukan menghormati orang yang melakukannya. ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ
 
๐Ÿค Saya rasa Andreas benar-benar memiliki pandangan yang positif dan bijak tentang pemberian gelar pahlawan nasional! ๐Ÿ™Œ Memang penting untuk mempertimbangkan kehendak kolektif bangsa dan melakukan verifikasi dokumen serta telaah akademik sebelum mengajukan nama-nama. Ini akan membuat kita lebih sadar dan menghargai jasa tokoh bangsa secara reflektif, bukan melalui glorifikasi yang hanya sekedar berdampak pada kebingungan mental orang ๐Ÿ˜Š. Yang penting adalah kita belajar dari sejarah kita sendiri dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan diri, bukan hanya memandang kembali dengan mata angin ๐Ÿ˜Œ.
 
Gelar pahlawan nasional siapa yang akan dijadikan? Tapi apa yang dibawa oleh orang itu? Apa yang dia lakukan untuk bangsa? Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam memberi gelar seperti itu, bukan cuma menilai keputusan elit. Masyarakat punya pendapat juga, tapi kapan aja mendengarkannya?
 
Pahlawan nasional gak boleh cuma sesuai dengan kehendak elit, kan? Kita perlu jelasin bagaimana pemberian gelar itu memang benar-benar menanggapi apa yang pernah dilakukan tokoh itu ๐Ÿค”
 
Gelar pahlawan nasional ini kudu diatur dengan hati-hati, nggak bisa dulu terus mempermasalahkan satu kelompok lagi. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lebih luas, ngga cuma fokus pada elite atau individu saja. Tapi kita juga harus ngetrenk analisis yang lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan korupsi. Jangan lupa juga pentingnya kesadaran akan sisi gelap sejarah kita, jadi nggak terus menerus glorifikasi tanpa refleksi yang benar-benar mendalam ๐Ÿค”๐Ÿ’ก
 
Aku rasa kiri kanan harus bersatu buat merespon berita ini, nggak usaha sih. Gelar pahlawan nasional itu harus jelas jujur, nggak boleh polosin masa lalu. Aku setuju dengan Andreas Pareira, pemerintah harus lebih transparan dan jujur dalam pengelolaannya. Tapi aku juga pikir ada hal lain yang perlu dibahas, seperti bagaimana kita bisa menghormati tokoh-tokoh yang telah membantu bangsa ini secara nyata, bukan hanya nggak melalui glorifikasi. Aku yakin itu bisa jadi salah satu cara agar kita bisa belajar dari masa lalu dan makin baik di masa depan ๐Ÿ˜Š
 
Gelar pahlawan nasional ini harusnya jelas-jelas tidak hanya untuk orang-orang yang dianggap "baik-baik saja" aja sih... ๐Ÿค”
Masyarakat Indonesia harus dijadikan prioritas utama, bukan hanya elite-elite yang ada di dalam pemerintah. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang rakyat biasa aja, bukan hanya dari sudut pandang orang-orang yang jauh-jauh dari masyarakat ๐ŸŒ†
Dan apa yang kita lakukan sih? Kita hanya memamerkan nama-nama saja tanpa ada penilaian yang objektif tentang kebaikan laku mereka. Tapi bagaimana kalau kita melakukan analisis yang lebih mendalam, seperti dengan menggunakan diagram pembagi skor ๐Ÿ“Š, kemudian kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ๐Ÿ’ช
Jangan lupa juga penolakan dari masyarakat harus dijadikan pertimbangan, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam pemerintah. Kita harus bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah, jangan hanya karena ada saran dari orang tertentu ๐Ÿค
 
kembali
Top