PDIP menganggap pemerintah seperti "tuli" dan mengabaikan penolakan masyarakat terkait pemberian gelar pahlawan nasional Soeharto. Menurut Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi dokumen, telaah akademik, serta uji publik agar benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa.
Pemberian gelar pahlawan nasional adalah momentum penting demi menjaga kesinambungan sejarah dan identitas bangsa. Namun, pemerintah harus tidak melakukan hal ini atas kepentingan politik atau kelompok tertentu karena akan merusak rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.
Soeharto dianggap merepresentasikan simbol-simbol perlawanan terhadap tantangan-tantangan bangsa, seperti kemiskinan dan korupsi. Namun, pemberian gelar pahlawan nasional harus hadir dengan kesadaran tentang sisi gelap dan terang sejarah, bukan melalui glorifikasi.
Menghargai jasa tokoh bangsa harus dilakukan dengan semangat refleksi dan tanggung jawab. Pemerintah harus memastikan proses penghargaan tersebut terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan tafsir politis.
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Soeharto antara lain penembakan misterius, penghilangan paksa, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, dan kerusuhan 1998.
Pemberian gelar pahlawan nasional adalah momentum penting demi menjaga kesinambungan sejarah dan identitas bangsa. Namun, pemerintah harus tidak melakukan hal ini atas kepentingan politik atau kelompok tertentu karena akan merusak rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.
Soeharto dianggap merepresentasikan simbol-simbol perlawanan terhadap tantangan-tantangan bangsa, seperti kemiskinan dan korupsi. Namun, pemberian gelar pahlawan nasional harus hadir dengan kesadaran tentang sisi gelap dan terang sejarah, bukan melalui glorifikasi.
Menghargai jasa tokoh bangsa harus dilakukan dengan semangat refleksi dan tanggung jawab. Pemerintah harus memastikan proses penghargaan tersebut terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan tafsir politis.
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Soeharto antara lain penembakan misterius, penghilangan paksa, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, dan kerusuhan 1998.