Kalau kita lihat konvensi internasional yang dipertimbangkan, itu gampang banget sih kita bisa menyerahin pekerja migran kita, tapi buat aku, itu tidak masuk akal. Mereka sudah banyak bekerja keras dan berjuang di luar negeri, kan? Jadi, kami DPP PDI Perjuangan punya kewajiban untuk memastikan bahwa mereka dilindungi dengan baik.
Aku pikir yang harus dibuat adalah sistem yang adil dan transparan, sehingga pekerja migran bisa melihat mana kontraknya yang benar dan mana yang tidak. Jika ada kesalahan, maka ada sanksi yang tepat. Kalau gini kita lakukan, maka mereka punya kepercayaan untuk bekerja di luar negeri tanpa khawatir.
Aku pikir yang harus dibuat adalah sistem yang adil dan transparan, sehingga pekerja migran bisa melihat mana kontraknya yang benar dan mana yang tidak. Jika ada kesalahan, maka ada sanksi yang tepat. Kalau gini kita lakukan, maka mereka punya kepercayaan untuk bekerja di luar negeri tanpa khawatir.
Mereka ini memang benar-benar lupa bahwa kita sudah menjadi negara yang maju ya? Menurutku, biaya pra-penempatan yang tinggi itu bukan cuma masalah pekerja migran, tapi juga masalah pembayar pajak dan kebutuhan sederhana orang rakyat. Bagaimana kalau kita fokus pada memberikan akses pendidikan dan pelatihan untuk semua orang? Tidak hanya untuk pekerja migran, tapi juga bagi mereka yang berada di Indonesia. 
kalau gini ada konvensi internasional yang perlu di ratifikasi, tapi pemerintah Indonesia masih belum jadi... siapa nih yang mau ngurus hal ini? 
salahnya lagi sama Pekerja Migran ya, biaya pra-penempatan tinggi, pelatihan minim... bagaimana caranya mereka bisa terbebas dari eksploitasi? perlu ada penambahan regulasi yang lebih kuat, sih...