PDIP Beri Catatan Jelang 1 Tahun Prabowo, Singgung Danantara hingga MBG

R

ramerasa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemui langsung oleh partai Demokratis Individu Peduli (PDIP), yang dipimpin oleh Bambang Susatyo, saat dijaksaan terkait kasus penyelesaian pajak.

Dalam sidang jaksa terakhir ini, Jaksa Pidana menyampaikan kembali kejadian di seputah Danantara dan Singgih. Dua lokasi tersebut merupakan titik pengendalian utama bagi dua perusahaan yang dituduh tidak membayar pajak dengan benar.

Menurut Bambang Susatyo, selama ini mereka telah menyampaikan catatan-catatan yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, Jakarta meminta kedua perusahaan tersebut untuk menyampaikan dokumen-dokumen tertentu yang telah diminta oleh Jaksa Pidana.

"Kita tidak ingin menjadi orang yang menuduh dan tidak memberikan bukti yang cukup," kata Bambang Susatyo saat dijaksaan.
 
Gini gitu juga, kayaknya gak ada kejadian nyata yang jelas, hanya catatan-catatan dan dokumen-dokumen saja. Siapa tahu apa yang sebenarnya terjadi di Danantara dan Singgih? Mungkin perusahaan-perusahaan itu benar-benar tidak membayar pajak dengan benar, tapi gak ada bukti yang cukup diberikan oleh Jaksa Pidana. Aku rasa yang harus dibicarakan adalah bagaimana cara mengatasi masalah pajak di Indonesia agar semua orang bisa membayar pajak yang wajib.
 
Gue rasa ini bikin penasaran banget, apa sih maksudnya Jakarta meminta dokumen-dokumen tertentu dari perusahaan-perusahaan itu? Gue pikir sudah terang-terangan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak membayar pajak dengan benar, jadi apa lagi yang Jaksa Pidana minta?

Gue rasa ini seperti main-mainan permainan politik, siapa yang salah sekarang? Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah dibebaskan dari tanggung jawab karena tekanan dari pihak berwenang, dan sekarang Jakarta mau meminta dokumen-dokumen tertentu lagi? Gue rasa ini tidak adil.
 
Saya pikir ini memang kenyataan, kalau gak ada dokumen, gak bisa buktikan apa-apa ya... Tapi, sih, perlu diingat bahwa ini adalah proses hukum, kan? Kalau tidak mau memberi dokumen, itu juga masalahnya. Saya rasa PDIP harus lebih teliti dalam penyampaian dokumen-dokumen yang diminta, jadi tidak terjadi kesalahan lagi... 🤔
 
ini kasus penyelesaian pajak sih, kayaknya sudah terlalu lama prosesnya, harusnya sudah selesai banget, tapi masih ada lagi krusialitas seperti ini... mungkin karena Jakarta mau banyak, nggak mau singkat-singkat. saya rasa kalau Jakarta ingin benar-benar jujur dan tidak menuduh, mereka pasti akan minta semua dokumen yang dibutuhkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. tapi kalo demikian, berarti prosesnya akan makin lama... 🕰️🤔
 
Aku pikir ini kasus pajak yang kaya akan drama, nih 😂. Siapa sih yang suka ngeliat-ngeliat untuk meminta dokumen-dokumen tertentu? Apalagi kalau ada perusahaan yang sedang dipertaruhkan. Aku rasa PDIP harus lebih bijak dalam menghadapi situasi ini, jangan terlalu cepat menyeret dua perusahaan tersebut. Kita biarkan Jaksa Pidana melakukan tugasnya dengan baik dulu, lalu kita lihat apa yang sebenarnya terjadi.
 
haha, kira-kira apa yang akan terjadi kalau Jaksa Pidana meminta dokumen-dokumen tertentu dari 2 perusahaan kayak gini? 🤣 orang-orangnya aja jadi seperti "dokumen ini aku punya, dokumen itu aku punya" kayak aje kagum sih 🙄. dan apakah jaksa Pidana juga meminta pasangan orang yang mereka dudukin untuk membawa dokumen juga? 😂
 
aku nggak percaya, ini kayaknya masih kasus pajak yang bikin para perusahaan panik kapan harus membayar apa lagi! 🤣
satu hal yang bikin aku sedih adalah kalau PDIP jadi yang harus 'dipukul' karena memang tadi mereka yang menyampaikan catatan. tapi saran aku kalau PDIP lebih banyak berusaha untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Jaksa Pidana, mungkin bisa menghindari kesalahannya.
 
Pikirnya sih kalau gak ada transparansi dalam kasus ini, bagaimana caranya Jakarta bisa yakin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar tidak membayar pajak? Saya rasa ini bukan hal kecil banget, tapi juga harus diawasi agar tidak jadi skandal lagi. Tapi, saya paham kalau PDIP punya tanggung jawab untuk mengejutkan berita ini juga, kan sih?
 
Bisa bilang aja, siapa nanti siapa, apa pun kalau ada kasus penyelesaian pajak, biar langsung dibawa ke pengadilan aja deh. Kalau Jakarta yang nggak mau memberikan dokumen-dokumen yang diminta, toh Jaksa Pidana udah tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi aku masih harap ada cara yang lebih baik lagi, misalnya kalau Jakarta langsung mau berbicara dan menyelesaikan masalah itu tanpa harus ke pengadilan.
 
Pernah dengar kan kalau Indonesia masih banyak korban pajaknya? Jadi, siapa yang bilang bahwa Indonesia udah sembunyi keterlolan perusahaan-perusahaan besar itu? Saya pikir itu tidak masuk akal! Siapa yang bilang kita bisa terbebas dari korupsi jika semua orang mau berbagi informasi dan bukti? Sekarang, aku lihat di mana Jakarta mau menemukan jawaban.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top