PBHI soal Peran TNI di Program MBG: Seharusnya Diatur

TNI dalam program MBG: Keterlibatan yang "Tidak Sesuai"

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menuntut penyesuaian kewenangan TNI dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, keterlibatan TNI dalam program ini tidak sesuai dengan tugas mereka.

"Peran TNI harus tetap berada di ranah pertahanan, bukan di bidang sipil seperti MBG," ujar Gina.

TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 telah menetapkan peran TNI dan pemisahan dengan lembaga lain. Namun, masih ada kesalahpahaman tentang penjabatannya.

Misalnya, di Depok ada dapur sekolah, tapi ada juga yang ikut "ngantar" makanan ke daerah tersebut. "Sayangnya juga kami menvesalkan sebenarnya sikap Kementerian Pertahanan yang diharusya sebagai aktor daripada kontrol sipil," katanya.

Gina Sabrina mengingatkan bahwa jika TNI ingin dilibatkan, peran dan batasan harus diatur agar tidak melenceng dari tugas utamanya. Misalnya, pemberian tugas penyaluran MBG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta tak boleh menjadi penugasan permanen.
 
Akhirnya ada orang yang peduli dengan program MBG ๐Ÿ™. TNI harus fokus di bidang pertahanan, gak usah ikut campur-campur di daerah-daerah lain. Saya masih ingat kapan tahun 90an, TNI punya misi untuk mengurangi korban kejahatan, tapi sekarang mereka lebih fokus pada program-program sipil... what's going on? ๐Ÿ˜’ Tapi sepertinya PBHI benar-benar peduli dengan hal ini dan ingin membuat perubahan yang positif. Mungkin saja bisa membuat TNI lebih fokus di tugas utamanya dan tidak melucuti waktu mereka dari bidang sipil. Harusnya pemerintah juga memperhatikan hal ini dan membuat kebijakan yang lebih tepat ๐Ÿค”.
 
Aku rasa keterlibatan TNI di MBG gak sesuai banget. Mereka harus fokus pada pertahanan, bukan berisi-isi kegiatan program-program sipil kayak itu. Di Depok ada dapur sekolah, tapi TNI juga ikut "ngantar" makanan? Aku pikir itu aneh. Kementerian Pertahanan harus jadi aktor utama, bukan kalahin dengan lembaga lainnya. Jika ingin dilibatkan, peran dan batasannya harus diatur agar tidak melanggar tugas mereka. Misalnya, pemberian tugas penyaluran MBG di daerah 3T, tapi tidak boleh menjadi penugasan permanen. Aku pikir itu keterlibatan yang "tidak sesuai".
 
TNI memang harus tetap fokus pada pertahanan, tapi juga tidak ada salahnya jika mereka ikut membantu masyarakat dengan kegiatan seperti MBG. Yang penting adalah jangan biarkan tugas-tugas sipil menempatkan TNI di posisi yang tidak sesuai. Misalnya, sebenarnya sudah ada kewenangan untuk lembaga-lembaga sosial lain untuk mengelola program MBG, tapi TNI malah ikut mengambil alih. Ini bisa jadi masalah karena TNI memiliki prioritas yang berbeda dari kebutuhan masyarakat.
 
Makasih PBHI sudah buat keseimbangan kewenangan TNI, tapi apa artinya ada yang salah kalau mereka ikut MBG? Mereka juga punya komitmen untuk masyarakat, kayaknya harus berbagi waktunya. Saya pikir ini masalah keselarasan aja, bukan tentang keterlibatan atau tidak.
 
Aku pikir ini pelajaran berharga buat kita semua! Kalau kita lihat, TNI ini selama ini hanya bertugas menjaga keamanan dan tidak pernah diteruskan tugas-tugas sipil seperti MBG. Jadi, kenapa kira-kira mereka harus ikut juga dalam program ini? Aku rasa justru lebih baik kalau program ini dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang fokus pada pendidikan dan sosial, kayaknya lebih efektif buat kepentingan masyarakat. Tapi, aku juga paham kalau ada kesalahpahaman tentang penjabatan tugas-tugas TNI...
 
Makasih banget info ini! Keterlibatan TNI dalam program MBG itu kayaknya tidak pas, ya? TNI harus fokus di bidang pertahanan saja, bukan juga di bidang sipil seperti ini. Makanya, perlu ada penyesuaian kewenangan mereka. Saya pikir kalau gini sudah terlambat, kabar baiknya masih bisa ditinjau ulang dan ada penyesuaian lagi. Tapi, gimana kalau ada kesalahpahaman tentang penjabatan tugas-tugas TNI ini? Perlu ada klarifikasi agar tidak ada kesan salah pihak.
 
๐Ÿค”๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ๐Ÿด TNI vs MBG: ๐Ÿšซ๐Ÿ‘Ž Ketika kamu bayangkan TNI yang "ngantar" makanan ke daerah, lalu... ๐Ÿ˜ณ๐Ÿคฏ "Kontrol Sipil"? ๐Ÿ™„๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ

![TNI vs MBG](https://i.imgur.com/MfNq5gX.png)

Perlu diingat: TNI bukan di bidang MBG! ๐Ÿšซ๐Ÿ’ช Lembaga lain untuk itu, yaitu... ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ "Kementerian Sipil" aja ya? ๐Ÿ˜‚

![MBG](https://i.imgur.com/vZT3w9q.png)

Gina Sabrina benar-benar keren banget! ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ TNI harus fokus di pertahanan, bukan... ๐Ÿคฏ "Makanan Bergizi"? ๐Ÿ˜‚
 
Maksud sih apa kewenangan TNI harus begitu jelas, kan? Jika mau ikut program seperti MBG, harus ada konsep yang spesifik dan jelas tentang bagaimana cara kerjanya. Saya pikir kalau diatur dengan baik, tidak akan ada kesalahpahaman seperti ini. Misalnya, TNI bisa menjadi penyalur bantuan, tapi tidak boleh ikut mengantisipasi kebutuhan masyarakat, seperti "ngantar" makanan ke daerah tersebut.
 
ini kayaknya TNI jadi terlalu banyak nge-bantuin hal-hal sipil kayak gini ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ, aku rasa sih penting banget ada batasan antara TNI dan lembaga lainnya, kalau tidak akan terjadi kesalahpahaman kayak ini. mungkin seharusnya ada aturan lebih jelas tentang keterlibatan TNI di program-program seperti MBG, biar gak ada masalah lagi ๐Ÿค”.
 
Aku pikir PBHI harus sabar dulu, kan? TNI jadi tidak boleh ikut program MBG lagi tapi apa aku salah kalau aku pikir ini cara yang lebih sulit untuk mereka? Aku rasa sebenarnya TNI itu hanya ingin membantu masyarakat tapi malah mau dianggap sebagai pihak yang tidak diinginkan. Aku masih ingat kalau aku suka ikut program MBG di sekolahku saat SMA, ada kru yang ramah banget dan aku merasa nyaman ketika aku makan nasi gorengnya ๐Ÿ˜Š. Tapi aku juga nggak ingin keberatan karena aku tahu itu program yang baik. Aku rasa PBHI harus bisa memahami bagaimana cara kerja TNI di program-program seperti ini, agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan aku pikir kita perlu membuat jaringan lebih baik antara PBHI dan TNI, kan? ๐Ÿค
 
aku think ini masalah keterlibatan TNI dalam program MBG yang cukup krusial deh! kalau ingin mereka ikut, harus ada aturan jelas dan batasan yang jelas sih. nggak bisa begitu bebas aja, ya? misalnya di daerah tertinggal, mereka boleh membantu dengan penyaluran makanan, tapi tidak boleh menjadi pengurus sekolah atau apa-apa itu. kalau gini, maka TNI bisa tetap fokus pada tugas mereka yang sebenarnya deh.
 
Mereka TNI, pasti harus fokus pada jaga amanat negara ya, bukan campur tangan di hal-hal yang tidak terkait dengan pertahanan. MBG itu wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan Kementerian Pertahanan juga harus fokus pada kegiatan itu, kalau ada masalah bisa dibantu oleh lembaga lain seperti PBHI, tapi TNI bukan yang harus ikut campur ya ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ.
 
Maksudnya sih apa yang salah dengan TNI ikut ngantor makanan ke daerah? Tapi aja kalau mereka mau bantu, kok bisa saja cari jalan lain di luar program MBG. Misalnya ngeloloskan lembaga yang sudah ada di daerah itu, buat tugas mereka lebih fokus dari pertahanan saja. Aku rasa pentingnya yang perlu diawasi, bukan keterlibatan TNI sendiri aja.
 
Makanan bergizi gratis, kan kayaknya itu penting banget bagi anak-anak? Nah, aku tahu kalau ada program seperti ini, tapi apa yang salah dengan keterlibatan TNI? Aku pikir mereka bisa jadi nolak makanan untuk orang-orang yang tidak perlu. Kenapa aku pikir demikian? Karena aku lihat di TV, ada film tentang wirausahawan yang suka nolak makanan kepada orang-orang yang kurang mampu. Aku rasa itu sesuai dengan semangat MBG kan? Tapi, aku juga tahu kalau TNI harus fokus pada pertahanan, tapi apa salahnya jika mereka ikut membantu dengan cara yang tidak terlalu serius, aja ๐Ÿค”๐Ÿด
 
Maksudnya apa aja kalau TNI ikut-ikutan masuk ke dalam program MBG? Mereka ada tugasnya sendiri ya, seperti menjaga keselamatan dan keamanan. Jangan terlalu sering melibatkan diri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertahanan ya... ๐Ÿค”
 
aku pikir ini masalah yang serius banget, tapi sih gampang dikatakan... nggak perlu TNI jadi beban program MBG, kan? kalo kita fokusin pada tugas utamanya saja, yaitu pertahanan. tapi sih, aku paham kalau ada kesalahpahaman dan sekarang harus disesuaikan. aku harap PBHI bisa membantu agar TNI jadi lebih bijak dalam hal ini... ๐Ÿค”๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ
 
Gaduh ya! TNI harus fokus di ranah pertahanan, gak perlu ikut campur dengan program MBG ๐Ÿค”๐Ÿ’ช. Mereka harus tetap menjaga keamanan, gak usaha membuat makanan bergizi gratis menjadi lebih cepat ๐Ÿ˜‚. Perhimpunan PBHI benar-benar khawatir tentang kesalahpahaman ini, harusnya TNI fokus pada tugas mereka saja ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ. Dan Kementerian Pertahanan juga harus berhati-hati dalam memberikan instruksi kepada TNI, jangan lagi buang-buang uang dan waktu ๐Ÿค‘. Penting juga agar program MBG terus berjalan dengan lancar tanpa penambahan birokrasi yang tidak perlu ๐Ÿ“๐Ÿ’ผ.
 
I don't usually comment but... aku pikir salahnya ada di sisi TNI juga ya... mereka jangan lupa kalau sebenarnya TNI harus fokus pada pertahanan dan keselamatan, tapi kini mereka juga ikut campur dalam hal ini. Mungkin mereka bisa fokus lebih keras pada tugas utama mereka aja...
 
Aku pikir salah satu masalahnya adalah penggunaan kata "ngantar" yang tidak tepat. Seharusnya disebutkan sebagai "mengantarkan" atau "mengurus" makanan ke daerah tersebut. Jadi, kalimatnya harus berbunyi seperti "Sayangnya juga kami menvesalkan sebenarnya sikap Kementerian Pertahanan yang diharusya sebagai aktor daripada kontrol sipil, misalnya melalui pengantaran makanan ke daerah 3T". ๐Ÿค”
 
kembali
Top