PBB Menghadapi Ancaman Bangkrut pada 2026 Karena Iuran Anggota Nunggak
Krisis keuangan yang mengancam keberlangsungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Organisasi tersebut terancam bangkrut pada 2026 karena beberapa negara anggota tidak membayar atau hanya membayar sebagian iuran tahunan mereka. Keterlambatan pembayaran ini membuat PBB menghadapi risiko kebangkrutan finansial yang semakin memburuk dalam waktu dekat.
Guterres mengirim surat kepada semua negara anggota PBB untuk memperingatkan ancaman kolaps dan menegaskan bahwa krisis kali ini berbeda dari periode sebelumnya. Iuran tahunan 2026 telah disetujui sebesar $3,45 miliar (Rp57,81 triliun), tetapi beberapa negara anggota tidak membayar atau hanya membayar sebagian iuran tersebut.
Menurut Guterres, organisasi internasional itu diperkirakan akan kehabisan dana pada bulan Juli jika negara-negara anggota tidak segera membayar iuran tahunan mereka. "Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu - atau Negara Anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," paparnya lagi.
Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara anggota PBB yang menunggak iuran 2025 dan 2026 senilai sekitar $2,2 miliar (sekitar Rp36,87 triliun). Hal ini membuat misi perdamaian PBB mengalami penurunan sebesar 15 persen.
Krisis keuangan di tubuh PBB juga membuat markas besar PBB di New York terancam ditutup pada Agustus, termasuk sidang Dewan Keamanan, pertemuan Majelis Umum pada September, serta Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan.
Krisis keuangan yang mengancam keberlangsungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Organisasi tersebut terancam bangkrut pada 2026 karena beberapa negara anggota tidak membayar atau hanya membayar sebagian iuran tahunan mereka. Keterlambatan pembayaran ini membuat PBB menghadapi risiko kebangkrutan finansial yang semakin memburuk dalam waktu dekat.
Guterres mengirim surat kepada semua negara anggota PBB untuk memperingatkan ancaman kolaps dan menegaskan bahwa krisis kali ini berbeda dari periode sebelumnya. Iuran tahunan 2026 telah disetujui sebesar $3,45 miliar (Rp57,81 triliun), tetapi beberapa negara anggota tidak membayar atau hanya membayar sebagian iuran tersebut.
Menurut Guterres, organisasi internasional itu diperkirakan akan kehabisan dana pada bulan Juli jika negara-negara anggota tidak segera membayar iuran tahunan mereka. "Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu - atau Negara Anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," paparnya lagi.
Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara anggota PBB yang menunggak iuran 2025 dan 2026 senilai sekitar $2,2 miliar (sekitar Rp36,87 triliun). Hal ini membuat misi perdamaian PBB mengalami penurunan sebesar 15 persen.
Krisis keuangan di tubuh PBB juga membuat markas besar PBB di New York terancam ditutup pada Agustus, termasuk sidang Dewan Keamanan, pertemuan Majelis Umum pada September, serta Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan.