Pemilu di Myanmar, yang sering disebut sebagai "pemilu palsu", ternyata melibatkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) sebagai pemenang. Pemilu ini dipenuhi kritik dari dalam negeri maupun dunia internasional, karena pernah melibatkan kontroversi di tengah perang saudara yang berkecamuk sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang sah pada tahun 2021. Menurut berbagai pengamat dan kelompok hak asasi manusia, pemilu ini tidak lebih dari upaya untuk melegitimasi kekuasaan militer yang telah memerintah Myanmar selama hampir lima tahun.
Dengan demikian, hasil pemilu ini semakin menegaskan ketimpangan kekuatan politik dalam pemilu ini. Dengan total hampir 400 kursi, gabungan militer dan USDP telah melampaui jumlah minimum 294 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Tujuh belas partai lain hanya memperoleh kursi dalam jumlah sangat terbatas, berkisar antara satu hingga sepuluh kursi saja.
Saat ini, Senior Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin pemerintahan militer saat ini, seringkali diperkirakan akan menjadi presiden ketika parlemen baru bersidang. Ia mengisyaratkan kemungkinan menunjuk pengganti sebagai panglima angkatan bersenjata dan beralih sepenuhnya ke peran politik sipil.
Dalam reaksi terhadap pemilu ini, Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, secara tegas menyerukan agar hasil pemilu ini ditolak dan menyebutnya sebagai penipuan. Penolakan terhadap pemilu ini juga datang dari tingkat regional, seperti ASEAN, yang tidak akan mengirim pengamat dan tidak akan mengakui hasil pemilu tersebut karena kekhawatiran atas tidak adanya partisipasi yang inklusif dan bebas.
Sementara itu, menteri luar negeri Malaysia menyatakan bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat dan tidak akan mengesahkan pemilu tersebut.
Dengan demikian, hasil pemilu ini semakin menegaskan ketimpangan kekuatan politik dalam pemilu ini. Dengan total hampir 400 kursi, gabungan militer dan USDP telah melampaui jumlah minimum 294 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Tujuh belas partai lain hanya memperoleh kursi dalam jumlah sangat terbatas, berkisar antara satu hingga sepuluh kursi saja.
Saat ini, Senior Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin pemerintahan militer saat ini, seringkali diperkirakan akan menjadi presiden ketika parlemen baru bersidang. Ia mengisyaratkan kemungkinan menunjuk pengganti sebagai panglima angkatan bersenjata dan beralih sepenuhnya ke peran politik sipil.
Dalam reaksi terhadap pemilu ini, Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, secara tegas menyerukan agar hasil pemilu ini ditolak dan menyebutnya sebagai penipuan. Penolakan terhadap pemilu ini juga datang dari tingkat regional, seperti ASEAN, yang tidak akan mengirim pengamat dan tidak akan mengakui hasil pemilu tersebut karena kekhawatiran atas tidak adanya partisipasi yang inklusif dan bebas.
Sementara itu, menteri luar negeri Malaysia menyatakan bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat dan tidak akan mengesahkan pemilu tersebut.