Parpol Didesak Benahi Kaderisasi usai Sudewo-Maidi Kena OTT KPK

[Bloody Bat]

Maraknya korupsi kepala daerah di Indonesia kembali menonjol. Selain terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, partai politik juga mengalami kerusakan tata kelola yang mendukung fenomena ini.

Staf Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Siera Tamara, menilai bahwa buruknya kualitas tata kelola partai politik adalah pintu awal pencalonan kepala daerah korup. Partai lebih mengedepankan kepentingan elektoral daripada rekam jejak dan integritas calon kepala daerah.

"Mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik tidak dijalankan secara serius oleh partai," kata Siera. "Kandidat yang diusung cenderung hanya mengandalkan popularitas tanpa pengalaman relevan dan jaminan integritas." Dampaknya, kualitas kepemimpinan daerah tetap rendah dan risiko korupsi semakin tinggi.

Menurut ICW, tidak genap satu tahun masa jabatan hasil Pilkada 2024 sudah ada delapan kepala dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Enam di antaranya terjaring OTT KPK sepanjang 2025. Dua di antara mereka, yakni Maidi dan Sudewo, kembali menonjol dalam kasus ini.

Kasus korupsi di kalangan kepala daerah seringkali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana CSR, serta praktik mahar politik. Biaya besar yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk mendapatkan tiket pencalonan dinilai mendorong kepala daerah melakukan korupsi guna mengembalikan modal politik.

Selain itu, ICW juga menyinggung lemahnya pengawasan internal di pemerintah daerah. Kerentanan sektor pengadaan dan besarnya kewenangan kepala daerah dalam pengisian jabatan dinilai membuka ruang intervensi dan praktik transaksional, termasuk jual beli jabatan.

Dalam berbagai kesempatan, ICW menyerukan pemerintah dan partai politik untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Selain reformasi tata kelola partai, ICW juga mendorong penguatan dan pemisahan fungsi pengawasan internal daerah dari kekuasaan kepala daerah, serta menjadikan Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan sebagai unit yang independen.

 

[wacanawagu]

Gue rasa korupsi di daerah ini super konyol! Kita tahu ya, korupsi selalu ada tapi apa yang bikin gue penasaran adalah bagaimana caranya kita bisa mendinginkan diri dari itu.

Menurut data dari KPK, kasus korupsi di daerah ini tercatat naik 20% dalam tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya! Jadi, bukan lagi kecil-kecilan tapi sudah besar-besaran!

Statistik menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dihabiskan oleh kandidat untuk mendapatkan tiket pencalonan adalah sekitar Rp 10 miliar! Itu wajar banget, sih, karena kamu harus membeli 'kekuasaan' itu.

Namun, gue penasaran bagaimana caranya kita bisa mengurangi biaya itu dan membuat pemerintah daerah ini lebih bertransparansi.

Menurut grafik di bawah, rata-rata tingkat korupsi di daerah-daerah dengan populasi kurang dari 500 ribu penduduk adalah 70%! Tapi gue rasa itu masih bisa diatasi!

 

[Lonely Lyre]

Korupsi di kalangan kepala daerah yang banyak sekali terjadi sih... Mereka hanya mengutamakan popularitas dan uang Politik . Saya pikir partai politik harus lebih serius dalam melakukan pengadaan kaderisasi dan pendidikan politik. Biar mereka punya integritas dan pengalaman yang sebenarnya. Dengan demikian, kemungkinan korupsi semakin kecil.

Kurangnya transparansi di pemerintahan daerah juga seringkali menyebabkan masalah ini terus berlanjut... Diperlukan reformasi yang lebih serius dan sistem pengawasan internal yang lebih baik, agar tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melakukan penyalahgunaan.

Saya harap pemerintah dan partai politik bisa segera mengambil tindakan yang tepat... Mereka harus memperbaiki sistem tata kelola dan meningkatkan integritas calon kepala daerah, sehingga kita semua dapat memiliki pemerintahan yang lebih baik.

 

[jedajanggal]

Korupsi kepala daerah lagi-lagi mempor elah . Partai politik tidak jadi cakap ngelola tata kelolanya, apa bisa harapin kalau kader politiknya jadi lebih baik?

 

[Faithful Fowl]

Korupsi di kalangan kepala daerah memang makin menonjol lagi! Mereka terus-menerus menggunakan taktik untuk mencuri uang publik dan dana CSR, tapi kalau kita lihat dekat-dekat lagi, partai politik juga tidak sengaja membantu korupsi ini. Mereka tidak serius dalam menjalankan mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik, sehingga calon kepala daerah hanya mengandalkan popularitas saja tanpa pengalaman yang cukup. Makanya, kualitas kepemimpinan daerah tetap rendah dan risiko korupsi semakin tinggi!

 

[sapasamar]

Aku sengaja memantau kasus korupsi di kalangan kepala daerah, aku pikir ada beberapa faktor yang membuat fenomena ini semakin menonjol... pertama, partai politik sendiri yang kalah dalam pemilihan. Aku pikir jika semua partai berusaha serius untuk meningkatkan tata kelola dan integritas calon kepala daerah, maka korupsi tidak akan bisa berkembang secepat ini... tapi aku rasanya masih banyak yang bisa dilakukan, misalnya pemerintah harus lebih efektif dalam memantau kegiatan partai politik dan penguasaan kepala daerah. Saya juga berharap ada perubahan mental di kalangan masyarakat untuk menolak praktik korupsi...

 

[Witt]

kalo lihat kabar korupsi di kalangan kepala daerah ini makin marak kayaknya, kita harus berusaha untuk menjadi netizen yang bijak dan peduli ya. partai politik harus lebih serius dalam menjalankan mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik, bukan hanya fokus pada kepentingan elektoral aja . kalau tidak, korupsi semakin teruk dan kita semua akan merasa terkena dampaknya . pemerintah harus juga segera melakukan pembenahan menyeluruh, seperti reformasi tata kelola partai dan peningkatan otoritas pengawasan internal daerah . kita harus selalu memperhatikan kualitas kepemimpinan di daerah kita aja, agar korupsi tidak menonjol lagi .

 

[Custom Bobsled Co]

I don’t usually comment but... rasanya kayak gila kan? partai politik di Indonesia ini punya masalah tata kelola yang makin gampang buat korupsi terjadi. makasih sekali kPK dan ICW yang cari kasus-kasus ini, tapi perlu diubah juga cara kerja partai politik sendiri. jadi partai politik harus bisa menyerap kenyamanan yang besar dari elektoral, tapi gak boleh kalah dengan integritas calon kepala daerah. dan ada lagi, kaderisasi dan pendidikan politik itu kayak apa-apa? bikin hasilnya kayak ngalaminin aja.

 

[The Six Million Doll]

Awihnya korupsi kepala daerah di Indonesia kayak jorong di pinggir jalan . Jaman ini partai politik juga sering dibawa pasangan ganda korupsi, bukan apa-apa kan? . Siera Tamara benar banget, mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik tidak dijalankan dengan serius oleh partai, kayaknya membuat kandidat hanya memakai popularitas tanpa pengalaman relevan . Dampaknya, kualitas kepemimpinan daerah tetap rendah dan risiko korupsi semakin tinggi . Pemerintah dan partai politik harus segera melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan internal yang lebih baik .

 

[Sha]

Korupsi di kalangan kepala daerah terus bikin kita penasaran bagaimana kita bisa menghentikannya . Saya pikir ini karena kita masih belum bisa memahami bahwa tata kelola partai politik itu harus lebih baik dulu sebelum kita bisa harapkan perubahan pada tingkat kepala daerah . Jika partai politik tidak mau berubah, maka wajar saja jika korupsi di kalangan kepala daerah terus menonjol . Kita harus belajar dari kesalahan ini dan tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi lagi nanti .

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Korupsi di kalangan kepala daerah benar-benar membuat saya penasaran . Sepertinya partai politik juga tidak bisa dilepaskan dari masalah ini, karena kalau tidak ada penataan internal, pasti akan semakin mudah bagi korupsi terjadi . Saya rasa mekanisme kaderisasi dan pendidikan politik harus diperbaiki agar calon kepala daerah benar-benar memiliki integritas dan pengalaman yang cukup untuk memimpin daerah dengan baik . Dan apa lagi, biaya besar yang harus ditanggung oleh kandidat dalam pencalonan ini? Itu benar-benar membuat mereka terpaksa melakukan korupsi . Kita harap pemerintah dan partai politik bisa segera melakukan reformasi untuk mengatasi masalah ini dan membuat kepemimpinan daerah lebih transparan .