Pemerintah Terkandas dalam Menghadapi Tragedi Gedung Pondok Pesantren, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Kasus tragis gedung pondok pesantren Al Khoziny yang ambruk di Jakarta beberapa hari lalu menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengkritik pemerintah atas rencana untuk kembali membangun gedung pondok pesantren tersebut menggunakan Anggaran Pekerjaan Umum Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah (APBN).
Saleh berpendapat bahwa pemerintah harus menelusuri masalah dalam kasus ini dan tidak hanya memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari. Dia juga mengingatkan bahwa ada banyak pondok pesantren lain yang membutuhkan bantuan anggaran, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan ponpes lain sebelum membantu Al Khoziny.
"Kalau Ponpes Al-Khoziny ini dibantu, tentu perlu juga dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain. Paling tidak agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik," kata Saleh.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya para korban.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah dalam menghadapi tragedi seperti ini. Apakah pemerintah hanya ingin memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari? Atau apakah ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini?
Pemerintah harus segera menentukan langkah tindakannya dalam menghadapi tragedi ini dan tidak hanya memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya.
Kasus tragis gedung pondok pesantren Al Khoziny yang ambruk di Jakarta beberapa hari lalu menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengkritik pemerintah atas rencana untuk kembali membangun gedung pondok pesantren tersebut menggunakan Anggaran Pekerjaan Umum Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah (APBN).
Saleh berpendapat bahwa pemerintah harus menelusuri masalah dalam kasus ini dan tidak hanya memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari. Dia juga mengingatkan bahwa ada banyak pondok pesantren lain yang membutuhkan bantuan anggaran, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan ponpes lain sebelum membantu Al Khoziny.
"Kalau Ponpes Al-Khoziny ini dibantu, tentu perlu juga dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain. Paling tidak agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik," kata Saleh.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya para korban.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah dalam menghadapi tragedi seperti ini. Apakah pemerintah hanya ingin memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari? Atau apakah ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini?
Pemerintah harus segera menentukan langkah tindakannya dalam menghadapi tragedi ini dan tidak hanya memberikan bantuan tanpa memikirkan dampaknya.