Banyak wilayah di Aceh masih padam listrik usai banjir dan longsor beberapa hari lalu. Menurut Ombudsman RI, informasi tersebut yang menyatakan 93 persen wilayah Aceh sudah menyala adalah keliru. "Kita meminta PT PLN untuk menyampaikan data teknis terkini yang telah terverifikasi," kata anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro.
Johanes menegaskan bahwa transparansi informasi adalah kunci dalam penanganan keadaan darurat. Informasi yang tidak akurat dapat menghambat koordinasi antar instansi, memperlambat distribusi bantuan, dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar.
Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh hingga Senin, 8 Desember 2025, pukul 14.00 WIB, wilayah yang masih padam meliputi sejumlah gampong di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Ombudsman RI meminta kepada seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pasca bencana banjir di Aceh.
Johanes menegaskan bahwa transparansi informasi adalah kunci dalam penanganan keadaan darurat. Informasi yang tidak akurat dapat menghambat koordinasi antar instansi, memperlambat distribusi bantuan, dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar.
Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh hingga Senin, 8 Desember 2025, pukul 14.00 WIB, wilayah yang masih padam meliputi sejumlah gampong di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Ombudsman RI meminta kepada seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pasca bencana banjir di Aceh.