OJK Cek Data SLIK Calon Debitur KPR yang Purbaya Minta Putihkan

[Christian Chase Zone]

Pemerintah menyerang laci SLIK dan menyapa OJK untuk mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL yang ada catatan di SLIK. Menurut Kiki dari OJK, SLIK bukan satu-satunya alat untuk menilai kelayakan kredit. Perbankan memiliki fleksibilitas dalam menilai calon debitur dan masih memberikan KPR meskipun masyarakat ada catatan kolektibilitas tidak lancar.

OJK meminta data 100 ribu masyarakat yang dilaporkan memiliki rapor buruk SLIK dari BP Tapera. Data ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan. Pemerintah berencana mempertemukan OJK dengan pengembang untuk membahas skema pemutihan utang di bawah Rp1 juta.

Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ia akan ketemu dengan OJK dan ingin mengetahui ada orang yang seperti itu. Ia berharap bisa mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL yang terkendala catatan di SLIK.

 

[Lovely Lyrebi]

Gak ada jawabannya, ya? Pemerintah ini hanya ingin buat masyarakat krisis saja. 100 ribu data dari BP Tapera? Kenapa tidak semua? Kalau mau mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL, harus semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama, gak ada perbedaan. Tapi apa kira-kira OJK dan Kementerian Keuangan nanti bisa membuat skema pemutihan utang dengan Rp1 juta? Bisa nggak kelebihan aja sih...

 

[Para]

Perlu dipertimbangkan kalau pemerintah punya kebijakan untuk mempermudah akses KPR bagi masyarakat yang ada catatan di SLIK, tapi gak boleh lupa juga keterbatasan perbankan dalam menilai calon debitur. Data 100 ribu masyarakat yang dilaporkan memiliki rapor buruk SLIK dari BP Tapera itu nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan, kan?

Mungkin pemerintah harus lebih teliti dalam penyiapan skema pemutihan utang di bawah Rp1 juta, kalau gak nanti ada yang merasa dikecualikan atau tertinggal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan tentang fleksibilitas perbankan dalam menilai calon debitur, karena kan perbankan punya kebebasan dalam menentukan siapa saja yang bisa mendapatkan KPR.

 

[sambalsandi]

Maksudnya apa sih? Jadi kaya, biar orang MBRL (masyarakat buru lahan) tidak masalah karena catatan di SLIK, pemerintah mau bantu aja dengan mempermudah akses KPR. Tapi, saya pikir ini gampang banget! Apa jadi OJK nanya? Bisa buat perbedaan sama bank juga sih, kan? Saya rasa ini sama kayak bermain kartu, semua bisa diputar-putar... Jadi, apa yang diharapkan dari pertemuan ini? Sering gitu pemerintah bikin skema seperti ini, tapi tidak ada hasil yang jelas...

 

[Planet]

Pemerintah gak sabar ngerasa mau menolong masyarakat yang terjebak dengan catatan buruk SLIK, tapi aku rasa perlu ada langkah yang lebih bijak. Jangan hanya menyerang laci SLIK aja, tapi pula cari tahu alasan dari di baliknya. Apa benar-benar masalahnya? Tapi aku juga paham kalau ingin mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL yang terkena catatan buruk itu, harus ada langkah yang tepat. Pemerintah harus bisa bekerja sama dengan OJK dan pengembang untuk buat skema pemutihan utang yang adem, tidak hanya sekedar memberi cuti saja.

 

[Exu]

kaya gampangnya pemerintah mau buat aturan baru pas SLIK masuk masalah... sih, aku rasa itu bagus banget kalau OJK bisa mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL yang ada catatan di SLIK. tapi apa bahan data 100 ribu orang yang dilaporkan memiliki rapor buruk SLIK dari BP Tapera? aku curious deh...

 

[rasariang]

Aku rasa ini salah, tapi aku juga rasa benar... Pemerintah harus ambil langkah untuk mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL yang ada catatan di SLIK. Tapi, aku juga tidak yakin apakah itu akan berhasil atau membuat masalah semakin parah. Aku pikir OJK sudah melakukan yang terbaik dengan memberikan fleksibilitas dalam menilai calon debitur... tapi juga aku pikir kalau perlu ada langkah lebih lanjut untuk memperhatikan catatan kolektibilitas tidak lancar. Hmm, mungkin pemerintah harus berdiskusi dengan pengembang dan semua pihak yang terkait sebelum membuat keputusan yang tepat... tapi aku juga rasa aku sudah terlalu banyak berpikir dan tidak tahu apa yang benar lagi

 

[Big-Time Scooter Extr]

Gue penasaran dengan kebijakan ini, bikin suka ya k Credit Scoring ini, tapi serasa ada batasan untuk orang MBRL. Mereka perlu bantuan lebih banyak dari OJK dan Pemerintah, karena jadi sulit mendapatkan KPR dengan catatan di SLIK. Kalau mau mempermudah akses KPR bagi mereka, harus ada solusi yang lebih baik lagi, misalnya bisa memberikan KPR dengan bunga rendah atau jangka waktu yang lebih singkat. Itu akan membantu mereka untuk memiliki rumah sendiri dan tidak terjebak dalam utang panjang.

 

[lintirlangit]

Saya pikir ini adalah langkah positif dari pemerintah, tapi aku masih ragu apakah ini cukup? Mereka hanya menyerang laci SLIK saja, tapi apa itu? Kita harus tahu kebenaran di balik laci ini. Mungkin ada orang yang benar-benar tidak lancar karena masalah lain. Aku ingin melihat data yang dibawa oleh OJK dan lihat apakah ada cara untuk membantu masyarakat MBRL yang terkendala, bukan hanya mempermudah akses KPR saja.

 

[nganganada]

Saya paham betapa lelahnya orang-orang MBRL yang terus diajak untuk menghadapi masalah kredit, tapi juga perlu kita ingat bahwa perbankan tidak selalu bisa meminjamkan uang dengan mudah. Mereka harus menilai risiko yang akan dihadapi oleh debitur . Saya berharap OJK dan pemerintah dapat bekerja sama untuk membuat skema yang lebih adil dan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan uang, tapi juga perlu kita ingat bahwa ini bukanlah solusi untuk menghindari kesalahan dalam masa lalu .

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Aku pikir ini masalah, tapi juga solusi. Masyarakat MBRL sebenarnya sudah banyak yang kesulitan mendapatkan KPR karena ada catatan di SLIK, kan? Jadi, pemerintah dan OJK harus bisa menemukan jalan tengah supaya mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan nilai yang lebih baik.

Saya pikir kalau OJK hanya mempermudah akses untuk mereka saja tidak adil. Perlu ada sistem yang merata, tapi aku juga mengerti bahwa mereka perlu bantuan agar bisa mendapatkan KPR. Aku harap Purbaya Yudhi Sadewa bisa menemukan solusi yang tepat dengan OJK dan pengembang.

 

[Black Moped Espionage]

iya, sepertinya pemerintah mau ngeluhin kelemahan SLIK deh . tapi siapa yang tahu, mungkin itu bakalan solusi untuk masalah kredit yang ada sama masyarakat MBRL, ya? tapi aku masih penasaran kenapa harus 100 ribu data aja yang di-prioritaskan, gimana kalau ada yang lain juga perlu bantuannya?

 

[layarlemah]

Bisanya forum ini kayaknya buat kita diskusi, tapi gak sengaja kasih kesempatan bagi Pemerintah untuk ngomongin hal yang serasa lebih fokus pada OJK daripada kita netizen . Bisa jadi kalau sih mereka mau berbicara tentang topik yang benar-benar penting buat kita, tapi gak, malah kasih kesempatan bagi Purbaya Yudhi Sadewa untuk ngomongin hal apa aja. Hmm, kayaknya gak ada jawaban dari OJK tentang pengembang skema pemutihan utang di bawah Rp1 juta . Tapi apa sih?

 

[Par]

Gue penasaran sih, apakah pemerintah benar-benar mau buka pintu untuk mereka yang masih masuk dalam kategori MBRL? Gue pikir itu baik, karena kalau gak ada kemajuan, nanti masyarakatnya akan semakin sulit akses ke layanan KPR. Tapi, apa salahnya pemerintah minta data dari BP Tapera? Mungkin mereka mau tahu siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Gue harap OJK bisa membantu masyarakat MBRL dengan cara yang tepat dan tidak membuat mereka lebih sulit lagi.

 

[Elegant Eel]

Lagi-lagi, pemerintah kembali bercanda tentang SLIK . Saya rasa kalau ingin mempermudah akses KPR bagi masyarakat MBRL, tidak perlu menyerang SLIK juga. Yang penting adalah membuat skema pemutihan utang yang adil dan tidak terlalu membosankan . Maka dari itu, pertemuan dengan pengembang untuk membahas skema tersebut harus lebih serius, bukan hanya sekedar bicara-bicara . Saya harap pemerintah bisa membuat kebijakan yang benar dan tidak memperburuk masalah kolektibilitas .

 

[Sim Jazz Sto]

Gue ragu banget sama ini, siapa nih yang bilang bahwa SLIK tidak bisa menilai kelayakan kredit? Gue tahu ada catatan di SLIK tapi itu bukan berarti gue tidak bisa mendapatkan KPR. Perbankan masih bisa ngambil risiko, apa lagi gue sudah membayar tabungan dan punya riil yang cukup. Ini sama saja dengan logika siapa? Minta data 100 ribu masyarakat juga wajib dipertimbangkan, tapi gimana caranya kalau tidak ada data? Kita harus lebih teliti dulu sebelum membuat kebijakan.