Bekal Kredit untuk Rakyat Miskin yang Ada di SLIK, OJK Siap Dukung. Pemerintah ingin mempermudah akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemilikan rumah mereka.
Dengan melakukan pemulihan utang, pemerintah berencana untuk memberikan fleksibilitas kepada calon debitur dengan mengurangi biaya bunga dan memperpanjang jeda pembayaran. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus menilai kelayakan kredit bagi para pemilik rumah yang ada di SLIK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa SLIK bukanlah satu-satunya alat untuk menilai kelayakan kredit. Selain itu, OJK juga harus mempertimbangkan fleksibilitas perbankan dalam menentukan kelayakan calon debitur.
"Jadi pasti akan selalu kita dukung. Terkait dengan SLIK, ini kemarin kita udah minta ke Pak Heru, Ketua BP Tapera, kan beliau mengatakan ada 100 ribu, ya kita minta datanya tolong disampaikan ke kita," katanya.
OJK telah meminta data 100 ribu masyarakat yang dilaporkan memiliki rapor buruk SLIK dari BP Tapera. Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.
Dengan melakukan pemulihan utang, pemerintah berencana untuk memberikan fleksibilitas kepada calon debitur dengan mengurangi biaya bunga dan memperpanjang jeda pembayaran. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus menilai kelayakan kredit bagi para pemilik rumah yang ada di SLIK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa SLIK bukanlah satu-satunya alat untuk menilai kelayakan kredit. Selain itu, OJK juga harus mempertimbangkan fleksibilitas perbankan dalam menentukan kelayakan calon debitur.
"Jadi pasti akan selalu kita dukung. Terkait dengan SLIK, ini kemarin kita udah minta ke Pak Heru, Ketua BP Tapera, kan beliau mengatakan ada 100 ribu, ya kita minta datanya tolong disampaikan ke kita," katanya.
OJK telah meminta data 100 ribu masyarakat yang dilaporkan memiliki rapor buruk SLIK dari BP Tapera. Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.