Ogah Legalkan Thrifting, Purbaya Ilustrasikan Perlakuan ke Ganja

Pemerintah menegaskan kembali keingganan untuk melegalkan bisnis thrifting yang banyak dituduh ilegal, seperti ganja. Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, mengibaratkan bahwa bisnis thrifting tidak layak dijadikan legal jika hanya untuk memperoleh pajak. Ia mengatakan bahwa para pedagang yang berbisnis barang bekas harus bertanggung jawab atas impor ilegal tersebut dan menyebutkan bahwa kebanyakan barang thrifting didatangkan tanpa izin.

Bisnis thrifting sering dituduh ilegal karena banyak diantaranya merupakan impor ilegal. Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan melindungi industri dalam negeri dengan menetapkan sikap tegas terhadap impor barang-barang ilegal. Namun, ia juga yakin bahwa para pengusaha yang saat ini berbisnis thrifting dapat mengubah bisnisnya menjadi legal.

Para pedagang thrifting di Pasar Senen meminta pemerintah agar melegalkan usaha mereka. Mereka mengatakan bahwa sekitar 7,5 juta orang bergantung pada bisnis thrifting dan ingin membatasi impor barang-barang bekas saja. Mereka juga berharap dapat membayar pajak kepada negara atas usaha yang mereka jalankan.
 
Gampang lah pemerintah bikin undang-undang baru, tapi sekarang gini aja buat kita kesusahan. Aku pikir pemerintah harus lebih sabar dan tidak cepat menutup mata. Thrifting itu baik-baik saja, kalau ada yang ilegal, saja tolak lepas ya? Tapi apa lagi ini, pemerintah bilang mau melindungi industri dalam negeri, tapi sebenarnya aku pikir pemerintah harus melindungi para pedagang thrifting yang sekarang sudah berjuang. Aku senang kalau mereka bisa membayar pajak, tapi gampang banget buat mereka dibawa ke banding karena impor ilegal. Saya rasa pemerintah harus lebih jujur dan transparan, jangan cuma bicarakan lalu tidak melaksanakan.
 
Aku pikir pemerintah harus fokus banget buat memastikan bahwa impor ilegal diatur dengan benar, jangan hanya fokus pada bisnis thrifting saja. Kalau mau legalisasi bisnis itu, pasti harus ada aturan yang jelas dan dipatuhi semua orang. Tapi aku juga paham kalau para pedagang thrifting memerlukan keuntungan dari usaha mereka, ya? Aku harap pemerintah bisa menemukan keseimbangan antara melayani para pedagang dengan mengatur impor ilegal di pasar. 🙏🌿
 
Kalau gini aja sih, pemerintah kayaknya harusnya jujur dulu, apa keinginanya memperluas bisnis thrifting itu tapi tidak bisa buat apa pun di dalam. Tapi paham juga, ada yang bergantung pada usaha ini, jadi mungkin saja kaya pemerintah sudah lama ngeliat.

Aku rasa kalau ingin melegalkan bisnis thrifting itu, harus ada aturan yang lebih ketat lagi untuk para pedagang. Jangan kayaknya hanya memperluas aturan ke arah yang tidak terduga. Aku juga penasaran, bagaimana caranya pemerintah bisa yakin bahwa semua barang yang diimpor tidak ilegal?
 
Gak percaya kayaknya birokrat yang sering banget kikir dengan masalah pajak, tapi sekarang mau menghambat usaha pedagang thrifting aja! 7,5 juta orang bergantung pada bisnis ini dan gini dia tadi yang ngatakan, "jangan dijadikan legal hanya untuk mendapat pajak", kan apa lagi dia ingin? Makin kripto juga banget, gimana nih caranya buat bikin usaha mereka legal sih?
 
Minta pemerintah lebih teliti lagi, bikin jelas kayak apa aja yang dibutuhkan untuk melegalkan bisnis thrifting. Kalau cuma ingin tambah pajak, tapi impor ilegal masih bisa terus berlanjut, siapa tahu?
 
Aku rasa pemerintah harus buat kebijakan yang jelas, nggak cuma protes aja terhadap bisnis thrifting. Aku penggemar belanja di Pasar Senen, tapi aku juga tahu bahwa impor ilegal bisa membawa konsekuensi yang gila. Aku harap pemerintah bisa buat aturan yang adil, nggak hanya memihak kepada pedagang asli atau importir yang legal.

Aku bayangkan kalau semua toko di Jakarta harus mematuhi kaidah yang sama, tidak ada perbedaan antara yang legal dan ilegal. Kalau demikian, bisnis thrifting bisa berkembang, tapi dengan ketentuan yang jelas tentang impor ilegal. Aku rasa itu sudah adil dan masuk akal.
 
Maksudnya kira-kira bagaimana jika pemerintah memutuskan untuk melegalkan bisnis thrifting ya? Saya pikir itu bisa membantu banyak para pedagang kecil yang sekarang harus mengeluh karena impor ilegal. Tapi, mungkin ada juga cara untuk membuat industri domestik tetap maju dengan cara lain. Misalnya, pemerintah bisa menetapkan aturan yang lebih ketat agar para pengusaha lokal bisa bersaing dengan para pedagang import. Saya rasa itu pasti bisa membawa manfaat bagi banyak orang, tapi kita juga harus memikirkan dampaknya terhadap industri yang sudah ada.
 
Gue pikir ini gampang banget, pemerintah tinggal buat aturan yang jelas dan pastikan semua orang tahu apa itu legal dan apa yang tidak. Kalau ini bisnis thrifting, gak perlu jadi ilegal kok. Yang penting adalah para pedagang ini bertanggung jawab atas impor ilegal barang-barang bekas mereka. Gue rasa pemerintah harus melindungi industri dalam negeri, tapi juga harus memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk mengubah bisnisnya menjadi legal. Kalau pemerintah mau buat aturan yang jelas, gue yakin tidak ada masalah. Ini akan membuat banyak orang seperti 7,5 juta orang di Pasar Senen bisa bekerja dan membayar pajak kepada negara. 🙏
 
Aku pikir ini punya masalah besar, ya? Jika kita nggak legalkan bisnis thrifting, gue rasa para pengusaha yang berbisnis barang bekas bakal sulit untuk bertahan, aja... tapi kalau kita legalkan, aku khawatir ada banyak pedagang yang tidak beresolusi masalah impor ilegal, dan itu pasti akan bikin masalah lebih besar lagi 🤔. Aku ingin pemerintah bisa mencari solusi yang tepat, ya... mungkin dengan cara membuat aturan yang jelas untuk para pengusaha yang berbisnis thrifting, sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas impor ilegal dan membayar pajak yang seharusnya. Gue rasa itu yang paling penting, aja 🤞
 
Pemerintah kembali bilang bahwa bisnis thrifting bukanlah baik atau buruk sendiri, tapi cara baginya yang salah. Jika para pedagang thrifting mau bertanggung jawab dan tidak lagi membawa barang ilegal, maka pemerintah akan melindungi mereka. Tapi kalau mereka tetap ingin melakukan hal yang salah, maka pemerintah akan tegas. Saya rasa ini seperti permainan politik, siapa yang bisa mengatur keadilan?
 
Hmmppp... kalau kita nggak legalisir bisnis thrifting, siapa nih yang bakal kehilangan pekerjaannya? 7,5 juta orang kayaknya butuh bantuan... Menteri Keuangan itu harus cari jalan tengah ya. Kita juga harus ingat bahwa banyak toko-toko beka yang terus beroperasi meskipun sudah ada larangan... Jadi, kalau kita legalisir bisnis thrifting, itu baik banget!
 
kembali
Top