Nicke Widyawati: Penyusunan HPS Tak Boleh Libatkan Pihak Ketiga

[Hidden Hovercraft Mani]

Pernyataan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, mengenai proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dianggap tidak bisa dilibatkan dengan pihak ketiga. Hal ini merupakan prinsip yang penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Nicke, tata kelola perusahaan harus memiliki transparansi, akuntabilitas, responsif dan independen. Dia menyatakan bahwa dalam proses pengadaan di Pertamina, fungsi-fungsi di dalam perusahaan seringkali menyusun Owner Estimate atau OE sebagai bagian dari proses pengadaan.

Nicke tidak langsung terlibat dalam penyusunan HPS, namun dia menyatakan bahwa OE pasti akan menjadi pertimbangan saat dilakukan proses pengadaan. Dia mengaku tidak bisa membahas detailnya, tetapi secara umum, OE adalah sesuatu yang diusulkan oleh perusahaan.

Namun, Nicke menegaskan bahwa dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG), dilarang ada konflik kepentingan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan OE di dalam perusahaan.

Dalam kasus ini, pelaksanaan tata kelola yang tidak sesuai mengakibatkan kemahalan harga BBM dan kerugian negara hingga mencapai Rp 171 triliun.

 

[lupalatar]

omg banget! pertamina memang nggak bisa dipercaya lagi . siapa yang pikir pihak ketiga bisa jadi konflik kepentingan? tapi sepertinya mereka cuma mau nggak terbuka tentang hal ini, kan? apalagi sekarang ada kerugian negara hingga mencapai Rp 171 triliun... apa lagi yang harus ditunggu-tunggu dari pertamina?

 

[Par]

Gue pikir ini salah kalau dianggap bahwa pelaku tidak berani bercanda, tapi memang gue tidak percaya aja kalau Nicke benar-benar tidak mau melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kalau benar, ini beda banget dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang jelas-jelas harus dilakukan. Gue rasa ini kenyataannya kalau dianggap tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan BBM di Pertamina. Dulu gue pikir HPS itu sama aja dengan Owner Estimate (OE), tapi sekarang gue sadar kalau ini beda aspek ya...

 

[jedajelajah]

Gue rasa si Nicke Widyawati bilangnya yang benar-benar penting ya, transparansi dalam pengadaan di Pertamina harus jelas banget, gak bisa cuma-cuma aja. Karena kalau ga ada transparansi, pasti ada konflik kepentingan sama pihak ketiga yang nanti bisa jadi kembali lagi sama PTSMR atau supplier lainnya, dan itu bikin harga BBM semakin mahal, nggak enak ya? Gue ingat waktu 90-an, harganya hanya Rp 2.500 per liter, sekarang sudah Rp 15.000, itu penambahan Rp 12.500, kan kayaknya bisa jadi gue tidak akan beli BBM lagi

 

[Exqu]

Gue pikir Nicke Widyawati jujur banget kalau dia bilang HPS harus dilakukan sendiri, tapi gue pikir perlu ada transparansi juga, seperti di mana pengeluaran itu dari? Apakah ada konflik kepentingan dengan pihak ketiga? Gue ragu-ragu kayaknya, sekarang apa yang harus diganti, yaitu sistem HPS atau cara kerja perusahaan ini?

 

[sapasamar]

Aku pikir Nicke Widyawati benar-benar pintar banget. Dia bilang pentingnya tata kelola perusahaan harus jujur, transparan, akuntabel, dan independen... ini bukan cuma teori, tapi juga prakteknya yang dijunjung tinggi. Kalau ada konflik kepentingan dengan pihak ketiga, itu harus dihindari agar tidak terjadi kerugian bagi perusahaan atau negara.

Aku rasa pelaksanaan tata kelola yang tidak baik memang salah satu penyebab kemahalan harga BBM dan kerugian negara. Jika Nicke benar-benar mau melibatkan pihak ketiga dalam proses pengadaan, mungkin ada solusi yang lebih baik dan lebih transparan. Tapi aku juga tidak bisa membanting balik pada pelaksanaannya... :/

Kamu pikir apa kalau Pertamina melakukan audit internal sendiri untuk memastikan tata kelola perusahaan mereka benar-benar sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance?

 

[Fabu]

Wow! Pertamina deh, kalau ini benar aja, mereka sih udah banyak gagal dalam menjaga tata kelola yang baik. Harga minyak naikin banget dan negara kehilangan Rp 171 triliun... itu gampangnya tidak bisa diakuii . Pertamina harus lebih jujur dan terbuka, siapa tau mereka bisa menghemat biaya dan harga BBM jadi lebih murah... atau kayaknya, mereka udah punya rencana untuk menghindari hal ini...

 

[layarlemah]

Saya bingung sih apa yang salah dengan cara kerja Pertamina kayak ini . Jika mereka sudah bisa menyusun HPS sendiri, tapi tidak bisa melibatkan pihak ketiga, itu artinya ada kesalahan apa? Saya pikir kalau benar-benar diinginkan transparansi dan akuntabilitas, maka harus ada cara untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih serius ya?

 

[Heavy Metal Kart Be]

Gue rasa gini penting banget kalau perusahaan mau jujur siapa konsumennya, apalagi kalau itu pemerintah! Minta Nicke Widyawati jangan ragu-ragu lagi, terbuka sama publik tentang proses pengadaan di Pertamina. Gue yakin masyarakat Indonesia bisa membantu memberikan saran yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan itu. Semoga satu-satunya cara untuk menghindari kerugian negara yang besar lagi!

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

Gue capek banget sih... apalagi kalau ni Nicke Widyawati, Dirut Pertamina itu. Dia bilang OE itu tidak boleh dilibatkan dengan pihak ketiga, tapi gue tahu kalau di lapangan itu semua hanya teka-teki sih...

Gue rasa sih kalau ada konflik kepentingan, tapi gue juga rasa Nicke Widyawati bilangnya agar tetap jujur sih... tapi apalagi kalau ada kerugian negara yang besar seperti itu, siapa yang mau ngakom? Gue pikir giliran kalau semua pihak jujur dan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam Pertamina. Tapi, kalau kita lihat dari sisi lain, Nicke Widyawati bilangnya agar tidak ada konflik kepentingan... tapi gue juga rasa itu semua hanya cerita sih...

 

[Sha]

Gue pikir aja kalau Dirut Pertamina harus jujur lebih dulu, siapa yang bilang OE di luar kan juga orang Pertamina, kayaknya gak ada masalah, apa yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas di dalam proses pengadaan ya.

 

[Frantic F]

omg kalau nggak ada transparansi dan akuntabilitas di Pertamina, gampang banget terjadi keterlibatan konflik kepentingan . jadi kenapa pihak ketiga tidak boleh di libatkan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri? itu bukannya membuat perusahaan lebih jujur dan transparan? mungkin kalau pertamina adanya transparency dan akuntabilitas, kemahalan harga BBM gampang teratasi . tapi sih, jadi nggak ada konflik kepentingan, soalnya itu diatur oleh GCG yang penting banget dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik .