"Kota Baru Gaza Tidak Bisa Dianggap Sebagai Harapan Bagi Rakyat Gaza"
Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan konsep "New Gaza" di hadapan puluhan pemimpin negara yang hadir di World Economic Forum, Davos, Swiss. Konsep ini akan melibatkan rekonstruksi Kota Gaza yang terkena dampak besar dari serangan Israel dalam dua tahun terakhir. Namun, banyak yang menilai bahwa konsep ini lebih memberikan keuntungan bagi investor dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
Rencana pembangunan kembali Kota Gaza yang disampaikan oleh Jared Kushner, mantan penasihat Presiden AS Donald Trump, berfokus pada pembangunan infrastruktur futuristik dengan bisnis pariwisata sebagai prioritas utama. Namun, ini tidak hanya menunjukkan keinginan untuk mengembangkan proyek tersebut tanpa memperhatikan kenyataan di lapangan, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi Trump yang ingin menguasai wilayah Gaza dan menjadikannya sebagai "Riviera of the Middle East".
Kontroversi ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Gaza, yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka didorong untuk secara sukarela meninggalkan Kota Gaza dan dibujuk dengan kompensasi uang setiap orang, meskipun ini bukanlah kepastian bahwa tanah atau rumah mereka akan tetap milik mereka.
Rakyat Gaza tidak memiliki suara dalam pengumuman proyek ini. Mereka juga tidak diikutsertakan dalam proses rekonstruksi dan tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur futuristik yang akan menghiasi Kota Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa konsep "New Gaza" lebih memberikan keuntungan bagi investor dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
Kita perlu menyadari bahwa rekonstruksi yang dipaksakan dari luar justru akan menghasilkan ketidakstabilan kekuasaan. Sebagai contoh, di Irak, AS berupaya menerapkan kebijakan de-Baathification yang pernah dilakukan di Jerman (de-Nazification) pascaperang. Kebijakan ini mengabaikan kenyataan akan latar belakang sejarah, sosial, politik, agama hingga etnis di Irak. Akibatnya, timbul konsekuensi destruktif bagi institusi Irak.
Sultan Barakat, Profesor Kebijakan Publik di Hamad Bin Khalifa University, menekankan pentingnya penanganan akar penyebab konflik, misalnya di Gaza: pendudukan, blokade, dan kendali militer. Dia mengatakan bahwa Anda tidak dapat membangun kembali secara berkelanjutan sambil terus melestarikan dan mendanai mesin yang berulang kali menghancurkan apa yang telah dibangun.
Kita harus menyadari bahwa konsep "New Gaza" ini bukan hanya merupakan rencana pembangunan, tetapi juga menjadi manifestasi dari keinginan AS untuk menguasai wilayah Gaza dan menjadikannya sebagai bagian dari strategi mereka di Mediterania. Kita perlu memperhatikan kenyataan di lapangan dan tidak membiarkan konsep ini menjadi rencana pembangunan yang hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan konsep "New Gaza" di hadapan puluhan pemimpin negara yang hadir di World Economic Forum, Davos, Swiss. Konsep ini akan melibatkan rekonstruksi Kota Gaza yang terkena dampak besar dari serangan Israel dalam dua tahun terakhir. Namun, banyak yang menilai bahwa konsep ini lebih memberikan keuntungan bagi investor dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
Rencana pembangunan kembali Kota Gaza yang disampaikan oleh Jared Kushner, mantan penasihat Presiden AS Donald Trump, berfokus pada pembangunan infrastruktur futuristik dengan bisnis pariwisata sebagai prioritas utama. Namun, ini tidak hanya menunjukkan keinginan untuk mengembangkan proyek tersebut tanpa memperhatikan kenyataan di lapangan, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi Trump yang ingin menguasai wilayah Gaza dan menjadikannya sebagai "Riviera of the Middle East".
Kontroversi ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Gaza, yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka didorong untuk secara sukarela meninggalkan Kota Gaza dan dibujuk dengan kompensasi uang setiap orang, meskipun ini bukanlah kepastian bahwa tanah atau rumah mereka akan tetap milik mereka.
Rakyat Gaza tidak memiliki suara dalam pengumuman proyek ini. Mereka juga tidak diikutsertakan dalam proses rekonstruksi dan tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur futuristik yang akan menghiasi Kota Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa konsep "New Gaza" lebih memberikan keuntungan bagi investor dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
Kita perlu menyadari bahwa rekonstruksi yang dipaksakan dari luar justru akan menghasilkan ketidakstabilan kekuasaan. Sebagai contoh, di Irak, AS berupaya menerapkan kebijakan de-Baathification yang pernah dilakukan di Jerman (de-Nazification) pascaperang. Kebijakan ini mengabaikan kenyataan akan latar belakang sejarah, sosial, politik, agama hingga etnis di Irak. Akibatnya, timbul konsekuensi destruktif bagi institusi Irak.
Sultan Barakat, Profesor Kebijakan Publik di Hamad Bin Khalifa University, menekankan pentingnya penanganan akar penyebab konflik, misalnya di Gaza: pendudukan, blokade, dan kendali militer. Dia mengatakan bahwa Anda tidak dapat membangun kembali secara berkelanjutan sambil terus melestarikan dan mendanai mesin yang berulang kali menghancurkan apa yang telah dibangun.
Kita harus menyadari bahwa konsep "New Gaza" ini bukan hanya merupakan rencana pembangunan, tetapi juga menjadi manifestasi dari keinginan AS untuk menguasai wilayah Gaza dan menjadikannya sebagai bagian dari strategi mereka di Mediterania. Kita perlu memperhatikan kenyataan di lapangan dan tidak membiarkan konsep ini menjadi rencana pembangunan yang hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.