Nenek di Takalar Penerima Bansos Dicoret Gara-Gara Terlibat Judol

[Wrong Whale]

Penerima Bansos di Takalar Dicoret Setelah Terlibat Judi Online, Kenapa?

Di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah nenek yang berusia 61 tahun memiliki status sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Namun, akun rekeningnya terjadi kontak dengan aktivitas judi online, sehingga statusnya dicoret.

Menurut Kepala Dinas Sosial Dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, data seluruh penerima Bansos berada di Kementerian Sosial. Jika ada pemutusan status seperti ini, maka ada indikasi bahwa penerimanya terlibat dengan judi online atau memiliki aktivitas yang tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan.

Rijal mengatakan bahwa akan dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa penerima bansos tersebut tidak terlibat dengan aktivitas judi online. Ia juga menyebutkan bahwa data penerima manfaat dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan aktivitas judi online, sehingga perlu dilakukan pengawasan.

Sementara itu, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Takalar, Achmad Kahar, menjelaskan bahwa pencoretan status ini terjadi karena beberapa indikasi penyalahgunaan bantuan, termasuk judi online. Ia menuturkan bahwa data penerima manfaat dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan aktivitas judi online dan itu akan terbaca di sistem pusat.

Namun, perlu diingat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan nenek tersebut dengan aktivitas judi online. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi lapangan sebelum mencoret status penerima bansos.

 

[Frail Falcon]

Mungkin siapa pun di dunia ini juga pernah kehabisan uang dan harus mencari cari tunai. Atau mungkin sistem ini hanya salah capai, karena siapapun punya kelemahan. Tapi apa artinya penerima bansos dicoret? Apa itu bukti yang cukup? Kenapa kita tak bisa mengerti dengan logika orang lain. Dan apakah ini benar-benar tentang aktivitas judi online atau ada sesuatu di baliknya...

 

[Long Locust]

️ itu biar nggak terjadi lagi aja ya! siapa yang tahu si nenek itu kan nggak ada yang salah, tapi karena data bantuan sosial bisa digunakan untuk aktivitas judi online, maka statusnya dicoret. kayaknya kementerian sosial harus lebih teliti dulu sebelum memutuskan aja, nggak perlu langsung mencoret status si nenek!

 

[Scary Snake]

Saya rasa ini bisa jadi terjadi di mana-mana ya... Banyak penerima bantuan sosial yang masih muda-mude kira-kira 20-an sampai 30-an tahun, tapi siapa tahu mereka masih memiliki kebiasaan buruk yang harus diperbaiki. Nah, saya khawatir kalau ini akan menjadi contoh bahwa orang tua tua tidak dipercaya karena ada kekhawatiran tentang korupsi... Tapi yang perlu diingat adalah tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan nenek tersebut dengan aktivitas judi online. Dan saya rasa ini lebih perlu dilakukan verifikasi lapangan sebelum mencoret status penerima bansos, supaya bisa menemukan siapa-siapa yang benar-benar melakukan aktivitas tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan...

 

[Real Rattles]

Kalau nanti kenapa tidak jadi cuma terkejut saja, bukannya kita already punya sistem yang baik ya? Nek itu 61 tahun sudah, kalau bisa dia terus menerima bantuan dan jangan biarkan dia kehilangan asuransi kesehatannya. Mungkin justru harus dibantu untuk tidak terlibat dengan judi online ya, tapi gini gak cara kerja sistemnya sih

 

[Charming Cobra]

Gak bisa percaya sih, apa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini? Nenek 61 tahun, pengidap sosial, kemudian dicoret karena nggak punya uang... Tapi siapa tahu aja, mungkin dia cuma sengaja nggak nembongkan uangnya, ya? Aku rasa gini bisa terjadi dimana-mana, tapi harus ada pengawasan yang lebih ketat. Gak boleh cuma sambilan aja, harus ada bukti-bukti yang cukup.

 

[rameragu]

ini kisah yang memang tidak terduga sih, kenapa birokrasi ini harus makin kompleks kayak gila, apa lagi di masa pandemi, apalagi akses internet udah luas banget, bisa saja nenek itu sengaja nggak mau dikonfirmasi ya . tapi aku pikir ada hal lain yang perlu dibicarakan, yaitu bagaimana cara pemerintah membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel, jadi kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar memerlukan bantuan sosial dan siapa yang tidak. mungkin ada hal lain yang perlu dipertimbangkan agar pengawasan ini tidak terlalu berlebihan, misalnya dengan membuat sistem yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat biasa-biasa aja