Negara Lain Perketat Aturan Influencer, Indonesia Perlu Ikuti?

S

Successful

Dalam beberapa tahun terakhir, pelembagaan aktivitas profesi 'influencer' semakin menanamkan kekhawatiran masyarakat. Banyak dari kalangan para pengguna internet yang khawatir hal ini dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi serta melindungi mereka dari penyebaran informasi palsu yang dapat mengubah sudut pandang kita, terutama dalam topik sensitif seperti kesehatan hingga keuangan.

Negara-negara lain di Asia mulai menerapkan regulasi memperketat aktivitas profesi 'influencer'. Pada akhir Oktober lalu, Cina resmi mengeluarkan undang-undang baru yang mewajibkan konten kreator daring dan 'influencer' memiliki sertifikasi bidang terkait jika hendak membuat konten terkait topik sensitif. Bahkan di Singapura, pemengaruh wajib menginformasikan jenis konten iklan dan konten organik yang mereka unggah.

Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Kemkomdigi) juga mulai mempertimbangkan kebijakan pemerintah Cina terkait aktivitas 'influencer'. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengatakan bahwa Indonesia harus memantau dan menganalisis kebijakan yang diberlakukan di negara lain sebelum diterapkan di Indonesia.

"Kita harus berhati-hati untuk tidak hanya meniru kebijaksanaan dari luar, tapi juga harus melihat apa kebijaksanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Khawatir hal ini akan membatasi kebebasan berekspresi dan tidak memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas. Seorang pembuat konten dari Bogor mengatakan bahwa pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengatur aktivitas 'influencer'.

"Kita jangan sampai terlalu keras membatasi kebebasan berekspresi dan tidak memungkinkan orang untuk memiliki pendapat yang berbeda," katanya.

Dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Syaifa Tania menyatakan bahwa pengelolaan praktik promosi oleh pemengaruh perlu disepakati oleh seluruh pihak. Menurutnya, kredibilitas komunikator sangat penting dalam praktik persuasi.

"Kita harus melihat bagaimana masyarakat akan memperoleh manfaat dari regulasi yang diterapkan," katanya.

Sementara itu, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menyatakan bahwa aturan di bidang finansial seperti yang diterapkan di Singapura dapat membantu melindungi masyarakat dari penipuan.
 
Gue pikir pemerintah Indonesia harus sedikit berhati-hati dalam mengatur aktivitas 'influencer'. Kita jangan sampai terlalu keras membatasi kebebasan berekspresi dan tidak memungkinkan orang untuk memiliki pendapat yang berbeda. Gue coba perlu mengetahui apa manfaat dan risikonya sendiri sebelum memutuskan apakah kita harus mengikuti contoh Singapura.
 
🤔 Mungkin kalau punya regulasi, masih penting kalau punyanya masuk akal juga sih... contohnya kalau ada kebijaksanaan dari luar yang benar-benarnya bisa manfaatkan masyarakat, kayaknya jangan dipikirkan sebagai "penjajah". 🤝
 
Aku jadinya kekhawatiran tentang regulasi 'influencer' ini, aku masih inget saat-saat aku masih remaja, aku bisa mengikuti tren-tren online tanpa harus khawatir akan akibatnya. Sekarang, semuanya sudah terlalu formal, seperti di Cina atau Singapura. Aku rasa pemerintah Indonesia harus lebih bijak dalam mengatur aktivitas 'influencer' ini, tidak hanya meniru kebijaksanaan dari luar. Aku ingat saat-saat aku masih belajar di sekolah, guru-guru kami selalu menjelaskan pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sekarang, aku khawatir bahwa regulasi ini akan membatasi kebebasan itu.
 
Saya rasa kalau kita mulai memikirkan regulasi untuk aktivitas 'influencer' ini, kita harusnya berhati-hati banget juga, kan? Karena kalau kita terlalu keras membatasi kebebasan berekspresi, sih orang-orangnya tidak akan bisa mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas lagi 😬. Dan aku pikir pemerintah harus lebih teliti dalam mengatur aktivitas 'influencer' ini, tapi juga kita harus melihat bagaimana regulasi yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, kalau kita bisa melindungi masyarakat dari penipuan, sih itu adalah hal yang sangat baik 🙌. Tapi kalau kita terlalu keras dan tidak memperhatikan aspek lain, seperti kebebasan berekspresi, maka itu juga akan menjadi masalah 😕.
 
🤔 kayaknya pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengatur aktivitas 'influencer' ya, karena kalau terlalu ketat bisa jadi membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi orang-orang. tapi kalau terlalu longgar juga bisa jadi membuat penyebaran informasi palsu semakin mudah, ya? 💡 sebenarnya perlu ada aturan yang tepat, tapi pemerintah harus melihat bagaimana masyarakat akan memperoleh manfaat dari regulasi yang diterapkan. dan kalau bisa juga membuat konten yang positif dan membantu orang banyak lebih baik, ya! 🌱
 
Hei-hey, aku pikir itu gampang banget buat pemerintah membuat aturan baru untuk influencer! 🤔 Mereka bisa membuat sertifikasi atau sesuatu yang bikin kita lebih percaya pada informasi yang dibagikan oleh influencer. Kita harusnya tidak takut kebebasan berekspresi, tapi lebih fokus kepada bagaimana cara membuat kita lebih aman dari penipuan dan informasi palsu. Kalau gini, aturan baru ini gak usah menjadi masalah! 😊
 
aku pikir ini sengaja buat mengkhawatirkan orang Indonesia, kan? kalian harus terlalu serius sekali dengerin kebijaksanaan pemerintah. aku rasa lebih baik jika kita fokus buat membuat konten yang benar-benar bermanfaat dan tidak hanya untuk mempromosikan merek-merek tertentu. aku pikir itu lebih penting dari memaksa 'influencer' harus memiliki sertifikat aja
 
🤔 Aku sanga kecewa dengan apa yang terjadi di dunia influencer, ya... Semakin banyak orang yang menjadi 'influencer', semakin banyak pula konten palsu yang diproses. Aku rasa ini bukan tentang kebebasan berekspresi, tapi tentang ketidakpastian dan keragaman informasi. 🤝

Aku setuju dengan Bonifasius Wahyu Pudjianto kalau kita harus berhati-hati dalam mengikuti kebijaksanaan dari luar, tapi juga harus melihat apa manfaatnya bagi masyarakat. Aku rasa pemerintah harus fokus pada menyediakan edukasi yang baik tentang bagaimana membuat konten yang akurat dan profesional. 📚

Aku juga setuju dengan khawatir Khawatir bahwa regulasi terlalu ketat bisa membatasi kebebasan berekspresi, tapi aku rasa aturan yang tepat bisa membantu melindungi masyarakat dari penipuan dan konten palsu. 🚫 Nailul Huda kamu benar, ya! 💡
 
gampang banget, pemerintah harus sibuk membuat regulasi yang bagus buat 'influencer' ya 🤔. tapi kalau regulasi itu terlalu keras, gak bisa dijalani sih 😅. sepertinya pemerintah harus ngawasi dan nganalisis apa yang sudah dilakukan negara lain sebelumnya, jadi kalau ada yang baik lah kita ambil inspirasi dari sana 🤝. tapi kalau kita hanya meniru saja tanpa nambahin sesuatu, itu tidak akan berarti apa-apa ya 🙅‍♂️. saya rasa kita harus terus memantau dan ngobrol sama dengan 'influencer' buat pastikan regulasi yang dihasilkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sih 💡
 
Pak, aku pikir kalau regulasi ini terlalu ketat, aku masih bisa membuat konten yang cerdas dan informatif dengan cara bukan membuat sertifikat apa-apa. Gue cenderung lebih fokus pada konten yang edukatif dan membantu masyarakat daripada membuat iklan yang hanya untuk mempromosikan produk tertentu.

Saya setuju bahwa regulasi ini perlu ada, tapi aku pikir tidak harus terlalu ketat juga ya, kira-kira seperti halnya kita harus belajar mengatur diri kita sendiri agar bisa mengelola kebebasan berekspresi yang benar-benar seimbang.
 
Kalau nanti pemerintah Indonesia nggak bakalan terlalu keras membatasi kebebasan berekspresi siapa tahu bisa jadi lebih aman dan nyaman banget kalau ada regulasi yang tepat... tapi juga harus diingat bahwa kalau terlalu ketat bisa jadi bikin kebebasan berekspresinya tertangkap juga...
 
Kalau memang punya regulasi yang ketat, apakah itu akan membuat kita tidak mau berbagi pendapat kita secara bebas? Aku rasa memang penting buat kita memiliki regulasi yang tepat dan bijak, tapi tidak boleh terlalu ketat. Jadi kalau ada contoh di luar negeri, kita harus lihat dulu bagaimana kebijaksanaan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kita juga 🤔
 
Masing-masing negara punya cara sendiri ya, Cina bisa ngeluarin undang-undang baru, Singapura bisa menginformasikan jenis konten iklan dan konten organik... Nah, Indonesia juga harus buat jalan sendiri, gak perlu meniru luar. Tapi, salah satu kekhawatiran yang muncul adalah apakah regulasi ini benar-benar membantu atau hanya membuat 'influencer' kaget dan tidak bisa berkreasi lagi 😂. Belum kita lihat bagaimana regulasi ini akan mempengaruhi kebebasan berekspresi di Indonesia, masih agak bingung nih...
 
Aku pikir regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah Cina terhadap aktivitas 'influencer' itu bikin konten-nya lebih jujur dan tidak ada kalanya memuat informasi palsu ya. Kalau di Indonesia kita harus lebih bijak dalam mengatur aktivitas 'influencer'. Mungkin kita bisa membuat program pendidikan untuk mereka agar lebih paham tentang tanggung jawabnya sebagai influencer 🤔.
 
Wow 🤯, kalau ada regulasi seperti itu pasti akan membuat banyak orang yang menggunakan media sosial jadi lebih bijak dalam menulis kontoernya 😂. Tapi, apa sih yang diharapkan pemerintah dengan adanya regulasi ini? Membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi? Hmm,Interesting 🤔
 
Pokoknya kalau kita nanti Indonesia juga banget ngatur 'influencer' ya? Mungkin kita harus lihat bagaimana kebijakan di luar negeri ini bisa memanfaatkan masyarakat, tapi tidak terlalu serius banget aja deh. Kalau mau kita banget ngatur itu kan aku bakal salah juga aja deh 😂
 
ini kalimatnya aku pikir pemerintah harus jujur lagi, apa kabar dengan kebebasan berbicara online ya? baru-baru ini cina dan singapura udah buat aturan2 yang ketat untuk pengguna influencer di platform online. tapi apa yang harus kita lakukan di Indonesia kalau tidak mau ikut main di permainan global ini?

aku pikir pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya meniru kebijaksanaan dari luar tanpa memikirkannya lagi. kalau tidak, kita bisa jadi memberikan manfaat bagi influencer2 saja, tapi bagaimana dengan kita? 🤔

mungkin pemerintah harus membuat aturan yang lebih fleksibel agar kita bisa memiliki kebebasan berbicara online, tapi juga harus ada pengawasan yang ketat untuk mencegah penyebaran informasi palsu. seperti apa cara ini? aku tidak tahu, tapi aku pikir perlu dicoba! 💡
 
ini gak adu, kalau mau coba regulasi ini, tapi jangan salah paham, nanti kita semua terjebak sama aturan yang nggak tepat! aku pikir penting buat kita mengetahui apa itu kebaikan dan keburukan dari hal ini, sebelum kita memutuskan harusnya diikuti atau tidak. tapi kalau mau tekan aturan ini, mungkin kita harus siap untuk menerima konsekuensi yang nggak kita harapin 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top