MUI: Pekerjaan Presiden Indonesia di Dewan Perdamaian 'Sangat Tidak Berpihak' Terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri RI Melihat Pemutusan Kerjasama dengan MUI, Apalagi Saat Diskusi Mengenai Isu Gaza
Presiden Prabowo Subianto diharapkan menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dikelola Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengadilan ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihaknya mengatakan bahwa bergabung Indonesia dalam organisasi tersebut bersifat aneh dan tidak berpihak terhadap Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace adalah keputusan yang sangat tidak berpihak kepada Palestina," kata Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis. Perlu diingat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menggagas Dewan Perdamaian di awal masa pemberantasan konflik Gaza.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ungkap Cholil. Ia juga menyatakan bahwa keanggotaan di Board of Peace mengandung konflik struktural dengan tidak adanya penjajahan Perdana Menteri Israel menjadi tanggung jawab pemerintahan yang dipertanggungjawabkan, sehingga ini merupakan kecacatan dasar.
MUI, menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Menteri Luar Negeri RI, yang melihat pekerjaan Presiden Prabowo Subianto di Board of Peace sebagai sangat tidak berpihak terhadap Palestina, juga memandang model ini serupa.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dikelola Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengadilan ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihaknya mengatakan bahwa bergabung Indonesia dalam organisasi tersebut bersifat aneh dan tidak berpihak terhadap Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace adalah keputusan yang sangat tidak berpihak kepada Palestina," kata Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis. Perlu diingat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menggagas Dewan Perdamaian di awal masa pemberantasan konflik Gaza.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ungkap Cholil. Ia juga menyatakan bahwa keanggotaan di Board of Peace mengandung konflik struktural dengan tidak adanya penjajahan Perdana Menteri Israel menjadi tanggung jawab pemerintahan yang dipertanggungjawabkan, sehingga ini merupakan kecacatan dasar.
MUI, menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Menteri Luar Negeri RI, yang melihat pekerjaan Presiden Prabowo Subianto di Board of Peace sebagai sangat tidak berpihak terhadap Palestina, juga memandang model ini serupa.